Entah suatu kebetulan atau tidak ketika Ahok masuk ke Pertamina dan ternyata beberapa waktu setelahnya harga penjualan elpiji 3 kilogram akan "dinaikkan". Meskipun dalam konteks ini karena subsidi dicabut. Pertamina seharusnya bisa mengupayakan sebuah langkah untuk menghasilkan produk gas dengan harga murah tanpa bantuan subsidi pemerintah.Â
Hal ini sudah barang tentu suatu tantangan besar bagi Pertamina berikut orang-orang yang ada didalamnya. Keberadaan Ahok semestinya tidak hanya dimaksudkan untuk "menendang" para mafia yang ikut campur urusan bisnis korporasi, tetapi juga agar mendorong Pertamina untuk membuat sebuah terobosan yang memungkinkan produk yang mereka hasilkan bisa dinikmati masyarakat kita dengan harga terjangkau.Â
Dengan catatan tanpa adanya subsidi dari pemerintah sekalipun. Mungkinkah? Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dicapai selama ada upaya serius untuk menuju ke sana.
Bagaimanapun juga Pertamina adalah salah satu korporasi yang mendapatkan mandat untuk mengelola kekayaan alam negeri ini. Sedangkan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 berbunyi, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.".Â
Hal ini menandakan bahwa masyarakat harus bisa turut serta menikmati kekayaan alam negeri ini dengan sebaik-baiknya, dengan harga terjangkau, dan dengan segala kemudahan akses.
Tentunya rencana pencabutan subsidi gas elpiji melon ini kita harapkan bukan karena adanya sosok Ahok di Pertamina. Namun justru keberadaan beliau disana diharapkan mampu membuat Pertamina bisa bekerja dengan lebih baik lagi dan mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Salam hangat,
Agil S Habib
Refferensi:
[1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]; [7]; [8]; [9]
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H