Hati-Hati, Bahaya yang Tak Terlihat Ketika Pendidikan Dianggap Beban, Bukan Investasi

"Pendidikan bukanlah beban, melainkan investasi paling berharga dan strategis yang kita tanamkan untuk masa depan. Setiap rupiah yang kita alokasikan hari ini adalah fondasi peradaban esok."

Pendidikan merupakan fondasi bagi keberlanjutan bangsa dan kemajuan peradaban. Dalam perspektif kebijakan publik dan manajemen risiko, alokasi anggaran pendidikan bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi merupakan investasi jangka panjang yang menentukan masa depan suatu negara. Namun, sayangnya, realitas politik sering kali mengaburkan pandangan terhadap pentingnya pendidikan sebagai investasi strategis.

Mengapa Anggaran Pendidikan Harus Dijaga?

Baca juga: Menteri Full Remote, Kantor? Itu Apa?

Anggaran pendidikan seharusnya dianggap sebagai elemen krusial dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif. Sebagai sebuah investasi, efek dari anggaran pendidikan tidak dapat dilihat dalam jangka pendek, tetapi akan terasa dalam beberapa dekade ke depan. Ketika alokasi anggaran untuk pendidikan dikurangi atau dipangkas, seperti yang belakangan ini sering terjadi, dampaknya akan sangat signifikan bagi generasi mendatang.

Contoh konkret adalah rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengubah formula anggaran pendidikan dari basis belanja negara menjadi pendapatan negara. Sekilas terlihat sebagai langkah yang pragmatis, namun di baliknya tersembunyi potensi risiko yang besar. Dengan perubahan tersebut, anggaran pendidikan tahun 2024 akan turun dari Rp 665 triliun menjadi Rp 560,4 triliun (Tempo.co, 10/09/2024). Penurunan sebesar itu tentu akan berdampak pada kualitas pendidikan di berbagai jenjang, mulai dari infrastruktur hingga kesejahteraan guru.

Siasat di Balik Pemangkasan Anggaran

Pemangkasan anggaran pendidikan untuk memenuhi agenda politis sesungguhnya adalah sebuah langkah yang sangat berisiko. Jika kita telaah lebih dalam, penggunaan cadangan anggaran pendidikan untuk membiayai program-program non-prioritas dapat mengancam masa depan generasi muda. Dana sebesar Rp 113 triliun dialokasikan untuk empat program percepatan pemerintahan baru, yang sebagian besar tidak relevan dengan pendidikan . Dampaknya, cadangan anggaran pendidikan turun drastis hingga Rp 66,85 triliun .

Baca juga: 7 Prinsip Pembelajaran Masa Depan: Kunci Sukses Siswa di Era Digital

Di satu sisi, argumen pemerintah bahwa pemotongan ini bertujuan untuk menjaga ketahanan fiskal tampak masuk akal. Namun, dalam konteks jangka panjang, kebijakan ini berpotensi menciptakan kesenjangan pendidikan yang lebih besar dan memperlambat laju peningkatan kualitas SDM di Indonesia.

Pentingnya Perspektif Jangka Panjang dalam Pendidikan

Ketika kita berbicara tentang pendidikan, kita tidak hanya membicarakan hari ini atau besok, tetapi tentang masa depan. Sebuah bangsa yang tidak memberikan perhatian serius terhadap pendidikan akan sulit bersaing di kancah global. Negara-negara maju seperti Finlandia dan Singapura, misalnya, telah lama menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam anggaran nasional mereka. Mereka memahami bahwa kualitas pendidikan yang baik adalah kunci untuk menciptakan inovasi, meningkatkan daya saing ekonomi, dan memajukan peradaban.

Memotong anggaran pendidikan demi memenuhi kebutuhan jangka pendek hanya akan memperburuk situasi. Alih-alih melihat pendidikan sebagai beban, kita harus memandangnya sebagai aset yang menghasilkan keuntungan besar di masa depan. Ini bukan soal anggaran semata, tetapi soal visi dan komitmen negara dalam membangun masa depan.

Risiko dan Dampak Jangka Panjang

Secara manajemen risiko, keputusan untuk memangkas anggaran pendidikan adalah tindakan yang sangat berbahaya. Risiko terburuknya adalah terciptanya "lost generation," di mana generasi muda tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak, sehingga berujung pada rendahnya kualitas SDM. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak pada produktivitas nasional, daya saing ekonomi, serta stabilitas sosial dan politik.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah menegaskan bahwa kegagalan dalam memenuhi anggaran pendidikan dapat berujung pada pemakzulan pemerintah (cnbcindonesia.com, 09/09/20240). Hal ini menunjukkan betapa seriusnya dampak pengabaian terhadap amanat konstitusi dalam hal alokasi anggaran pendidikan. Jika sebuah pemerintahan tidak mampu memenuhi komitmen ini, maka integritasnya pun dipertanyakan.

Solusi: Efektivitas dan Transparansi

Pemerintah memang menghadapi tekanan fiskal yang berat, namun solusi untuk masalah ini bukanlah dengan mengurangi anggaran pendidikan. Sebaliknya, perlu ada reformasi dalam pengelolaan dan realisasi anggaran pendidikan. Fokus utama seharusnya adalah meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, memastikan dana tersebut benar-benar digunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, memperkuat infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan guru.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) juga menyoroti pentingnya mendesain ulang realisasi anggaran pendidikan, agar dana yang dialokasikan benar-benar berdampak pada perbaikan mutu pendidikan (detik.com, 09/09/2024). Jika tata kelola anggaran lebih baik, maka kita bisa mencapai kualitas pendidikan yang lebih tinggi tanpa harus mengorbankan anggaran.

Penutup: Kembali ke Niat Awal

Pada akhirnya, setiap kebijakan anggaran harus dikembalikan pada niat awal: pendidikan adalah investasi jangka panjang. Jika kita ingin menciptakan generasi penerus yang berkualitas, maka kita harus berani mengambil keputusan yang tepat meskipun sulit. Mengurangi anggaran pendidikan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek hanya akan memperburuk situasi di masa depan.

Sebagai bangsa yang ingin maju, kita harus sadar bahwa investasi terbaik yang bisa kita lakukan adalah pada pendidikan anak-anak kita. Pendidikan bukanlah biaya, melainkan investasi yang akan menggerakkan roda pembangunan di masa depan.

Mari kita jaga pendidikan sebagai aset utama bangsa ini.