Ini bercanda atau bagaimana? Kok sepertinya masyarakat dalam masa pandemi ini seperti menjadi obyek sapi perah kekuasaan. Iuran BPJS Kesehatan dinaikkan, bensin premium dan pertalite mau dihapuskan, dan ditambah lagi harus membayar untuk pengadaan surat bebas virus. Logika apa yang dipakai pengelola negeri ini? Tidak adakah simpati bagi rakyat di negeri ini?
Jangan-jangan ada praktik mafia kesehatan yang mulai melanda bangsa kita. Korbannya bukan hanya masyarakat umum, bisa jadi negara juga turut dirugikan. Anggaran penanggulangan COVID-19 bukan tidak mungkin banyak terserap ke lembaga kesehatan atau "korporasi" kesehatan yang pastinya menerima asupan dana negara untuk perawatan korban COVID-19.Â
Jika menilik pada salah satu teori konspirasi, bukan tidak mungkin ada sebagian diantara korban yang sengaja diada-adakan demi bisa menerima gelontoran dana pemerintah. Bisnis yang menyangkut nyawa manusia bisa sangat menguntungkan. Tapi semoga saja saya salah.
Saya hanya berharap jikalau memang ada kewajiban untuk membawa kartu sehat dalam setiap melakukan perjalanan maka untuk proses pengadaannya haruslah gratis. PCR tes gatis. Rapid tes gratis. Apabila masih harus membayar itu sama artinya negara sedang "memalak" rakyatnya. Berapa besar jumlah palakannya?Â
Tergantung seberapa sering seseorang melakukan perjalanan. Jika setiap dua minggu sekali saja harus melakukan perjalanan, berapa kali tes bebas virus dilakukan? Berapa besaran biayanya? Saya kok ragu ya bahwa tes untuk pengadaan surat keterangan sehat itu akan digratiskan. Atau sebaiknya kita menempuh cara yang sudah lama saya praktekkan, lebih baik tidak melakukan perjalanan samasekali. Sehingga tidak perlu menyiapkan kartu sehat. Tidak perlu bayar membayar lagi. Tapi apakah memang harus seperti itu?
Salam hangat,
Agil S HabibÂ
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H