Mengapa Keputusan MK Perlu Dikawal ?Â
Mengawal keputusan MK hingga diadopsi dalam Peraturan KPU adalah langkah krusial dalam memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks ini, adaptasi keputusan MK ke dalam Peraturan KPU harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa adaptasi keputusan hukum ke dalam peraturan pelaksana sering kali diwarnai oleh kepentingan politik atau interpretasi yang menyimpang. Kasus pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang menggunakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai dasar adalah salah satu contoh bagaimana kebijakan yang tidak diantisipasi dengan baik bisa menimbulkan perdebatan dan ketidakpuasan publik. Oleh karena itu, memastikan bahwa adaptasi putusan MK kali ini dilakukan dengan baik dan benar adalah tanggung jawab bersama.
Langkah-Langkah Konkret yang Harus Dilakukan
Untuk memastikan bahwa keputusan MK ini benar-benar diimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan aslinya, beberapa langkah konkret perlu diambil:
1. Konsultasi Intensif dan Terbuka. KPU perlu melakukan konsultasi yang mendalam dan terbuka dengan berbagai pihak, termasuk DPR, partai politik, dan elemen masyarakat sipil. Konsultasi ini harus bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan konsensus tentang cara terbaik untuk mengadaptasi putusan MK ke dalam peraturan yang operasional.
2. Transparansi dalam Penyusunan Peraturan KPU. Penyusunan peraturan baru oleh KPU harus dilakukan dengan transparan. Publik harus dapat mengakses informasi tentang proses penyusunan ini, dan ada mekanisme untuk memberikan masukan atau kritik. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu.
3. Pengawasan Masyarakat. Peran masyarakat dalam mengawal implementasi putusan MK tidak bisa diabaikan. Masyarakat harus aktif terlibat dalam proses ini, baik melalui pemantauan langsung, partisipasi dalam forum publik, maupun melalui media sosial. Keterlibatan masyarakat adalah benteng terakhir dalam menjaga agar prinsip-prinsip keadilan tidak dikompromikan.
4. Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran. Jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap keputusan MK dalam proses adaptasi peraturan, harus ada sanksi yang tegas. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa semua pihak benar-benar menghormati supremasi hukum.
Transisi Menuju Peraturan KPU: Tantangan dan Harapan
Transisi dari putusan MK ke Peraturan KPU bukanlah tanpa tantangan. Terdapat berbagai kepentingan politik yang mungkin ingin mempengaruhi proses ini. Namun, di sinilah pentingnya peran masyarakat dan lembaga-lembaga independen untuk memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Harapan kita bersama adalah bahwa dengan pengawalan yang ketat dan komitmen dari semua pihak, keputusan MK ini tidak hanya akan diadaptasi dengan baik, tetapi juga diimplementasikan secara efektif untuk mewujudkan pemilu yang lebih adil dan inklusif.
