Perjalanan APBN di Masa Pandemi

APBN merupakan anggaran belanja negara yang diperbarui setiap tahunnya. Pengertian APBN menurut John F. Due adalah suatu pernyataan yang memuat perkiraan pengeluaran dan pemasukan negara pada masa yang akan datang dan data-data yang ada pada APBN sebelumnya. Sedangkan jika dilihat pada pasal 23 ayat 1 tentang APBN menyatakan bahwa "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Jadi, dapat disimpulkan bahwa  APBN memuat penerimaan dan pengeluaran pemerintah selama setahun penuh yang dipertanggung jawabkan setiap akhir tahun.

Seperti yang kita tahu, Indonesia tidak bisa lepas dari hukum. APBN pun mempunyai dasar hukum sendiri sehingga tidak bisa disalahgunakan. Dasar hukum yang bisa dipakai yaitu pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945.

Lalu, APBN ini berfungsi sebagai apa dalam negara? Apakah ada kaitannya dengan masyarakat?

APBN mempunyai beberapa fungsi, yaitu otoritas, stabilitas, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi. Semua fungsi tersebut harus dijalankan dengan baik sehingga tercipta keseimbangan. Hal tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Terlepas dari itu, APBN juga mempunyai prinsip-prinsip yang harus diterapkan sehingga dapat menyusun anggaran dengan baik dan terstruktur. Tidak semua orang bisa menyusun suatu anggaran sehingga mudah dimengerti.

Dikarenakan APBN merupakan kunci anggaran negara, data APBN menjadi sangat penting terhadap berbagai sektor, terkhusus sektor-sektor yang terdampak pada masa pandemi yang belum usai sampai kini. Selama 3 tahun Indonesia bertahan dengan tekanan hingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Seperti yang kita tahu dan alami, salah satu sektor yang sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah sektor perekonomian. Masyarakat banyak yang ter-PHK hingga meningkatnya kasus kriminalitas.

Dengan menurunnya perekonomian di Indonesia, pemerintah tidak diam saja. Pemerintah mengusahakan berbagai upaya untuk memulihkan perekonomian. Hal itu bisa terwujud salah satunya melalui APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selama pandemi, angka anggaran negara mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal itu untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi dan memenuhi sektor lain berupa vaksin, apd, dan lainnya.

Menteri keuangan, Sri Mulyani bersusah payah untuk menstabilkan anggaran negara. cara yang dilakukan adalah dengan refocusing anggaran. Fleksibilitas anggaran menjadi poin penting agar anggaran lebih focus pada penanganan pandemi covid-19. Selain itu, dilakukan pula pemotongan anggaran yang bukan prioritas. Menteri keuangan menginginkan pemerintah focus terhadap sektor yang menjadi prioritas selama pandemic sehingga akan mudah tercapai keberhasilan dalam memulihkannya. Hal itu dilakukan dengan bekerja sama bersama pemerintah daerah.

Sri Mulyani juga melobi BI untuk memberikan biaya tambahan sejak pandemic berlangsung agar kebijakan-kebijakan yang ada bisa berjalan sesuai dengan rencana. Satu hal yang tidak kalah penting adalah penghapusan batas maksimal defisit anggaran pada angka 3%. Selama 3 tahun, anggaran negara boleh lebih dari itu. Hal itu membuat semua jajaran pemerintahan melakukan perencanaan dengan matang untuk 3 tahun ke depan.

Yang menjadi pertanyaan adalah apa wujud dari kebijakan yang sudah diambil pemerintah? Apakah semuanya berjalan dengan baik?

Anggaran negara dialokasikan ke seluruh daerah berupa bansos dan lainnya. Penerimaan bansos tidak hanya 1 atau 2 kali tapi lebih dari itu selama 3 tahun sehingga masyarakat cukup terbantu. Pemerintah bersusah payah untuk menyuplai bansos sampai ke tangan warga dengan utuh dan tidak berkurang sepeser pun. Wujud bansos berupa uang dan bahan-bahan pokok. Mekanisme yang terjadi ialah dengan mendata jumlah keluarga yang dirasa membutuhkan bantuan. Kemudian, pemerintah daerah mengelola data dan melakukan survei sehingga tidak ada kecurangan. Selain itu, untuk meratakan bantuan, pemerintah juga memudahkan pendaftaran bantuan bagi masyarakat.

