Pemerintah daerah DKI Jakarta sudah mendapatkan lampu hijau perihal pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari Menteri Kesehatan (Menkes).Â
Setelah berulang kali kebijakannya yang terkait dengan upaya penanggulangan persebaran COVID-19 di DKI Jakarta dianulir oleh pemerintah pusat, kini Anies Baswedan (ABW) bisa bernafas lega karena pengajuan status PSBB DKI Jakarta ternyata disetujui oleh pemerintah pusat dan akan efektif berlaku mulai tanggal 10 April 2020 mendatang. PSBB akan diberlakukan selama kurang lebih 14 hari kedepan dengan beberapa ketentuan didalamnya.
Sejauh ini ABW memang termasuk salah satu kepala daerah yang gencar memantau situasi perkembangan pandemi COVID-19 bahkan sejak masih belum adanya konfirmasi resmi pemerintah pusat perihal keberadaan korban terjangkit virus ini di Indonesia.Â
ABW sudah sejak jauh-jauh hari bersiap melawan pandemi ini di wilayah teritorinya. Terbukti dengan kebijakan "heboh" yang ia berlakukan beberapa waktu lalu saat membatasi jumlah armada Transjakarta yang berujung pada antrian super panjang di beberapa terminal pemberhentian. Kebijakan itu kemudian "disindir" oleh pemerintah pusat terkait kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana transportasi publik.Â
Bukan kali itu saja, kebijakan lain yang dikeluarkan oleh ABW seperti pemberhentian layanan bus AKAP dan karantina wilayah DKI Jakarta juga sempat ditolak. Meski pada akhirnya PSBB disetujui oleh pemerintah pusat mengingat situasi yang semakin mengkhawatirkan. Proaktifnya ABW membuat kebijakan yang meski sebenarnya sudah ditegaskan sebagai kewenangan pemerintah pusat menjadi suatu indikasi bahwa ada pemikiran berbeda dari sosok ini. Sosok yang digadang-gadang menjadi "The Next President Republic of Indonesia".
Ujian Berat
ABW berulang kali menjadi sasaran kritik segenap tokoh politik, menjadi sasaran cemoohan netizen yang tidak sepaham dengannya, dan menjadi bahan olokan beberapa pihak yang memiliki pemikiran berseberangan dengan beliau. Kasus anggaran pemerintah DKI Jakarta seperti lem Aibon saja sudah begitu menghebohkan. Belum lagi terkait banjir awal tahun 2020 lalu yang membuat ia dibanding-bandingkan dengan pemimpin Jakarta terdahulu termasuk Ahok. Seolah ada begitu banyak celah untuk menguliti satu per satu peristiwa di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Lantas keberadaan COVID-19 sepertinya membuat pemberitaan seputar kontroversi ABW sedikit mereda. Atensi publik lebih tercurah kepada perkembangan kasus pandemi ini di Indonesia. Khususnya wilayah DKI Jakarta yang ditengarai menjadi episentrum persebaran virus COVID-19 di Indonesia.Â
Jikalau beberapa waktu sebelumnya ABW yang bekerja sendiri sering mendapatkan sorotan publik perihal siapa sosok yang bakal mendampinginya menggantikan Sandiaga Uno, kini atensi itu seperti memudar begitu saja. Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru saja terpilih, Riza Patria, tidaklah mendapatkan pemberitaan yang wah. Hanya sebuah pembahasan "kecil" perihal sepak terjangnya saja. Kini semua tentang COVID-19.
Bagaimanapun, COVID-19 adalah sebuah ujian berat bagi sosok yang kental dengan latar belakang akademisi seperti ABW. Gagasan ABW dan pemikirannya selama ini memang dianggap mumpuni. Namun tidak sedikit yang menilai kalau ABW hanya pintar beretorika saja tapi minim praktik. Pandemi COVID-19 adalah sebuah ujian yang benar-benar harus dituntaskan secara gemilang oleh gubernur DKI Jakarta bahwa dirinya memang layak dipercaya oleh warga Jakarta.
