"Pemimpin besar lahir dari sistem yang berani memperjuangkan kualitas, bukan sekadar kompromi kepentingan. Masa depan bangsa ada di tangan kita untuk memperbaikinya."
Dalam setiap momen pergantian kepemimpinan, harapan akan munculnya sosok pemimpin visioner selalu menjadi sorotan. Namun, akhir-akhir ini, sinyal-sinyal merah mulai terlihat dalam dinamika politik di Indonesia. Fenomena calon tunggal dalam pilkada yang terus meningkat, kekakuan dalam proses kaderisasi partai politik, hingga sulitnya muncul pemimpin berkualitas, menimbulkan pertanyaan: Apakah ini akibat dari kegagalan kaderisasi atau memang sistem politik kita yang tidak kondusif?
Kaderisasi Partai: Pilar Demokrasi yang Terabaikan?
Sejak reformasi, partai politik di Indonesia diharapkan menjadi wadah utama dalam mencetak pemimpin berkualitas. Namun, faktanya, harapan ini sering tidak sejalan dengan realitas. Banyak partai politik gagal menjalankan fungsinya sebagai institusi kaderisasi yang efektif. Mereka lebih sering terjebak dalam pragmatisme politik, lebih mengutamakan kepentingan elit ketimbang mendorong munculnya pemimpin yang benar-benar memiliki integritas dan kompetensi.
Pilkada serentak 2024 menjadi bukti nyata betapa krisis kaderisasi semakin parah. 43 daerah terancam hanya memiliki satu calon — calon tunggal yang dihadapkan pada kotak kosong. Ini bukan hanya soal kurangnya jumlah calon, melainkan tanda kegagalan partai politik dalam menyiapkan kader yang mampu bersaing secara demokratis. Jika partai-partai politik memiliki sistem kaderisasi yang baik, situasi ini tentu bisa dihindari.
Apakah Sistem Politik Mendukung?
Selain masalah kaderisasi, kita tidak bisa menutup mata terhadap kondisi sistem politik yang juga berperan besar dalam situasi ini. Sistem politik di Indonesia seringkali lebih mengedepankan kompromi elit daripada meritokrasi. Kandidat dengan dukungan kuat dari elit partai cenderung diusung meskipun belum tentu populer atau kompeten di mata masyarakat. Hal ini memunculkan paradoks dalam demokrasi: seolah-olah ada ruang kompetisi, tetapi yang terjadi justru adalah penguatan oligarki politik.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah seharusnya menjadi angin segar bagi demokrasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kompromi antar-elit politik sudah terjadi jauh sebelum putusan itu keluar. Partai-partai kecil pun sulit bersaing karena ruang politik sudah dikuasai oleh koalisi besar yang lebih memprioritaskan kepentingan elit daripada membuka ruang bagi munculnya alternatif calon.
Demokrasi Tanpa Kontestasi Sehat: Risiko Bagi Masa Depan
Penting untuk disadari bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan kontestasi yang adil dan kompetitif. Fenomena calon tunggal dan dominasi elit dalam proses politik tidak hanya merugikan sistem demokrasi, tetapi juga mengerdilkan esensi dari demokrasi itu sendiri. Calon tunggal melawan kotak kosong, yang secara hukum sah, justru memperlihatkan kemunduran demokrasi, karena publik tidak diberikan pilihan yang berarti.
Meskipun demokrasi prosedural tetap berjalan, substansinya hilang. Pemimpin yang muncul dari proses ini belum tentu memiliki kapasitas untuk membawa perubahan yang diperlukan oleh masyarakat. Tanpa adanya kompetisi yang sehat, kualitas pemimpin yang dihasilkan menjadi dipertanyakan, dan pada akhirnya, hal ini akan berdampak pada kualitas kebijakan publik yang diambil.
Solusi: Membangun Sistem Politik yang Lebih Kaderisasi dan Kompetitif
Indonesia membutuhkan pembenahan menyeluruh dalam sistem politiknya. Partai politik harus lebih serius dalam menjalankan kaderisasi — bukan sekadar sebagai formalitas, tetapi sebagai proses jangka panjang yang melibatkan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan evaluasi yang ketat terhadap setiap calon. Partai harus menjadi laboratorium pemimpin, bukan sekadar alat untuk memenangkan kekuasaan.
Selain itu, sistem politik kita perlu direformasi untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi kontestasi politik yang lebih terbuka. Ambang batas pencalonan yang diturunkan adalah langkah awal, namun masih banyak yang harus dilakukan untuk mengurangi dominasi elit dan memperkuat demokrasi substantif. Penting untuk mendorong partai-partai kecil dan independen untuk berkompetisi, bukan hanya sekadar menjadi pelengkap dalam dinamika politik.
Inspirasi untuk Masa Depan: Pemimpin dengan Integritas
Pada akhirnya, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki integritas, visi yang jelas, dan komitmen untuk membawa perubahan nyata. Kaderisasi yang baik dan sistem politik yang sehat akan menciptakan pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman, bukan sekadar boneka dari kompromi elit.
 Masa depan Indonesia berada di tangan kita semua—partai politik, masyarakat, dan para pemangku kebijakan. Dengan memperkuat proses kaderisasi dan menciptakan sistem politik yang kondusif, kita dapat menghindari lampu merah yang kini semakin sering muncul dalam dinamika politik kita. Jangan biarkan kegagalan kaderisasi dan sistem politik yang tak kondusif menjadi penghalang bagi munculnya pemimpin-pemimpin berkualitas yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
