Kasus eFishery: Dugaan Fraud, Risiko Sistemik, dan Kegagalan Tata Kelola yang Mengancam Ekosistem Starup Indonesia

"Kepercayaan adalah fondasi utama dalam bisnis. Sekali runtuh karena kecurangan, sulit membangunnya kembali. Transparansi dan integritas adalah kunci."

Skandal dugaan fraud yang melibatkan eFishery, startup agritech yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu unicorn potensial Indonesia, mengguncang dunia bisnis dan investasi digital. Dengan dana investasi yang mencapai lebih dari USD 200 juta (sekitar Rp3,2 triliun) dari berbagai investor global, dugaan manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan dana menimbulkan pertanyaan serius mengenai tata kelola perusahaan (corporate governance) dan mekanisme pengendalian risiko (risk management) di industri startup.

Kasus ini tidak hanya berimplikasi pada perusahaan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan investor terhadap startup berbasis teknologi di Indonesia. Bagaimana skandal ini terjadi? Apa saja risiko yang muncul? Dan bagaimana perspektif Risk Management dan Audit Forensik dalam menganalisis kasus ini?

Baca juga: DJBC Harus Segera Perkuat Sistem Manajemen Risiko untuk Atasi Risiko Reputasi yang Tinggi

Indikasi Dugaan Fraud dan Manipulasi Laporan Keuangan

Berdasarkan laporan awal investigasi, terdapat beberapa indikator fraud yang mengarah pada kemungkinan kecurangan keuangan, di antaranya:

* Overstatement pendapatan. Diduga eFishery mencatatkan pendapatan lebih besar dari realisasi transaksi aktual, sehingga valuasi perusahaan terlihat lebih tinggi dari seharusnya.
* Misallocation dana investasi. Beberapa sumber menyebutkan adanya indikasi penggunaan dana investasi untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan strategi bisnis yang disampaikan kepada investor.
* Cash Flow yang tidak sejalan dengan laporan laba rugi. Meskipun mencatatkan pertumbuhan revenue yang signifikan, arus kas operasional menunjukkan angka yang tidak proporsional, yang bisa menjadi tanda adanya rekayasa keuangan.
* Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak transparan. Penerapan metode pengakuan pendapatan yang agresif tanpa pengungkapan yang jelas dapat menjadi sinyal manipulasi laporan keuangan.

Dalam perspektif Audit Forensik, red flags seperti ini memerlukan analisis lebih lanjut terhadap transaksi keuangan, pencocokan data invoice dengan pencatatan akuntansi, serta audit mendalam terhadap laporan keuangan yang disajikan kepada investor.

Baca juga: Mengelola FOMO: Panduan Praktis Tata Kelola Risiko untuk Praktisi Risk Management

Dampak Risiko dan Perspektif Risk Management

Sebagai pemerhati Risk Management, skandal ini mencerminkan kegagalan dalam manajemen risiko operasional, keuangan, dan kepatuhan regulasi. Beberapa risiko utama yang timbul dari kasus eFishery adalah:

1. Risiko Keuangan: Kerugian Besar bagi Investor

Investor yang telah menggelontorkan Rp3,2 triliun ke eFishery kini menghadapi risiko kehilangan investasi mereka akibat ketidaktransparanan manajemen. Fraud keuangan dapat menyebabkan dilusi valuasi saham, pemutusan pendanaan, bahkan kebangkrutan perusahaan.

2. Risiko Reputasi: Kepercayaan Terhadap Startup Indonesia Terancam

Kasus ini dapat menyebabkan efek domino terhadap pendanaan startup lain, terutama di sektor agritech. Investor global kemungkinan akan lebih berhati-hati dan menuntut tingkat transparansi yang lebih tinggi sebelum menanamkan modalnya di Indonesia.

3. Risiko Regulasi: Potensi Perubahan Kebijakan OJK

Dengan meningkatnya kasus fraud startup, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memperketat regulasi terhadap perusahaan yang menggalang dana dari investor publik. Peraturan seperti POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang pendanaan berbasis teknologi informasi akan menjadi lebih ketat untuk memastikan kepatuhan dan transparansi.

Analisis Hukum: Sanksi dan Tanggung Jawab Hukum

Dari perspektif hukum, kasus eFishery dapat dijerat melalui beberapa regulasi berikut:

* Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, jika terbukti melakukan penipuan terhadap investor, maka manajemen eFishery dapat dijerat dengan pasal terkait manipulasi pasar dan penggelapan dana.
* Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika terdapat penyalahgunaan dana yang bersumber dari institusi keuangan milik negara atau pinjaman dari lembaga keuangan yang diawasi OJK.
* Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan,jika terdapat indikasi penyalahgunaan izin atau pelanggaran prinsip keberlanjutan dalam operasional bisnis eFishery.
* Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 untuk melindungi investor dari praktik penipuan dalam skema pendanaan startup berbasis teknologi.

Secara hukum, jika terbukti bersalah, maka direksi eFishery dapat menghadapi sanksi pidana dan perdata, termasuk tuntutan dari investor yang merasa dirugikan.

Rekomendasi untuk Mencegah Kasus Serupa di Masa Depan

Agar kasus seperti eFishery tidak terulang, diperlukan perbaikan dari sisi governance dan risk management:

* Penerapan kerangka kerja Enterprise Risk Management (ERM) berbasis ISO 31000. Startup harus memiliki sistem manajemen risiko yang lebih kuat, termasuk dalam aspek keuangan, kepatuhan, dan tata kelola.
* Penguatan mekanisme audit internal dan eksternal. Startup yang mendapatkan investasi besar harus diwajibkan untuk menjalani audit forensik secara berkala.
* Regulasi transparansi yang lebih ketat dari OJK. OJK perlu memperkenalkan standar transparansi baru dalam pelaporan keuangan startup.
* Mekanisme perlindungan investor yang lebih baik. Investor perlu memiliki akses lebih luas terhadap informasi keuangan dan operasional perusahaan sebelum berinvestasi.

Kesimpulan

Kasus eFishery menjadi peringatan keras bagi industri startup Indonesia bahwa tata kelola yang lemah dan manajemen risiko yang buruk dapat menghancurkan ekosistem investasi. Dengan dugaan fraud yang melibatkan dana lebih dari Rp3,2 triliun, skandal ini berpotensi menjadi salah satu kasus keuangan terbesar dalam sejarah startup Indonesia.

Sebagai pemerhati Risk Management dan Auditor Profesional, kasus ini menyoroti pentingnya transparansi, pengendalian risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan ekosistem bisnis berbasis teknologi.

Indonesia perlu belajar dari kasus ini agar startup tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan semata, tetapi juga membangun fondasi bisnis yang sehat, berkelanjutan, dan terpercaya.