9. Menciptakan sistem reward and punishment yang seimbang. Hal ini penting agar orang-orang yang melakukan tindakan korupsi merasa takut untuk melakukannya, namun juga agar orang-orang yang tidak terlibat dalam tindakan korupsi merasa dihargai dan diakui.
10. Menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini penting agar tindakan korupsi dapat terdeteksi dan ditangani secara efektif. Transformasi digital dan digitalisasi akan cukup efektif memangkas panjangnya birokrasi, serta membuka transparansi dan meningkatkan layanan yang lebih baik.
11. Memberikan sanksi yang tegas terhadap tindakan korupsi. Hal ini penting agar orang-orang yang terlibat dalam tindakan korupsi merasa takut untuk melakukannya kembali.
12. Menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini penting agar masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diterima dan tidak merasa perlu untuk melakukan tindakan korupsi untuk memperoleh kemudahan-kemudahan.
Akhirnya, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu memperkuat sistem transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah juga harus memberikan mekanisme yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif tentang pentingnya integritas dan menghindari tindakan korupsi. Pemerintah juga harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi dan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang melaporkan tindakan korupsi.
Secara keseluruhan, membangun budaya anti-korupsi di Indonesia bukanlah hal yang mudah, namun dengan kerja sama dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan bebas dari korupsi.
Â
