Mohon tunggu...
Agung Parningotan
Agung Parningotan Mohon Tunggu... Akuntan - Mahasiswa

Mahasiswa Magister Akuntansi - NIM 55523110020 - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Mercu Buana - Pemeriksaan Pajak - Dosen : Prof. Dr. Apollo, M.Si.Ak

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Kuis 1 - Pemeriksaan Pajak - Habermas dan Pemeriksaan Pajak : Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas

14 September 2024   14:00 Diperbarui: 14 September 2024   14:00 141
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Namun, efektivitas pemeriksaan pajak tidak hanya bergantung pada prosedur teknis, tetapi juga pada komunikasi yang terbuka dan transparan antara otoritas pajak dan masyarakat. Dalam konteks ini, konsep komunikasi ruang publik yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas dapat memberikan perspektif yang berharga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemeriksaan pajak.

Canva
Canva

Apa itu Pemeriksaan Pajak?

Pemeriksaan pajak adalah proses yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memverifikasi kebenaran laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pajak yang dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk mendeteksi adanya kecurangan atau penghindaran pajak. Pemeriksaan ini melibatkan analisis data keuangan, wawancara dengan wajib pajak, dan pemeriksaan dokumen pendukung.

Mengapa Komunikasi Ruang Publik Penting?

Menurut Habermas, komunikasi ruang publik adalah proses di mana individu dan kelompok dalam masyarakat berdiskusi secara rasional dan terbuka untuk mencapai konsensus. Dalam konteks pemeriksaan pajak, komunikasi yang baik antara otoritas pajak dan wajib pajak dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya dialog yang konstruktif, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya kepatuhan pajak dan otoritas pajak dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.

Canva
Canva

Bagaimana Menerapkan Prinsip Habermas dalam Pemeriksaan Pajak?

  1. Fasilitasi Dialog Terbuka: Otoritas pajak dapat menciptakan platform atau forum untuk berdiskusi dengan wajib pajak dan masyarakat umum. Ini dapat berupa seminar, diskusi publik, atau konsultasi online.

  2. Pendidikan Publik: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak melalui kampanye edukasi dan informasi yang mudah diakses.

  3. Transparansi Proses: Menyediakan informasi yang jelas dan transparan tentang prosedur pemeriksaan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, serta hasil pemeriksaan.

  4. Penggunaan Teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemeriksaan pajak serta memfasilitasi komunikasi yang lebih baik dengan wajib pajak.

Dengan mengintegrasikan prinsip komunikasi ruang publik Habermas dalam pemeriksaan pajak, otoritas pajak dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Pemeriksaan pajak yang efektif dan transparan adalah kunci untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun