Perubahan iklim diperkirakan akan menjadi tantangan berat dimasa depan dengan skala ancaman yang menyamai pandemi[14] serta akan mereduksi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) global[15].
Pada 22 April 2016 Indonesia bersama negara-negara dunia menandatangani Kesepakatan Paris (Paris Agreement) yang isinya terkait komitmen negara-negara di dunia untuk mereduksi emisi karbon global, terlibat aktif dalam upaya penanggulangan perubahan iklim, serta mendorong terlaksananya ekonomi terbarukan[16].
Dunia memang sedang bertransformasi menuju green economy yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan[17].
Dalam hal ini sebenarnya Indonesia relatif diuntungkan karena memiliki kekuatan yang bisa dimaksimalkan tatkala memasuki era ekonomi tersebut, seperti :
- Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang cukup besar, mulai dari matahari yang mencapai 207.8 Giga Watt (GW), air (75 GW), angin (60.6 GW), bioenergi (32.6 GW), panas bumi (23.9 GW), dan arus laut (17.9 GW)[13].
- Potensi kredit karbon Indonesia mencapai 113.18 gigaton CO2e[17]. Dengan nilai pendapatan yang bisa diperoleh melalui perdagangan karbon tersebut mencapai US$ 565.9 miliar atau sekitar Rp 8.000 triliun[18].
Sayangnya, saat ini masih terjadi ketimpangan aliran investasi hijau antara negara maju dan negara berkembang dimana hanya seperlima saja investasi energi hijau yang mengalir ke negara berkembang. Selain itu, harga jual beli kredit karbon dari proyek hijau di negara-negara maju juga cenderung lebih mahal daripada negara berkembang yakni US$ 100 berbanding US$ 10[19].
Kondisi ini akan menghambat upaya transisi energi terbarukan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Padahal transisi menuju energi terbarukan merupakan suatu keharusan. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah mengatakan tahun 2030 nanti Eropa dan Amerika sudah tidak mau lagi menerima barang-barang yang berasal dari energi fosil[13].
Dengan demikian eksport produk-produk Indonesia yang masih mengandalkan energi fosil pasti akan kehilangan pasarnya jika tidak bergegas melakukan perubahan.
Oleh karena itu, kita harus mendorong pertumbuhan investasi hijau di berbagai lini strategis serta menghilangkan seluruh hambatannya, seperti :
- Melakukan pemerataan pemahaman tentang urgensi serta keuntungan ekonomi hijau dan investasi hijau, khususnya di kalangan dunia usaha.
- Mendukung lahirnya regulasi dan pemberian insentif/disinsentif yang mampu mengakomodasi pertumbuhan investasi hijau.
- Memberantas korupsi dan menegakkan aturan mengenai prinsip-prinsip kepedulian lingkungan.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Wariyo, menyampaikan strategi peningkatan Sustainable Finance Instrument (SFI) melalui pengembangan instrumen keuangan dan investasi hijau, pembangunan ekosistem instrumen keuangan berkelanjutan, serta bantuan teknis berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman semua pihak[20]. Strategi ini diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap praktik ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
Sangatlah penting untuk berkolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Kejaksaan RI untuk aktif mempromosikan pembiayaan dan instrumen pasar keuangan yang memperhatikan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) serta menghindarkannya dari potensi korupsi yang mengganggu tegaknya ekonomi hijau.
 Â
