Mohon tunggu...
Agung MSG
Agung MSG Mohon Tunggu... Wiraswasta - Insan Pembelajar

Agung MSG adalah seorang trainer dan coach berpengalaman di bidang Personal Development dan Operasional Management, serta penulis buku: Be A Rich Man (Pustaka Hidayah, 2004), Retail Risk Management in Detail (IMan, 2010), dan The Prophet Natural Curative Secret – Divinely, Scientifically and Naturally Tested and Proven (Nas Media Pustaka, 2022). Aktif mengajar di Komunitas E-Flock Indonesia di 93 kota di 22 provinsi di Indonesia, serta memberikan pelatihan online di Arab Saudi, Ghana, Kamboja, Qatar, dan Thailand. Agung juga dikenal sebagai penulis lepas di berbagai majalah internal perusahaan, blogger di Medium.com, dan penulis aktif di Kompasiana.com. Dengan pengalaman memberikan pelatihan di berbagai asosiasi bisnis, kementerian, universitas, sekolah, hingga perusahaan publik di 62 kota di Indonesia, Agung MSG mengusung filosofi hidup untuk mengasihi, menyayangi, berbagi, dan berkarya mulia. @agungmsg #haiedumain email: agungmsg@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Artikel Utama

"No Viral, No Justice", Menyoal Kebijakan Publik dalam Era Digital

16 Agustus 2024   12:47 Diperbarui: 17 Agustus 2024   06:51 525
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Kebijakan bijak tidak menunggu viral, ia hadir dari pemahaman dan tanggung jawab. | Image: lens.monash.edu

Secara ekonomi, kebijakan buruk menimbulkan ketidakefisienan dan menurunkan produktivitas, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Tantangan Ideologis dan Kepemimpinan

Kebijakan kurang matang dapat merusak tatanan yang ada dan menyesatkan pemahaman publik tentang arah kebijakan pemerintah. 

Hal ini menunjukkan kelemahan dalam kepemimpinan, di mana pemimpin gagal memberikan arahan jelas dan bertanggung jawab. Ini mencerminkan ketidakmampuan merumuskan visi jangka panjang yang dapat diandalkan.

Kekacauan Tata Kelola dan Sistem Pemerintahan

Fenomena "No Viral, No Justice" mengindikasikan adanya kekacauan dalam tata kelola pemerintahan. Kebijakan yang bergantung pada respons publik yang viral menunjukkan kurangnya mekanisme evaluasi internal yang efektif. 

Ini memerlukan reformasi tata kelola untuk memastikan bahwa kebijakan publik didasarkan pada data yang akurat dan analisis mendalam.

Menemukan Solusi: Membangun Kepemimpinan yang Responsif

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan perubahan paradigma dalam pengambilan kebijakan publik. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pemerintahan harus menjadi prioritas melalui pelatihan berkelanjutan. 

Kedua, mekanisme evaluasi kebijakan harus diperkuat untuk memastikan kebijakan bersifat inklusif dan mempertimbangkan berbagai perspektif. 

Ketiga, transparansi dalam proses pengambilan keputusan harus ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun