TB 2 - Pemeriksaan Pajak - Diskursus Dialektika Model Hegelian, dan Hanacaraka pada Auditing Perpajakan

OECD. (2021). Tax Administration 2021: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies. OECD Publishing.

Richardson, M. (2017). Taxation and development: The weakest link? Cambridge University Press.

Scholz, J. T., & Pinney, N. (1995). Duty, fear, and tax compliance: The precarious role of social norms in tax enforcement. American Journal of Sociology, 100(3), 594-627.

Slemrod, J., & Bakija, J. (2008). Taxing ourselves: A citizen's guide to the debate over taxes (4th ed.). MIT Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan, dan Kunjungan (visit) Kepada Wajib Pajak