Polling Capres, Wujud Mosi Tidak Percaya Publik terhadap Lembaga Survei

Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Tiga nama tersebut selalu menempati ranking tiga besar di hampir semua rilis lembaga survei untuk capres 2024. Dua nama pertama, Ganjar dan Prabowo, bisa dibilang sebagai primadona beberapa lembaga survei karena mereka senantiasa menguasai dua besar.

Ganjar Pranowo unggul dalam survei Charta Politika yang digelar pada 2 -- 7 Mei 2023 lalu dengan tingkat elektabilitas 34,6%, Prabowo Subianto di tempat kedua dengan 28,1%, dan Anies Baswedan pada urutan ketiga dengan 21,4% melalui survei terhadap 1.220 responden.

Sementara pada survei Litbang Kompas (29 April -- 10 Mei 2023) dan survei Indikator (26-30 Mei 2023) Prabowo Subianto memimpin elektabilitas capres mengalahkan dua pesaingnya. Pada survei Litbang Kompas ini Prabowo Subianto memimpin dengan prosentase 24,5%, Ganjar Pranowo 22,8%, Anies Baswedan 13,6%. Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden.

Pada survei Indikator, keunggulan Prabowo Subianto juga cukup signifikan. Terutama dibandingkan dengan Anies Baswedan. Elektabilitas Prabowo Subianto dalam survei ini sebesar 38%, Ganjar Pranowo 34,2%, sedangkan Anies Baswedan cuma 18,9% dari 1.230 responden.

Pada ketiga lembaga survei tersebut hanya Anies yang konsisten peringkatnya. Konsisten di peringkat ketiga.

Perbandingan menarik disampaikan oleh survei IPO atau Indonesian Political Opinion pada bulan Juni tahun 2023. Berdasarkan rilis survei lembaga tersebut Anies Baswedan berada di peringkat dua, melewati Ganjar Pranowo.

Untuk Prabowo Subianto elektabilitasnya masih unggul menurut lembaga survei ini dengan 37,2%, Anies Baswedan 31,5%, dan Ganjar Pranowo 26,8% dari hasil survei terhadap 1.200 responden.

Baca Juga : Caleg Random, Ketika Rakyat Memilih Wakilnya dalam Ketidaktahuan

Versi Polling Capres

Disamping survei, polling merupakan metode lain yang biasa dipergunakan untuk membaca kecenderungan populasi berdasarkan perilaku kelompok kecil dari populasi.

Menurut W. Philips Shively, penulis buku The Craft of Political Research (1974), metode polling bertujuan untuk mengukur preferensi atau pendapat publik melalui pengambilan sampel dari suatu populasi melalui teknik wawancara, telepon, ataupun kuesioner online.

Secara umum antara survei dan polling memang memiliki kesamaan satu sama lain. Tapi survei lebih dimaksudkan untuk menggali lebih dalam tentang suatu pendapat ataupun perilaku dari individu kelompok.

Dengan kata lain, apabila kita ingin mengetahui preferensi publik terkait siapa capres 2024 yang hendak mereka pilih maka metode polling saja sudah cukup. Kecuali jika kita ingin menggali lebih dalam lagi pola dari perilaku pemilih maka metode survei diperlukan.

Berkaitan dengan polling capres 2024, selama beberapa waktu terakhir sudah cukup banyak kegiatan polling publik yang dilakukan. Diantaranya oleh program Indonesia Lawyer Club atau ILC, akun twitter CNBC Indonesia, polling twitter politisi PKS Bapak Tiffatul Sembiring, dan lain-lain.

Pada polling capres di twitter Tiffatul Sembiring tanggal 23-24 Mei 2023 misalnya, dari 20.366 vote diperoleh bahwa Anies Baswedan mendominasi dengan 82%, Ganjar Pranowo 9%, dan Prabowo Subianto 8%.

Tapi, Tiffatul Sembiring kan politis PKS? Sedangkan PKS adalah salah satu partai pengusung Anies Baswedan. Bukankah hasil polling akan bias?

Baiklah. Mari kita periksa polling capres yang diadakan oleh pihak lain. Polling capres di laman twitter CNBC Indonesia pada 2 Mei 2023 dengan melibatkan 76.692 vote juga menunjukkan Anies Baswedan mendominasi sebesar 63,4%, disusul Ganjar Pranowo dengan 21%, dan Prabowo Subianto 15,6%.