Tidak hanya itu, pemerintah juga berusaha memulihkan ekonomi lewat umkm. Pemerintah mewadahi umkm yang mulai bermunculan. Maka, muncullah suntikan dana umkm yang jumlahnya cukup besar. Ada pula pelatihan kerja, pelatihan kewirausahaan, hingga pembukaan lowongan kerja bagi masyarakat sudah diupayakan di berbagai daerah. Hal itu dilakukan dengan harapan dapat memulihkan ekonomi dengan segera. Namun, masih banyak masyarakat yang merasa tercurangi dan mengecam usaha pemerintah.

Lantas, dimanakah peran APBN? Mengapa masih banyak yang belum mendapatkan bantuan? Apakah anggaran negara dikorupsi?

Pertanyaan yang sering muncul dalam benak setiap masyarakat membuat sedih orang yang mendengarnya. Padahal, selama 3 tahun ini anggaran negara tidak pernah putus untuk disalurkan kepada setiap daerah. Pemerintah mempercayakan anggaran tersebut ke setiap daerah untuk dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Namun, pemerintah tetap tidak menyerah dan terus membuktikan bahwa Indonesia bisa bangkit dan terus maju.

Jika dilihat dari segi ekonomi, pendapatan bisa dihasilkan melalui berbagai vektor, yaitu konsumsi, investasi, pemerintah, pajak, eskpor, dan impor. Jika itu semua bisa terwujud, maka terciptalah anggaran yang surplus. Itulah yang sedang diwujudkan pemerintah untuk Indonesia.

Usut punya usut, ternyata pemerintah mulai berfikir untuk mendapatkan pendapatan tambahan dari investasi. Pemerintah ingin menarik investor, entah itu dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan pendapatan negara. Hal itu diwujudkan dengan infrastruktur yang terus dibenahi. Perbaikan jalan, pembangunan tol, bahkan pembangunan sirkuit mandalika merupakan contoh keberhasilan pemerintah dalam menarik investor. Turis berdatangan untuk menyaksikan indahnya sirkuit mandalika. Sekarang, tidak hanya Bali yang terkenal, namun Lombok juga.

Selain itu, acara-acara besar juga bersamaan diselenggarakan di Indonesia. Pemerintah siap sedia membangun fasilitas yang dibutuhkan demi menunjang kelancaran acara. Pembangunan besar-besaran mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Namun tetap tidak bisa dipungkiri apabila ada yang tidak setuju dengan hal tersebut. "Pemerintah terlalu mementingkan pembangunan, namun tidak memikirkan hutang negara", kurang lebih seperti itulah jika dituliskan.

Memang benar, jika dilihat dari sisi pinjaman atau hutang negara, angka itu terus melonjak naik sampai di angka Rp 7000 T dihitung per Febuari 2022. Angka tersebut meningkat cepat jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Masyarakat sangat kecewa karena berfikir dengan apa negara akan membayarnya dan sampai kapan akan habis. Pemerintah pasti sudah sangat memikirkan jumlah anggaran yang akan dikeluarkan dan memperkirakan berapa besar penerimaan yang akan masuk.

Hal itu terjawab sudah pada bulan April 2022. APBN Indonesia mengalami pemasukan yang lebih banyak atau surplus. Menteri keuangan kembali menerapkan defisit APBN maksimal 3%. Artinya, keadaan APBN sudah membaik dari tahun sebelumnya. Pendapatan negara berasal dari pajak dan non pajak yang terus meningkat. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya harga komoditas yang akan diekspor, yaitu batubara dan kelapa sawit, serta komoditas eskpor lainnya. Hal ini sangat menguntungkan bagi Indonesia. Namun, diperkirakan peristiwa ini hanya bersifat sementara, akan ada defisit anggaran yang terjadi. Oleh karena itu, pemerintah diwajibkan untuk menyeimbangkan dan menjaga APBN dengan benar.