APBN merupakan anggaran belanja negara yang diperbarui setiap tahunnya. Pengertian APBN menurut John F. Due adalah suatu pernyataan yang memuat perkiraan pengeluaran dan pemasukan negara pada masa yang akan datang dan data-data yang ada pada APBN sebelumnya. Sedangkan jika dilihat pada pasal 23 ayat 1 tentang APBN menyatakan bahwa "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Jadi, dapat disimpulkan bahwa  APBN memuat penerimaan dan pengeluaran pemerintah selama setahun penuh yang dipertanggung jawabkan setiap akhir tahun.
Seperti yang kita tahu, Indonesia tidak bisa lepas dari hukum. APBN pun mempunyai dasar hukum sendiri sehingga tidak bisa disalahgunakan. Dasar hukum yang bisa dipakai yaitu pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945.
Lalu, APBN ini berfungsi sebagai apa dalam negara? Apakah ada kaitannya dengan masyarakat?
APBN mempunyai beberapa fungsi, yaitu otoritas, stabilitas, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi. Semua fungsi tersebut harus dijalankan dengan baik sehingga tercipta keseimbangan. Hal tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Terlepas dari itu, APBN juga mempunyai prinsip-prinsip yang harus diterapkan sehingga dapat menyusun anggaran dengan baik dan terstruktur. Tidak semua orang bisa menyusun suatu anggaran sehingga mudah dimengerti.
Dikarenakan APBN merupakan kunci anggaran negara, data APBN menjadi sangat penting terhadap berbagai sektor, terkhusus sektor-sektor yang terdampak pada masa pandemi yang belum usai sampai kini. Selama 3 tahun Indonesia bertahan dengan tekanan hingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Seperti yang kita tahu dan alami, salah satu sektor yang sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah sektor perekonomian. Masyarakat banyak yang ter-PHK hingga meningkatnya kasus kriminalitas.
Dengan menurunnya perekonomian di Indonesia, pemerintah tidak diam saja. Pemerintah mengusahakan berbagai upaya untuk memulihkan perekonomian. Hal itu bisa terwujud salah satunya melalui APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selama pandemi, angka anggaran negara mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal itu untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi dan memenuhi sektor lain berupa vaksin, apd, dan lainnya.
Menteri keuangan, Sri Mulyani bersusah payah untuk menstabilkan anggaran negara. cara yang dilakukan adalah dengan refocusing anggaran. Fleksibilitas anggaran menjadi poin penting agar anggaran lebih focus pada penanganan pandemi covid-19. Selain itu, dilakukan pula pemotongan anggaran yang bukan prioritas. Menteri keuangan menginginkan pemerintah focus terhadap sektor yang menjadi prioritas selama pandemic sehingga akan mudah tercapai keberhasilan dalam memulihkannya. Hal itu dilakukan dengan bekerja sama bersama pemerintah daerah.
Sri Mulyani juga melobi BI untuk memberikan biaya tambahan sejak pandemic berlangsung agar kebijakan-kebijakan yang ada bisa berjalan sesuai dengan rencana. Satu hal yang tidak kalah penting adalah penghapusan batas maksimal defisit anggaran pada angka 3%. Selama 3 tahun, anggaran negara boleh lebih dari itu. Hal itu membuat semua jajaran pemerintahan melakukan perencanaan dengan matang untuk 3 tahun ke depan.
Yang menjadi pertanyaan adalah apa wujud dari kebijakan yang sudah diambil pemerintah? Apakah semuanya berjalan dengan baik?
Anggaran negara dialokasikan ke seluruh daerah berupa bansos dan lainnya. Penerimaan bansos tidak hanya 1 atau 2 kali tapi lebih dari itu selama 3 tahun sehingga masyarakat cukup terbantu. Pemerintah bersusah payah untuk menyuplai bansos sampai ke tangan warga dengan utuh dan tidak berkurang sepeser pun. Wujud bansos berupa uang dan bahan-bahan pokok. Mekanisme yang terjadi ialah dengan mendata jumlah keluarga yang dirasa membutuhkan bantuan. Kemudian, pemerintah daerah mengelola data dan melakukan survei sehingga tidak ada kecurangan. Selain itu, untuk meratakan bantuan, pemerintah juga memudahkan pendaftaran bantuan bagi masyarakat.
Tidak hanya itu, pemerintah juga berusaha memulihkan ekonomi lewat umkm. Pemerintah mewadahi umkm yang mulai bermunculan. Maka, muncullah suntikan dana umkm yang jumlahnya cukup besar. Ada pula pelatihan kerja, pelatihan kewirausahaan, hingga pembukaan lowongan kerja bagi masyarakat sudah diupayakan di berbagai daerah. Hal itu dilakukan dengan harapan dapat memulihkan ekonomi dengan segera. Namun, masih banyak masyarakat yang merasa tercurangi dan mengecam usaha pemerintah.
