Pertanyaan-pertanyaan seputar sumber kekayaan dan kaitannya dengan tugasnya sebagai pemimpin KPK menjadi penting dalam menilai transparansi dan akuntabilitas. Publik berhak tahu apakah kekayaan yang dimiliki sesuai dengan penghasilan yang sah atau justru menciptakan pertanyaan serius tentang potensi kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan.
Pentingnya tanggung jawab dan akuntabilitas ini melampaui sekadar perkara pribadi. Ini adalah tentang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, bukan hanya sebuah urusan pribadi Firli, tetapi juga sebuah ujian signifikan terhadap sejauh mana lembaga ini mampu menjaga dan mempertahankan integritasnya.
Dalam menghadapi tantangan ini, transparansi dan komunikasi terbuka dari pihak Firli dan KPK menjadi kunci. Bagaimana mereka merespons pertanyaan masyarakat dan memberikan penjelasan yang memadai akan menentukan arah kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Keberhasilan atau kegagalan dalam mengatasi polemik ini akan membentuk narasi penting dalam perjalanan KPK. Ya, tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai pionir dalam membangun tatanan yang bebas dari korupsi.
Menuju Pemulihan dan Penguatan KPK: Langkah-Langkah Konkret dalam Manajemen Risiko dan GCG
Dalam perspektif manajemen risiko dan GCG, berikut pandangan atau rekomendasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh KPK. Berikut adalah rinciannya:
1. Evaluasi dan Perubahan Proses Seleksi
Untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik dalam seleksi calon pimpinan KPK, kita perlu memperkenalkan mekanisme seleksi yang lebih terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil. Revisi prosedur seleksi juga diperlukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG.
Penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi, melibatkan pihak independen. Hal ini bertujuan agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga pada setiap tahap seleksi, sambil mengidentifikasi dan menangani potensi risiko, termasuk konflik kepentingan. Dengan langkah-langkah ini, proses seleksi calon pimpinan KPK dapat lebih terpercaya. Plus mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.
2. Revisi UU KPK
Dalam menghadapi revisi UU KPK, melibatkan pakar GCG dan hukum adalah langkah kunci. Ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola institusi publik yang baik, tetapi juga memastikan kesesuaian dengan standar internasional.
Selain itu, untuk membangun dukungan masyarakat, perlu diperkuat keterlibatan publik dalam proses revisi regulasi. Langkah ini diambil sebagai upaya proaktif untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan memperhitungkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
