Dari dahulu politik identitas adalah salah satu strategi yang menggunakan penguatan identitas kelompok tertentu, seperti agama, suku, atau budaya, untuk memenuhi kepuasan kepentingan politik. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia sendiri, politik identitas berbasis agama sering menjadi isu sensitif yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap keberagaman, baik secara sosial maupun politik yang semakin hari semakin sering terjadi. Hal ini juga berdampak pada implementasi hukum yang terkadang menjadi bias terhadap kelompok tertentu dan menimbulkan adanya sikap diskriminatif dari kelompok lain. Kali ini saya akan membahas bagaimana politik identitas mempengaruhi perspektif masyarakat beragama dan implikasinya dalam ranah hukum.
1. Pengaruh Politik Identitas terhadap Masyarakat Beragama
a. Penguatan Solidaritas Internal
Politik identitas berbasis agama dapat memperkuat solidaritas di dalam komunitas agama tertentu. Masyarakat cenderung merasa lebih terhubung dengan kelompok yang memiliki nilai-nilai dan keyakinan serupa. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan yang kuat, yang sering diekspresikan dalam bentuk kegiatan sosial seperti penggalangan dana, advokasi hak kelompok, dan gerakan keagamaan.
b. Polarisasi Antaragama
Di sisi lain, politik identitas juga memicu polarisasi antara kelompok yang berbeda agama. Ketika satu kelompok menggunakan agama sebagai alat politik, hal ini sering kali menimbulkan kecurigaan atau stigma terhadap kelompok lain. Polarisasi ini dapat mengakibatkan ketegangan sosial yang berdampak panjang, terutama ketika isu agama digunakan untuk mendiskreditkan pihak tertentu.
c. Eksploitasi Agama untuk Kepentingan Politik
Agama sering dijadikan alat politik untuk mendapatkan dukungan masyarakat, terutama dalam pemilu. Praktik ini tidak hanya merusak nilai agama itu sendiri, tetapi juga membentuk persepsi masyarakat bahwa kelompok agama lain yang tidak mendukung pihak tertentu adalah "lawan" atau "musuh".
2. Implikasi Politik Identitas dalam Ranah Hukum
a. Pengaruh Positif
Perlindungan Hak-Hak Keberagaman: Politik identitas seringkali mendorong advokasi hak kelompok beragama tertentu, seperti kebebasan beribadah atau pengakuan terhadap minoritas agama.
