Mengungkap Modus Lama Kebocoran Anggaran di Era Baru

"Mengelola anggaran dengan integritas adalah langkah pertama untuk membangun masa depan yang lebih adil dan sejahtera. Setiap kebocoran adalah kesempatan yang hilang untuk kemajuan bersama"

Kebocoran anggaran negara, meskipun bukan isu baru, tetap menjadi permasalahan laten yang mengakar dalam pengelolaan keuangan pemerintahan di Indonesia. Di setiap tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran selalu menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum untuk memperkaya diri. 

Pada tahun 2023, hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan angka yang memprihatinkan: lebih dari separuh (53,95%) perencanaan dan penganggaran daerah tidak efektif dan efisien, bahkan menelan kerugian negara lebih dari Rp141 triliun. Kondisi ini menggambarkan betapa besar tantangan yang harus dihadapi dalam upaya menciptakan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Modus-modus Kebocoran Anggaran yang Masih Bertahan

Baca juga: Memperbaiki Citra Organisasi Publik, Hindari Mengungkap Kegelisahan di Ruang Publik

Sebagaimana yang diungkapkan oleh BPKP, kebocoran anggaran di berbagai daerah masih menggunakan modus yang sama, yang sebenarnya sudah berlangsung puluhan tahun. Meski beragam sistem telah dibangun untuk mengatasi masalah ini, termasuk sistem e-procurement dan e-katalog, kebocoran tetap terjadi.

Modus pertama yang paling banyak ditemukan adalah manipulasi dalam perencanaan dan penganggaran. Modus ini memungkinkan para pejabat untuk mengatur anggaran agar dapat diakses secara tidak sah oleh pihak tertentu. Tidak hanya itu, suap, gratifikasi, nepotisme, dan kronisme dalam perizinan turut memperburuk kondisi.

Selain itu, penggunaan diskresi kebijakan sebagai alasan untuk melakukan tindakan tidak sah, serta penggelembungan harga dalam proyek-proyek pengadaan barang dan jasa, menjadi modus lain yang kerap digunakan. Bahkan pungutan liar dalam pemberian izin dan manipulasi dalam penatausahaan serta pelaporan keuangan masih marak terjadi, menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ada belum cukup kuat untuk menanggulangi tindakan-tindakan tersebut.

Kondisi Terkini dan Kegagalan dalam Menerapkan Pengendalian

Baca juga: Di Balik Layar, Mengungkap Citra Pejabat Vs Kinerja Nyata

Lebih dari itu, data yang diperoleh dari BPKP menunjukkan bahwa hanya 9% dari total pemerintah daerah (pemda) yang telah menerapkan pengendalian kecurangan yang memadai. Sisanya, yakni 91% pemda, masih terjerat dalam pengelolaan anggaran yang buruk dan rentan terhadap penyimpangan.

Hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola anggaran di daerah tidak cukup serius untuk melakukan pembenahan. Apakah para pejabat merasa nyaman dengan celah-celah yang ada? Ataukah mereka sengaja membiarkan celah tersebut untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompok?

Fenomena ini menggambarkan betapa lemahnya sistem pengelolaan keuangan negara, meskipun sudah ada berbagai upaya untuk memperbaiki dan memperkuat sistem yang ada. Sistem pengadaan barang dan jasa yang seharusnya bisa mengurangi celah korupsi malah bisa dimanipulasi oleh mereka yang terlibat dalam persekongkolan, dengan sepakat menentukan harga dan pemenang tender di luar ketentuan yang berlaku.

Tantangan bagi Pemerintahan Prabowo Subianto

Masalah kebocoran anggaran ini adalah pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun telah ada berbagai upaya dari lembaga-lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan lembaga auditor lainnya, kenyataannya kebocoran anggaran tetap saja terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kebocoran anggaran tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga budaya dan perilaku para pengelola anggaran yang belum sepenuhnya berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan yang jujur dan efisien.

Komitmen Presiden Prabowo untuk mengatasi kebocoran anggaran yang ia sampaikan dalam pidato pelantikan perlu segera diwujudkan. Masyarakat menanti bukti konkret bahwa anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat tidak lagi disalahgunakan.

Kebocoran anggaran yang merugikan rakyat harus dihentikan, dan tidak ada ruang lagi untuk inefisiensi, penyimpangan, serta patgulipat yang merugikan keuangan negara.

Mengatasi Kebocoran Anggaran: Solusi Sistematis dan Berkelanjutan

Untuk mengatasi masalah kebocoran anggaran ini, diperlukan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Pertama, penguatan sistem pengawasan dan audit yang lebih ketat harus dilakukan, terutama pada tingkat daerah. Penerapan teknologi dalam pengadaan barang dan jasa seperti e-procurement perlu ditingkatkan dengan mekanisme pengawasan yang lebih transparan. Selain itu, budaya integritas di kalangan pejabat pemerintah harus dibangun melalui pelatihan, pendidikan, dan penegakan hukum yang tegas.

Kedua, harus ada perubahan budaya dalam pengelolaan anggaran, yakni mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil mengelola anggaran dengan baik dan pengenaan sanksi yang tegas terhadap yang melanggar adalah langkah penting untuk menciptakan daya serap anggaran yang maksimal untuk kesejahteraan rakyat.

Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran perlu ditingkatkan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan pengelolaan anggaran, termasuk melalui mekanisme pengaduan yang efektif, akan menjadi kontrol sosial yang penting untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.

Kesimpulan: Mewujudkan Keuangan Negara yang Adil dan Berkeadilan

Kebocoran anggaran adalah masalah yang harus segera ditangani dengan serius dan mendalam. Pemerintah, melalui kebijakan dan pengawasan yang tegas, harus memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat. Tidak ada lagi ruang untuk pemborosan, manipulasi, atau penyimpangan anggaran. Semua dana yang ada harus digunakan untuk pembangunan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Saatnya bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk menunjukkan bahwa komitmennya dalam memerangi kebocoran anggaran bukan hanya sekadar retorika, tetapi langkah nyata yang membawa perubahan. Dengan pendekatan yang komprehensif, transparan, dan berkelanjutan, kebocoran anggaran dapat ditekan, dan keuangan negara dapat dikelola dengan lebih baik untuk kemakmuran bersama.