Kawal Keputusan MK Hingga Tertuang dalam Peraturan KPU: Sebuah Tanggung Jawab Bersama

"Menegakkan putusan Mahkamah Konstitusi hingga diadopsi dalam Peraturan KPU adalah tanggung jawab kita bersama, demi menjaga keadilan, demokrasi, dan masa depan Indonesia yang lebih baik. Ketika hukum dijunjung tinggi, kita membangun bangsa yang lebih adil dan bermartabat."

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan penegasan atas prinsip supremasi hukum yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh elemen bangsa. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024, yang menegaskan batas usia calon kepala daerah dan menurunkan ambang batas perolehan suara partai politik, menjadi tonggak penting dalam menjaga keadilan dan inklusivitas dalam proses demokrasi di Indonesia. Namun, perjalanan untuk mengimplementasikan putusan ini masih panjang dan membutuhkan keterlibatan semua pihak.

Artikel ini akan membahas pentingnya mengawal keputusan MK tersebut hingga benar-benar diadopsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai upaya untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dan keadilan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terlaksana.

Dampak Demonstrasi Terhadap Isu Revisi RUU Pilkada

Baca juga: Pembangkangan Konstitusi, Ancaman Serius bagi Ketahanan Demokrasi

Aksi demo atau demonstrasi yang berlangsung secara masif di DPR RI Jakarta dan beberapa daerah pada Kamis, 22 Agustus 2024, terkait isu revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada, memberikan beberapa dampak signifikan terhadap dinamika politik dan legislasi di Indonesia. Pertama, tekanan politik yang muncul akibat demonstrasi ini memaksa DPR dan pemerintah untuk meninjau kembali revisi RUU Pilkada. Besarnya skala aksi dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat menunjukkan kuatnya penolakan terhadap kebijakan yang dianggap mengabaikan putusan MK dan semangat demokrasi di Indonesia.

Kedua, aksi ini berhasil meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu konstitusional dan pentingnya menjaga integritas proses demokrasi. Simbol Garuda Biru dengan tulisan "Peringatan Darurat" dan tagar #KawalKeputusanMK yang viral di media sosial, itu mencerminkan efektivitas kampanye digital dalam menyebarkan pesan gerakan.

Selain itu, demonstrasi ini juga berdampak langsung pada proses legislasi di DPR. Rapat Paripurna yang akan menyetujui pengesahan RUU Pilkada ditunda karena jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum, menunjukkan bahwa tekanan dari demonstrasi telah mempengaruhi proses legislasi dan mungkin akan memotong jalannya revisi RUU Pilkada menjadi undang-undang. Keresahan demokrasi yang ditunjukkan oleh masyarakat melalui demonstrasi ini menggambarkan kekhawatiran yang mendalam tentang masa depan demokrasi di Indonesia. Isu revisi RUU Pilkada dianggap sebagai langkah mundur dalam proses demokratisasi, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang integritas demokrasi yang kita bangun bersama.

Terakhir, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam demonstrasi ini, termasuk mahasiswa, aktivis, tokoh masyarakat, artis, dan buruh, menegaskan bahwa isu revisi RUU Pilkada bukan hanya perhatian kalangan tertentu, melainkan menyentuh kepentingan berbagai lapisan masyarakat.

Pentingnya Keputusan MK dalam Sistem Demokrasi

Baca juga: Memaknai Ulang Arti Jabatan sebagai Panggilan Mulia: Sadari Tanggung Jawab dan Dampaknya

Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dan kebijakan publik. Keputusan MK adalah final dan mengikat, yang berarti semua pihak---termasuk pemerintah, DPR, dan KPU---wajib menghormati dan melaksanakannya. Keputusan ini lahir dari proses peradilan yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek keadilan dan kepentingan publik. Oleh karena itu, ketika MK memutuskan untuk membatalkan revisi undang-undang tertentu atau menetapkan syarat baru, seperti yang tercantum dalam putusan nomor 60 dan 70 tahun 2024, ini bukan sekadar sebuah dokumen hukum, tetapi merupakan refleksi dari suara rakyat dan prinsip demokrasi yang harus ditegakkan.

Mengapa Keputusan MK Perlu Dikawal ? 

Mengawal keputusan MK hingga diadopsi dalam Peraturan KPU adalah langkah krusial dalam memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks ini, adaptasi keputusan MK ke dalam Peraturan KPU harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa adaptasi keputusan hukum ke dalam peraturan pelaksana sering kali diwarnai oleh kepentingan politik atau interpretasi yang menyimpang. Kasus pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang menggunakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai dasar adalah salah satu contoh bagaimana kebijakan yang tidak diantisipasi dengan baik bisa menimbulkan perdebatan dan ketidakpuasan publik. Oleh karena itu, memastikan bahwa adaptasi putusan MK kali ini dilakukan dengan baik dan benar adalah tanggung jawab bersama.

Langkah-Langkah Konkret yang Harus Dilakukan

Untuk memastikan bahwa keputusan MK ini benar-benar diimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan aslinya, beberapa langkah konkret perlu diambil:

1. Konsultasi Intensif dan Terbuka. KPU perlu melakukan konsultasi yang mendalam dan terbuka dengan berbagai pihak, termasuk DPR, partai politik, dan elemen masyarakat sipil. Konsultasi ini harus bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan konsensus tentang cara terbaik untuk mengadaptasi putusan MK ke dalam peraturan yang operasional.

2. Transparansi dalam Penyusunan Peraturan KPU. Penyusunan peraturan baru oleh KPU harus dilakukan dengan transparan. Publik harus dapat mengakses informasi tentang proses penyusunan ini, dan ada mekanisme untuk memberikan masukan atau kritik. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu.

3. Pengawasan Masyarakat. Peran masyarakat dalam mengawal implementasi putusan MK tidak bisa diabaikan. Masyarakat harus aktif terlibat dalam proses ini, baik melalui pemantauan langsung, partisipasi dalam forum publik, maupun melalui media sosial. Keterlibatan masyarakat adalah benteng terakhir dalam menjaga agar prinsip-prinsip keadilan tidak dikompromikan.

4. Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran. Jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap keputusan MK dalam proses adaptasi peraturan, harus ada sanksi yang tegas. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa semua pihak benar-benar menghormati supremasi hukum.

Transisi Menuju Peraturan KPU: Tantangan dan Harapan

Transisi dari putusan MK ke Peraturan KPU bukanlah tanpa tantangan. Terdapat berbagai kepentingan politik yang mungkin ingin mempengaruhi proses ini. Namun, di sinilah pentingnya peran masyarakat dan lembaga-lembaga independen untuk memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Harapan kita bersama adalah bahwa dengan pengawalan yang ketat dan komitmen dari semua pihak, keputusan MK ini tidak hanya akan diadaptasi dengan baik, tetapi juga diimplementasikan secara efektif untuk mewujudkan pemilu yang lebih adil dan inklusif.

Kesimpulan: Membangun Demokrasi yang Sehat

Mengawal keputusan MK hingga tertuang dalam Peraturan KPU bukan hanya tugas KPU atau DPR, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun demokrasi yang sehat, di mana setiap keputusan hukum dihormati dan diimplementasikan dengan baik. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dan kesempatan yang adil dalam proses politik. Mari kita bersama-sama mengawal proses ini demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan.

Artikel ini disusun dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam dan motivasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawal implementasi keputusan MK ini. Juga berharap dapat terciptanya suatu tatanan pemilu yang lebih transparan, adil, dan inklusif di Indonesia.