Sementara polling capres dari ILC pada tanggal 21-22 April 2023 terhadap 60.447 vote hasilnya relatif tidak jauh berbeda. Anies Baswedan masih mendominasi dengan 65%, Prabowo Subianto 19%, dan Ganjar Pranowo 16%.

Antara hasil lembaga survei dan polling capres 2024 hasilnya berbeda, bukan?

 

Mosi Tidak Percaya

Selama beberapa tahun terkahir ini hegemoni lembaga survei memang begitu terasa dalam mempengaruhi persepsi publik berkaitan dengan pemilu. Publik disetir dan diarahkan kepada golongan tertentu.

Seolah-olah hasil pemilu sudah diproklamirkan sejak jauh-jauh hari oleh lembaga survei, tanpa kita ketahui apa sebetulnya maksud dan tujuan sebenarnya dari lembaga tersebut membombardir publik dengan elektabilitas.

Bagaimanapun, lembaga survei adalah bagian dari bisnis yang berorientasi profit. Melaksanakan survei juga tidak gratis. Pastilah tersirat atau bahkan tersurat kepentingan ekonomi itu dibalik setiap rilis survei yang mereka lakukan.

Publik lama-kelamaan jengah juga melihat tingkah polah lembaga survei yang seakan-akan paling ilmiah dalam mengutarakan data kepada masyarakat luas. Memang, survei adalah bagian dari metodologi ilmiah untuk membaca kecenderungan dari perilaku publik. Namun, sangat berlebihan juga apabila keinginan dua ratusan juta penduduk Indonesia hanya termanifestasi kedalam 1.200-an responden lembaga survei.

Kalau mau melakukan perbandingan jumlah responden, beberapa polling capres yang saya utarakan tadi jumlah respondennya jauh berlipat-lipat dibandingkan responden yang dipakai oleh lembaga survei. Seharusnya, jumlah responden yang lebih besar akan lebih mampu memotret kecenderungan publik, bukan?

Tanpa bermaksud mendiskreditkan atau mengampanyekan salah satu figur capres 2024 tertentu, hasil polling capres 2024 yang saya paparkan sebelumnya mungkin bisa dinarasikan sebagai bentuk perlawanan publik terhadap bombardir persepsi yang terus digaungkan oleh lembaga survei selama ini.

Seakan ingin menyatakan mosi tidak percaya terhadap hasil survei yang beredar, polling capres justru menyajikan hasil yang bisa dibilang bertolak belakang. Anies Baswedan yang oleh mayoritas lembaga survei hampir selalu ditaruh pada urutan belakang dari tiga kandidat, justru melambung tinggi menguasai berbagai versi polling capres.

Bukan Hasil Final

Apapun rilis elektabilitas lembaga survei atau hasil polling capres bukanlah hasil final dari pilpres 2024 yang baru akan ditentukan pada bulan Februari 2024 mendatang. Ini yang terpenting.

Lembaga survei seharusnya paham dengan kemunculan polling capres yang menunjukkan hasil bertolak belakang dari kajian yang mereka lakukan. Publik sudah cukup banyak belajar dari kontestasi pilpres 2014 dan 2019 yang tidak bisa dipungkiri banyak dipengaruhi oleh campur tangan lembaga survei.

Kedaulatan rakyat untuk memilih sayogyanya tidak bergantung lagi pada persepsi yang dibangun oleh lembaga survei. Lagipula apa pentingnya rilis hasil survei capres bagi masyarakat? Toh, hal itu tidak membuat perut kita kenyang. Tidak meningkatkan pendapatan kita juga (kecuali kita bekerja di sebuah lembaga survei ya).

Justru kemerdekaan berfikir dan memilih kita makin terkontaminasi oleh persepsi yang dibangun oleh rilis hasil survei.

Dan keberadaan polling capres yang tampil dengan hasil penuh kontradiksi itu seakan menjadi wujud dari ketidakpercayaan publik yang bangkit setelah sekian lama terkungkung oleh bombarbir lembaga survei.

Baca Juga : Koreksi Bonus Demografi

Maturnuwun.

Agil Septiyan Habib