Kedua, penguatan kualitas dan ketersediaan layanan PAUD melalui optimalisasi APBD/Dana Desa;
Ketiga, percepatan peningkatkan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan;
Keempat, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan tetap melanjutkan transformasi guru dan tenaga kependidikan antara lain melalui program guru penggerak dan pemberian sertifikat pendidik;
Kelima, penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (link and match) antara lain melalui penguatan teaching industry dan SMK Pusat Unggulan;
Keenam, peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pemajuan kebudayaan dan penguatan perguruan tinggi.
Salah satu manfaat nyata dari pajak untuk anggaran pendidikan adalah penyaluran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang langsung ditransfer ke rekening sekolah. Sekolah secara mandiri dapat mengelola anggaran untuk urusan penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, termasuk membayar honor guru.
Ragam kebijakan pendidikan yang dijalankan pemerintah merupakan upaya mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045 yakni tercapainya sumber daya manusia yang memiliki kecakapan minimal pada enam literasi dasar (membaca dan menulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya dan kewargaan), memiliki kompetensi yang mampu berpikir kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif, serta tertanam karakter yang kuat sesuai budaya bangsa dan nilai-nilai pancasila.
Pajak adalah Gotong Royong
Slogan “Orang Bijak Taat Pajak,” merupakan seruan yang selalu digaungkan pemerintah sebagai suatu gerakan untuk membangun kesadaran bahwa pajak memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan termasuk pendidikan. Semakin besar penerimaan negara dari pajak, maka semakin besar pula manfaat pajak dalam pembiayaan pembangunan pendidikan. Sebaliknya, semakin kecil penerimaan negara dari pajak, akan semakin kecil pula manfaat pajak untuk pembangunan pendidikan.
Secara filosofis, pajak dapat dikatakan berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Besaran pajak yang dibayarkan kepada negara akan kembali ke rakyat melalui manfaat pembangunan di berbagai sektor kehidupan. Dengan taat membayar pajak, setiap warga negara sebenarnya telah terlibat dalam gotong royong membangun bangsa.
Kepada anak murid yang bertanya di kelas, saya mengatakan, “Ketika seseorang membayar pajak, dia pantas merasa bangga karena dia ikut berkontribusi memajukan pendidikan di seluruh Indonesia. Itulah bentuk gotong royong.”
