Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, Perlukah?

Dalam pembangunan suatu daerah pastinya diperlukan sebuah infrastruktur. Infrastruktur merupakan sebuah pondasi dasar dalam pertumbuhan ekonomi. Penyediaan infrastruktur yang memadai dapat mempengaruhi peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah berperan untuk menyediakan infrastruktur untuk pelayanan publik. Namun, kebutuhan infrastruktur suatu daerah sangat tinggi sehingga diperlukan anggaran pembangunan yang lebih. 

Salah satu cara untuk meminimalisir penggunaan anggaran dengan melakukan kebijakan pembiayaan pembangunan daerah melalui pembiayaan kreatif dengan KPBU. KPBU merupakan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum berdasarkan perjanjian kedua belah pihak dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko. 

Sektor infrastruktur dalam KPBU terbagi menjadi 2 yaitu infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi meliputi transportasi, jalan, SDA dan irigasi, air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan sampah, telkominfo, energi dan ketenagalistrikan, konservasi energi, ekonomi fasilitas perkotaan dan kawasan.

Sedangkan infrastruktur sosial meliputi pariwisata, fasilitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan, pemasyarakatan, perumahan rakyat, kesehatan, fasilitas sarana olahraga, kesenian, dan budaya. KPBU dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip antara lain:

1. Kemitraan, yakni kerjasama antara pemerintah dengan badan ssaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kedua belah pihak.

2. Kemanfataan, yakni penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan badan usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

3. Bersaing, yakni pengadaan mitra kerjasama badan usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat.

4. Pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kerja sama penyediaan infrastruktur dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko.

5. Efektif, yakni kerjasama penyediaan infrastruktur mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur.

6. Efisien, yakni kerjasama penyediaan infrastruktur mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui dukungan dana swasta.

Beberapa fasilitas dan dukungan pemerintah untuk penerapan KPBU antara lain:

1. Fasilitas penyiapan proyek yang disediakan untuk membantu PJPK menyusun kajian akhir, prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi PJPK dalam transaksi proyek KPBU hingga memperoleh pembiayaan dari lembaga pembiayaan.

2. Dukungan kelayakan dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai pada proyek KPBU yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial.

3. Penjaminan infrastruktur untuk membayar kompensasi kepada badan usaha saat terjadi risiko infrastruktur sesuai dengan alokasi yang disepakati dalam perjanjian KPBU.

Manfaat dari KPBU antara lain dapat mengoptimalisasi dan mengefisiensi APBN/APBD, dapat mengalokasi risiko bagi kedua belah pihak (swasta dan pemerintah), adanya transfer pengetahuan dan teknologi dari pihak swasta kepada pihak pemerintah daerah, sebagai pintu masuk investasi bagi pihak swasta lainnya. Beberapa keunggulan dari diadakannya KPBU antara lain untuk mencari solusi paling efektif dan efisien dalam upaya menyediakan jasa/layanan publik bagi masyarakat dalam jangka waktu yang relatif panjang, risiko teralokasi kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk mengendalikannya yang terbagi menjadi 2 yaitu risiko politik dan perubahan kebijakan yang ditanggung oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yaitu pemerintah dan risiko konstruksi, risiko pasar dan risiko operasi yang ditanggung oleh pihak badan usaha, bersifat transparan sehingga akan mengurangi intervensi politik, adanya kepastian pengembalian investasi yang dijamin oleh pemerintah.

Salah satu contoh KPBU di Jawa Timur yaitu proyek pembangunan Jalan Tol Probolinggo hingga Banyuwangi dengan total 172,91 km. Proyek pembangunan ini bertujuan untuk mengurangi beban jumlah kendaraan di jalur arteri Probolinggo hingga Banyuwangi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang koridor tersebut, Proyek pembangunan ini termasuk ke dalam sektor jalan dengan status konstruksi dengan biaya investasi sebesar 21.07 T. PJPK dalam proyek ini ditanggung oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Lokasi proyek ini berada di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi dengan dibuat beberapa pintu tol di Kraksaan, Paiton, Besuki, Situbondo, Asembagus, Bajulmati, dan Ketapang.

Dalam pembangunan suatu daerah, penyediaan infrastruktur sangat diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik. Keterlibatan pihak swasta sebagai inovasi dalam pembangunan infrastruktur akan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. 

Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan infrastruktur tersebut dengan optimal dan sesuai dengan kegunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga memiliki beberapa manfaat lain bagi masyarakat antara lain:

1. Dapat meningkatkan produktivitas, karena dengan adanya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat dapat mempengaruhi produktivitas masyarakat dalam mencari sumber penghasilan.

2. Dapat menciptakan lapangan pekerjaan, karena ketika suatu infrastruktur sudah dibangun dan siap untuk digunakan maka akan muncul pelaku-pelaku ekonomi yang kemudian akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

3. Dapat mengangkat sektor lain agar semakin berkembang, dengan adanya pembangunan infrastruktur dapat mengangkat sektor lain sehingga dapat dikenal oleh masyarakat sehingga sektor tersebut dapat berkembang pesat dan dapat mengangkat perekonomian masyarakat.