Menyoal Dana Haji sebagai Opsi Memperkuat Rupiah

Seiring momen pandemi yang merongrong berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta membuat carut marut perekonomian, maka pemerintah membutuhkan sumber daya pendukung dari berbagai lini. Meluncurkan surat hutang sudah, merelokasi anggaran sudah, menaikkan iuran BPJS Kesehatan juga sudah. 

Tapi kondisi akibat efek pandemi COVID-19 masih belum sepenuhnya membaik. Banyak warga negara yang kehilangan pekerjaan. Daya beli masyarakat menurun. 

Pertumbuhan ekonomi pun sangat minimalis. Apabila hal-hal tersebut terus dibiarkan, maka tidak bisa dibayangkan konsekuensi seperti apa yang mesti ditanggung bangsa ini kelak. Negara harus berbuat sesuatu.

Hanya saja, haruskah opsi yang dipilih adalah mempergunakan dana haji dalam rangka mengerek stabilitas ekonomi? Tidak adakah jalan lain ketimbang mempergunakan dana umat yang sayogyanya diperuntukkan untuk sesuatu yang lain?

Ekonom senior Rizal Ramli (RR) menyebut wacana penggunaan dana haji untuk mendukung upaya stabilisasi rupiah sebagai tindakan yang payah. 

Benar-benar kehabisan ide. Hal ini seakan mengulang tren kebijakan pemerintah saat ini yang cenderung mencari jalan mudah kebijakan. Ketimbang mencari opsi lain yang lebih "njelimet", opsi-opsi gampang semacam pencabutan subsidi dan menaikkan tarif seringkali diambil. Jikalau dana haji nantinya benar-benar dipakai, maka itu akan menjadi penegasan bahwa pemerintah memang minim kreativitas.

Bagaimanapun juga situasi pelik akibat pandemi mesti segera dituntaskan. Dengan cara yang lebih kreatif ketimbang "memeras" hasil jerih payah rakyat. 

Langkahnya seperti apa? Pastinya orang-orang didalam pemerintahan adalah para sosok cerdas yang memiliki kreativitas mumpuni yang mampu menghasilkan ide kreatif untuk merumuskan solusi demi solusi. 

Berdayakan mereka. Kalau masih mentok, ada banyak tokoh senior dan juga kreatif yang berada diluar lingkar kekuasaan. Berdayakan mereka. Jangan gengsi. Berkonsultasi untuk urusan bangsa dan negara seharusnya dilakukan tanpa pandang bulu dan menilik latar belakang yang berbeda. 

Mungkin Ibu Sri Mulyani atau Bapak Airlangga bisa berbincang dengan Rizal Ramli, Kwik Kian Gie, Budiono, atau para sesepuh ekonomi lain untuk mendapatkan masukan berharga. 

Sayangnya gengsi kita sepertinya sangat tinggi biarpun itu demi kemaslahatan rakyat banyak. Jikalau terus seperti itu maka siapa yang akhirnya menjadi korban?