Anies adalah "Musuh Bersama" Jokowi dkk?

Baru-baru Ini Gubernur DKI Jakarta "curhat" kepada media asing perihal kendala dan hambatan yang ia alami dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19. 

DKI Jakarta merupakan wilayah dengan korban tertinggi, sehingga tidak mengherankan apabila sang gubernur begitu berhasrat untuk melakukan langkah-langkah penanganan secepat dan sesigap mungkin. 

Anies mengklaim bahwa sebenarnya ia dan jajarannya sudah menangkap "sinyal" pandemi ini jauh sebelum kasus merebak seperti sekarang. Namun ia merasa tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah perihal kekhawatirannya itu. 

Bahkan saat korban semakin bertambah dan ia merasa harus me-lockdown Jakarta, hal itu justru direspon "negatif" oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Lockdown adalah kewenangan pemerintah pusat, demikian pernyataan pemerintah saat itu. Belum lagi perihal pembatasan transportasi publik yang dianulir oleh pemerintah pusat. 

Dan belakangan silang pendapat juga kembali terjadi antara Anies dengan tiga menteri dari Kabinet Indonesia Maju terkait penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di wilayah DKI Jakarta. 

Terakhir, narasi optimis pemerintah pusat yang menyatakan kasus mulai melandai sepertinya disangkal oleh Anies. Bahkan gubernur DKI Jakarta ini menilai pemerintah harus lebih cermat terhadap data. 

Karena menurutnya sejauh ini belum ada data yang menunjukkan narasi pemerintah itu adalah benar adanya. Ada lagi? Sepertinya begitu untuk waktu-waktu mendatang.

Keengganan Anies untuk mengangguk sepaham dengan yang diyakini oleh pemerintah menjadikan seolah ia sebagai "musuh bersama" pihak-pihak yang sebarisan dengan pemerintah. 

Bukan hanya para elit, tetapi juga para mitra pendukung yang tidak mendapatkan tempat duduk di pemerintahan. Setiap celah kekurangan dalam kebijakan Anies akan menjadi sasaran empuk bagi mereka yang memang memiliki "hobi" untuk mengkritisi sang gubernur. 

Padahal didaerah lain para pemimpinnya belum tentu lebih baik dari Anies atau lebih penurut ketimbang Anies dalam mengikuti arahan pemerintah pusat. Kita tentu masih ingat kala Walikota Tegal memutuskan lockdown kotanya tanpa persetujuan pemerintah pusat.