Langkah Menyalip Jokowi
Baru-baru ini kita seperti melihat adanya "matahari kembar" di wilayah DKI Jakarta khususnya. ABW yang menjadi pemimpin tertinggi wilayah tersebut ternyata tidak seberkuasa itu. Kewenangan pemerintah pusat yang "kebetulan" juga bermarkas disana ternyata turut mempengaruhi power ABW dalam mengimplementasikan sebuah gagasan kebijakan.Â
Saat ABW berharap Jakarta bisa di Lockdown, pemerintah pusat dengan tegas mengatakan bahwa hal itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Daerah jangan gegabah. Begitu juga ketika wacana karantina wilayah digaungkan, pemerintah memilih akan mendiskusikannya terlebih dahulu serta membuat perhitungan yang tidak mengacaukan banyak hal. Jakarta hanya bisa menunggu restu pemerintah pusat terkait perlakuan yang hendak diberikan sang gubernur terhadapnya.
Berbeda dengan yang terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Wilayah itu dengan gagah berani menyatakan karantina wilayah biarpun peraturan tentang PSBB belum ada. Dan Tegal memang benar-benar menjalankannya. Namun respon pemerintah pusat ternyata tidaklah segalak apa yang dialami DKI Jakarta. Apakah ini karena Tegal bukan termasuk teritori penting seperti halnya Jakarta ataukah semata karena sosok ABW? Entahlah.
ABW memang dilarang menyalip Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menerapkan sebuah kebijakan besar menyangkut penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta. Tegal sudah melakukan karantina wilayah bahkan sebelum aturan PSBB terbit. Sedangkan DKI Jakarta baru mendapatkan izin setelah PSBB diterbitkan.Â
Bukan tidak mungkin sebenarnya ABW merupakan orang pertama yang mengusulkan karantina wilayah dilakukan di Indonesia, mengingat Jakarta sejauh ini masih memimpin "klasemen" kasus COVID-19 di Indonesia. ABW mungkin lebih cepat berfikir tentang karantina wilayah ketimbang Dedy Yon Supriyono, Wali Kota Tegal. Tapi kenyataan menunjukkan bahwa ABW tidaklah secepat itu. Ia belum diizinkan untuk mendahului kebijakan sang presiden.
Presiden Selanjutnya?
Hasil survei yang dirilis beberapa waktu lalu menyatakan bahwa ABW adalah salah satu kandidat paling populis untuk menjadi pengganti Jokowi sebagai presiden RI selanjutnya. Terlebih apabila tidak ada sosok Prabowo yang kelak bakal maju lagi sebagai calon presiden, maka peluang ABW untuk menduduki RI 1 sangatlah terbuka lebar.Â
Sehingga tidak mengherankan ada begitu banyak pihak yang ingin membangun kedekatan kepada beliau, seperti yang dilakukan Surya Paloh dan Partai Nasdem. Namun tidak sedikit juga yang mencibir pun mengkritik hampir setiap kebijakan beliau. Bahkan ada juga yang menuntut pengunduran diri ABW sebagai gubernur. Wajar. ABW punya potensi besar menjadi orang nomor satu di negeri ini.
Apapun yang dibicarakan atau disematkan publik tentang sosok ABW, hal itu pada dasarnya adalah "iklan" popularitas gratis. Semakin ia dibicarakan, maka akan semakin dikenal publik secara luas. Dengan kata lain, hal itu menjadi modal berharga untuk menjaring sebanyak mungkin dukungan apabila waktunya tiba kelak.Â
Dalam hal ini, sosok ABW pasti membutuhkan sebuah amunisi agar pengenalan dirinya yang terjadi selama ini bisa berubah menjadi sebuah "kampanye kepantasan" dirinya menjadi pemimpin bangsa. Biarpun PSBB Jakarta menjadi terkesan tidak sepenuhnya langkah proaktif ABW, publik akan paham bahwa ia memiliki inisiatif untuk melindungi daerahnya.
Jikalau seluruh kebijakan yang ia turunkan perihal PSBB Jakarta benar-benar membantu pengendalian pandemi serta membuat banyak orang bersyukur karenanya, maka bukan tidak mungkin apresiasi publik akan melejit begitu pesat terhadapnya. Apabila hal itu terjadi, maka sepertinya semua pihak harus bersiap menyambut "The New President".
Salam hangat,
Agil S HabibÂ
Refferensi :
[1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H