Ahok Masuk Pertamina, Elpiji 3 Kg Naik Harga, Kebetulan?

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah resmi menduduki posisi sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina per tanggal 22 November 2019 lalu. 

Kehadiran Ahok diharapkan mampu menguatkan korporasi plat merah ini sehingga terbebas dari segala jenis intervensi dari pihak luar yang selama ini sering ditudingkan. 

Pertamina memang dianggap sebagai sarang mafia sehingga sangat mengganggu kinerja perusahaan tersebut. Ahok yang terkenal sebagai sosok yang tegas dan tidak pandang bulu dianggap bisa mengubah wajah Pertamina ke arah yang lebih baik. Setidaknya itulah yang diyakini oleh beberapa kalangan.

Hampir 2 bulan sejak Ahok diangkat sebagai Komut Pertamina, sebuah pemberitaan terkait rencana pencabutan subsidi gas elpiji 3 kilo mengemuka ke hadapan publik. 

Sebuah kebijakan yang pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan harga jual elpiji melon. Ditengarai pasca pencabutan subsidi ini harga gas elpiji melon akan meningkat drastis hingga Rp 35.000 sampai Rp 37.500 per tabung. 

Padahal sebelumnya harganya "hanya" berkisar antara Rp 18.000 sampai Rp 21.000.

Selama ini penarikan subsidi konsumsi oleh masyarakat memang rentan memantik polemik. Mulai dari subsidi BBM, listrik, hingga gas acapkali membuat dilema para pengelola negeri ini. 

Dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama tidak ingin dipilih tentu bukanlah perkara gampang. Jika subsidi tidak ditarik maka beban anggaran membengkak, sebaliknya jika ditarik rakyat yang menjerit. Dilema. 

Sehubungan dengan gas, langkah pemerintah memberikan subsidi adalah agar harga beli gas terjangkau oleh masyarakat mengingat harga jual gas kita memang cukup tinggi. 

Ada beberapa hal yang ditengarai menjadi sebab mahalnya harga gas selain kemungkinan adanya mafia gas. Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo, penyebab mahalnya harga gas di dalam negeri antara lain:

• Harga gas masih menggunakan hitungan harga minyak mentah.
• Investasi infrastruktur yang tinggi.
• Tumpang tindih pengelolaan gas antara Pertamina, PGN, PLN, hingga Pelindo III.

Selain beberapa penyebab yang telah disebutkan tadi, bukan tidak mungkin tingkat efisiensi dari operasional di perusahaan penyedia gas juga bermasalah. Efisiensi dan produktivitas bisa jadi turut berkontribusi sebagai sumber masalah yang menjadikan harga jual produk tinggi.

Entah suatu kebetulan atau tidak ketika Ahok masuk ke Pertamina dan ternyata beberapa waktu setelahnya harga penjualan elpiji 3 kilogram akan "dinaikkan". Meskipun dalam konteks ini karena subsidi dicabut. Pertamina seharusnya bisa mengupayakan sebuah langkah untuk menghasilkan produk gas dengan harga murah tanpa bantuan subsidi pemerintah. 

Hal ini sudah barang tentu suatu tantangan besar bagi Pertamina berikut orang-orang yang ada didalamnya. Keberadaan Ahok semestinya tidak hanya dimaksudkan untuk "menendang" para mafia yang ikut campur urusan bisnis korporasi, tetapi juga agar mendorong Pertamina untuk membuat sebuah terobosan yang memungkinkan produk yang mereka hasilkan bisa dinikmati masyarakat kita dengan harga terjangkau. 

Dengan catatan tanpa adanya subsidi dari pemerintah sekalipun. Mungkinkah? Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dicapai selama ada upaya serius untuk menuju ke sana.

Bagaimanapun juga Pertamina adalah salah satu korporasi yang mendapatkan mandat untuk mengelola kekayaan alam negeri ini. Sedangkan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 berbunyi, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.". 

Hal ini menandakan bahwa masyarakat harus bisa turut serta menikmati kekayaan alam negeri ini dengan sebaik-baiknya, dengan harga terjangkau, dan dengan segala kemudahan akses.

Tentunya rencana pencabutan subsidi gas elpiji melon ini kita harapkan bukan karena adanya sosok Ahok di Pertamina. Namun justru keberadaan beliau disana diharapkan mampu membuat Pertamina bisa bekerja dengan lebih baik lagi dan mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Salam hangat,
Agil S Habib

Refferensi:
[1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]; [7]; [8]; [9]