Jika Tujuannya untuk Menjadi Gubernur DKI Jakarta, Mengapa Risma Harus Jadi Menteri Dulu?

Sejatinya sebuah jabatan dalam pemerintahan itu hendaknya tidak dijadikan sebagai batu loncatan. Terutama dalam rangka membangun sebuah karir politik menuju panggung tertinggi jabatan yang semestinya berorientasi pada rakyat. 

Sayangnya, beberapa tahun terakhir ini seperti tercipta kesan bahwa jabatan seorang pemimpin pemerintahan tak ubahnya sebuah gengsi dan prestise yang terus menerus diperebutkan oleh segelintir kelompok yang menganggap bahwa merebut sebuah tampuk kepemimpinan merupakan puncak dari pencapaian perjuangan politik. 

Sementara rakyat yang semestinya dijadikan orientasi utama justru menjadi objek penyajian drama yang silih berganti dipertontonkan oleh mereka yang haus dan lapar akan kekuasaan.

"Jabatan di pemerintahan apapun ranahnya merupakan sebuah tugas dan tanggung jawab yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Permasalahannya sebenarnya bukan siapa menduduki jabatan apa, melainkan siapapun yang memegang mandat seharusnya menyelesaikan sampai tuntas seluruh tugas dan tanggung jawabnya sehingga rakyat bisa terlayani secara utuh."

Ketika sebuah jabatan politik di pos pemerintahan tertentu sudah digenggam seharusnya mereka yang mendapatkan mandat bisa sepenuhnya fokus disana. Tidak lirak-lirik kanan kiri atau terlebih menargetkan posisi lain dengan dalih perjuangan yang lebih tinggi. Mereka yang menjadi gubernur sebaiknya fokus dan totalitas mengemban amah dari rakyat yang memimpinnya. 

Demikian juga posisi menteri juga harus sepenuhnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab tanpa perlu menanam ambisi menuju pos jabatan yang lain seperti menjadi gubernur atau sejenisnya.

Saya pribadi merasa kasihan melihat nasib DKI Jakarta selama kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, yaitu ditinggalkan oleh pemimpin pilihannya  di tengah jalan. Pak Jokowi yang seharusnya memimpin Jakarta setidaknya untuk masa jabatan lima tahun ternyata dipinang untuk menjabat posisi presiden Republik Indonesia. 

Rakyat Jakarta yang berharap dipimpin oleh Jokowi pun harus menerima kenyataan posisi pemimpin tertingginya digantikan oleh wakilnya kala itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Padahal bisa jadi tidak sedikit yang memilih waktu itu dengan alasan keberadaan sosok Jokowi, bukan Ahok. 

Lima tahun berselang situasi serupa hampir kembali terjadi. Tapi untungnya Anies Baswedan masih memegang teguh komitmennya untuk menuntaskan masa kepeimpinannya hingga lima tahun. Konsekuensinya sang wakil, Sandiaga Uno, yang kemudian harus "menggantikan" Anies sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto waktu itu. Entah apakah Dj vu akan kembali terulang untuk periode kepemimpinan mendatang.

Sebenarnya bukan hanya posisi gubernur DKI Jakarta yang patut disikapi pemimpinnya secara konsisten dari awal sampai akhir. Posisi jabatan lain khususnya yang menyangkut pengelolaan pemerintahan hendaknya memegang prinsip serupa. 

Apabila seseorang ditunjuk menjadi menteri hendaknya ia pun benar-benar berfokus kesana. Tidak sibuk menjalani hari-harinya dengan upaya membangun jalan untuk memuluskan langkahnya menuju posisi jabatan lain. Seperti halnya dengan Bu Risma yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) tidak perlulah kiranya beliau terus dikaitkan dengan ambisi meraih kursi Gubernur DKI Jakarta tahun mendatang. 

Jikalau Risma hanya dimaksudkan untuk menjadi kandidat kuat maju dalam pilkada DKI Jakarta tahun depan maka untuk apa repot-repot beliau diangkat menteri. Mungkin ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dalam rangka membangun image sosok Risma sehingga lebih dikenal oleh publik Jakarta. 

