Why: Mengapa Criminal Policy Penting untuk Ruang Publik di Indonesia?
Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan beragam menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola ruang publik. Kejahatan seperti pencurian, vandalisme, pelecehan seksual, dan konflik sosial sering terjadi di tempat umum. Oleh karena itu, penerapan kebijakan kriminal menjadi penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan ruang publik.
A. Sebab-Sebab Kejahatan di Ruang Publik
Hoefnagels mengidentifikasi beberapa teori penyebab kejahatan yang relevan di ruang publik, yaitu:
- Teori Biologis/Psikologis: Kejahatan mungkin dipengaruhi oleh faktor genetik atau gangguan psikologis individu.
- Teori Sosiologis: Lingkungan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi, memengaruhi perilaku kriminal.
- Teori Penyimpangan Budaya: Norma atau nilai tertentu dalam masyarakat dapat mendorong perilaku yang dianggap menyimpang.
- Teori Kontrol Sosial: Kurangnya pengawasan atau kontrol sosial terhadap individu dapat meningkatkan peluang kejahatan.
B. Tantangan di Ruang Publik Indonesia
Beberapa tantangan utama dalam pengelolaan ruang publik di Indonesia meliputi:
- Kurangnya Infrastruktur Keamanan: Misalnya, minimnya pemasangan CCTV di area publik.
- Tumpang Tindih Regulasi: Inkonsistensi dalam penerapan hukum pidana, seperti dalam UU ITE atau UU TPKS.
- Kesadaran Hukum yang Rendah: Banyak masyarakat belum memahami hak dan kewajibannya di ruang publik
How: Penerapan Skema Criminal Policy di Ruang Publik di Indonesia (Pengembangan)
G. Peter Hoefnagels dalam skema criminal policy menekankan pentingnya pendekatan yang rasional dan terorganisir untuk merespons kejahatan dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penerapan skema ini bisa dilakukan melalui beberapa langkah strategis, baik yang berbasis hukum (penal) maupun yang berbasis pencegahan (non-penal), serta integrasi kebijakan sosial. Penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan skema ini di ruang publik Indonesia akan dibagi ke dalam tiga kategori besar: pendekatan penal, pendekatan non-penal, dan kolaborasi dengan kebijakan sosial
A. Pendekatan Penal: Penegakan Hukum dan Pemberian Sanksi
Pendekatan penal adalah salah satu elemen utama dalam skema kebijakan kriminal yang ditekankan oleh Hoefnagels. Dalam konteks ruang publik di Indonesia, pendekatan penal ini berfokus pada penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan. Penegakan hukum yang efektif dapat menciptakan efek jera dan mengurangi frekuensi kejahatan, khususnya di ruang publik yang sering menjadi lokasi kejahatan.
- Penegakan Hukum Pidana:
- Penegakan hukum pidana yang tepat dan tegas dapat mengurangi prevalensi kejahatan di ruang publik. Misalnya, kejahatan seperti perampokan, pencurian, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga, semua dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Implementasi yang konsisten dari sanksi hukum ini harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa.
- Contoh kasus: Pemberian hukuman yang adil terhadap pelaku pelecehan seksual di transportasi umum yang diatur dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) atau UU Perlindungan Anak. Penegakan hukum dalam kasus ini akan memberi pesan yang jelas bahwa kejahatan tersebut tidak akan ditoleransi.
- Peningkatan Efektivitas Peradilan Pidana:
- Dalam kerangka criminal policy, peran lembaga peradilan, baik itu pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan secara adil. Reformasi peradilan yang mengutamakan transparansi dan keadilan dapat mengurangi ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
- Kasus yang relevan: Penyelesaian kasus-kasus kejahatan di ruang publik, seperti perundungan di sekolah atau kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan individu yang memiliki kedudukan tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme peradilan yang efektif agar pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai dengan hukum.
- Penegakan Peraturan Lalu Lintas dan Keamanan Umum:
- Kebijakan penal juga mencakup penegakan peraturan lalu lintas yang dapat mencegah kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan di jalan. Di Indonesia, penerapan sanksi tegas dalam kasus pelanggaran lalu lintas melalui tilang atau hukuman administratif menjadi penting untuk menjaga ketertiban dan mengurangi kecelakaan di ruang publik.