Tapi rasanya kasihan sekali melihat nasib Kementerian Sosial (Kemensos) yang sekali lagi harus ditinggal pemimpinnya lagi di tengah jalan. Dulu Khofifah Indar Parawansa mundur dari pos tersebut karena bersaing untuk kontestasi pilgub Jatim. Lalu ada sosok Idrus Marham yang ditengah jalan kembali harus meninggalkan jabatannya karena tersangkut kasus korupsi. Terakhir kemarin sebelum Risma ditunjuk sebagai Mensos ada sosok Juliari Batubara yang juga tersangkut kasus korupsi bansos sehingga menjadikan pos pemimpin Kemensos kembali lowong. 

Apabila Risma yang saat ini menjabat Mensos tahun depan akan turut serta dalam kontestasi pilgub DKI Jakarta maka bisa jadi Kemensos akan kembali kehilangan tuannya. Meskipun bisa jadi seandainya Risma kalah dalam persaingan ia masih akan tetap menduduki posisi lamanya sebagai menteri tersebut. 

Tapi untuk apa Risma yang dipilih sebagai mensos apabila tujuannya hanya sebagai batu loncatan menjadi DKI 1? Dengan menjadi Mensos kontribusi Bu Risma akan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berbeda halnya jika beliau "hanya" menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

Posisi Gubernur Lebih Penting daripada Menteri?

Alasan serupa pernah disampaikan Pak Jokowi bahwa tujuan beliau berkenan maju presiden ditengah masa jabatan sebagai gubernur DKI Jakarta waktu itu adalah demi bisa membangun DKI Jakarta secara lebih maksimal. Selain kontribusi beliau juga turut dirasakan oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan. Maka rasanya agak aneh apabila Risma yang punya rekam jejak pekerjaan luar biasa sebagai walikota Surabaya itu justru kemudian dipersiapkan untuk suatu kawasan tertentu saja. 

Saya pribadi lebih nyaman apabila Bu Risma tetap pada posisinya sekarang sebagai Mensos dan terus seperti itu. Biar DKI Jakarta diurus oleh orang lain. Bu Risma dibutuhkan rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan oleh warga DKI Jakarta saja. Masih banyak daerah di segenap penjuru negeri ini yang butuh dikerek kondisi sosialnya sehingga merasakan hidup yang lebih layak. Risma yang konon katanya memiliki kepedulian besar terhadap wong cilik diharapkan benar-benar mampu menunjukkan kepeduliannya tersebut untuk segenap warga negara bangsa ini.

Tapi bagaimanapun juga Bu Risma "hanya" seorang petugas partai, mirip dengan status yang (pernah) dimiliki oleh pak presiden. Setidaknya seperti itulah narasi yang pernah ibu petinggi partai berlogo banteng katakan. Sebesar apapun tekad Risma mengusung Kemensos untuk memperbaiki kondisi sosial rakyat Indonesia, hal itu tidak akan berguna jikalau nantinya sang petugas partai tersebut diinstruksikan untuk mengurus DKI Jakarta saja. Jika hal ini yang terjadi maka sepertinya tudingan atas drama tunawisma, kolong jembatan, dan blusukan tidak lain merupakan bagian dari upaya tersebut. 

Apakah sebenarnya posisi Gubernur DKI Jakarta sebenarnya lebih strategis dibandingkan posisi menteri? Melihat kondisi geografis DKI Jakarta dan kewenangan gubernur yang lebih general rasa-rasanya posisi tersebut memang lebih strategis dibandingkan posisi menteri yang lebih terspesialisasi. Padahal kewenangan menteri sendiri bisa "sedikit" lebih besar daripada seorang gubernur dalam tataran khusus sesuai bidang tugas yang diembannya. 

Melihat hal ini maka Risma yang digang-gadang menjadi gubernur DKI Jakarta bisa dimaklumi. Namun pada akhirnya semua kembali pada pribadi masing-masing dengan visi yang dimilikinya. Bisa jadi mereka merasa bisa memberikan manfaat lebih besar dengan menjadi menteri atau sebaliknya saat menjadi gubernur. Akan terlihat lebih aneh apabila kemudian sebuah jabatan di pemerintahan sekadar menjadi batu pijakan untuk posisi lebih tinggi sementara janji dan visi misi yang diemban belum dibuktikan dan direalisasikan secara nyata. Jika sudah seperti itu maka siapa yang paling merana?

Salam hangat,

Agil S Habib

Refferensi:
[1]

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H