Jokowi Tersandera Kepentingan Para Pembisik

Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah kehilangan wibawa. Sebagai Presiden, Jokowi sepertinya tidak punya wewenang penuh dalam memimpin negara. KH Ma'ruf Amin pun demikian. Ulama NU ini malah nyaris tidak punya peran apa-apa sebagai Wakil Presiden.

Jokowi secara personal sejatinya cukup bagus. Dia sederhana, jujur, pekerja keras, cepat, dan tegas. Namun kecakapan Jokowi tidak didukung oleh tim yang tangguh. Kualitas Kabinet Indonesia Maju sangat rapuh dan karut marut. Para menteri dan pejabat publik cenderung bekerja sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi. Ini menjadi salah satu kelemahan Jokowi, yaitu kurang memiliki jiwa kepemimpinan/leadership. Tidak ada satu komando di pemerintahan, 

Secara de jure, Jokowi memang tercatat sebagai Presiden. Namun secara de facto, masih ada tangan-tangan lain yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dibandingkan dengan Jokowi. Dia hanya punya tanggung jawab, tapi tidak punya kewenangan. Tanpa disadari, ada pembisik yang sebenarnya punya tujuan lain.

Secara struktural, Jokowi memang menjabat Presiden Republik Indonesia. Namun dalam operasional kenegaraan, para menteri atau pejabat negara justru sering bertindak melangkahi kewenangan seorang presiden.

Jokowi terkesan tidak berkutik ketika berhadapan dengan 3 pihak: koruptor, pengusaha, dan kepentingan China. Dalam penyusunan UU KPK yang baru misalnya, Jokowi membiarkan RUU tersebut lolos di DPR untuk disahkan menjadi UU, seolah mengabaikan protes dari masyarakat. Desakan masyarakat agar Jokowi mengeluarkan Perppu juga tidak digubris.

Terhadap pengusaha, Jokowi juga jadi penurut. Dia membiarkan RUU Omnibus Law melenggang ke DPR, meski para buruh dan masyarakat menentang keras RUU yang dituding lebih pro kepada kepentingan pengusaha ketimbang kepentingan pekerja tersebut.

Terhadap China apalagi. Jokowi benar-benar bertekuk lutut. Apapun yang menyangkut kepentingan China di Indonesia, Jokowi pasti merestuinya. Cengkeraman China di Tanah Air memang sudah begitu kuat, entah itu dalam bentuk investasi maupun pinjaman atau utang. Sehingga tidak heran begitu banyak tenaga kerja asing (TKA) dari China yang bekerja di sejumlah proyek di Indonesia yang dibiayai oleh China.

Lancarnya segala aktivitas China di Indonesia disebut-sebut tidak telepas dari peran serta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Dialah orang yang paling berpengaruh terhadap sepak terjang China, khususnya selama pemerintahan Jokowi. Untuk kepentingan China ini, kekuasaan LBP terkadang melebihi kewenangan Presiden. Jadi, untuk urusan yang terkait dengan China, Jokowi hanya sebagai pendengar setia dan tukang stempel. Semua keputusan ada di tangan LBP.

LBP juga tidak segan-segan membela jika ada masyarakat atau pihak tertentu yang memprotes aktivitas China di Indonesia. Dalam kasus masuknya 500 TKA China ke Sulawesi Tenggara misalnya, LBP ngotot membela dan menjanjikan akan memberikan apapun yang diinginkan Bupati Konawe, Kery Saiful, asal bupati mengizinkan TKA China tersebut masuk ke wilayahnya.

Contoh lainnya adalah, LBP begitu ngotot ingin segera menarik wisatawan China ke Indonesia, padahal Indonesia masih berjuang melawan pandemi Covid-19.

Penanganan Covid-19 Lamban

Hilangnya wibawa Jokowi juga terlihat dari sikap para menteri dan pejabat publik yang sering melontarkan statement atau pernyataan yang blunder dan membingungkan masyarakat. Mereka bicara tanpa kendali.

Blunder yang memicu kontroversi itu mulai dari pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi soal larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang bagi aparatur sipil negara (ASN), pernyataan Menkumham Yasonna Laoly bahwa di Tanjung Priok banyak kriminalitas karena wilayah itu termasuk daerah miskin, hingga pernyataan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi bahwa musuh utama Pancasila adalah agama.

Bukti lain dari hilangnya wibawa Jokowi adalah saat menangani pendemi Covid-19. Dalam mengatasi wabah virus mematikan ini, Jokowi sering plin-plan, tidak tegas. Kebijakannya sering berubah-ubah.

Jokowi tidak berani mengambil langkah lockdown, karena kebijakan ini menimbulkan konsekuensi pada mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Sementara pemerintah sendiri tidak punya uang.

Akhirnya, terpaksalah Jokowi mengambil tindakan yang tidak populer. Awalnya pembatasan sosial atau social distancing, lalu physical distancing, kemudian darurat sipil, terakhir Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ini jelas terlihat betapa Jokowi sangat lamban dalam bertindak. Sifat asli Jokowi yang selama ini terkenal cepat dalam mengatasi masalah tidak terlihat sama sekali.

Awalnya Jokowi menegaskan bahwa Pemda tidak boleh mengambil kebijakan sendiri, Kebijakan ada di tangan Pemerintah Pusat. Namun tak lama kemudian berubah lagi. Pemda diperbolehkan menentukan kebijakan sendiri.

Dalam hal mudik, awalnya Jokowi mengimbau masyarakat untuk tidak mudik. Kemudian dia mengoreksi pernyataannya dengan membolehkan masyarakat mudik. Namun kemudian berubah lagi. Kali ini bahkan dengan tegas melarang masyarakat mudik untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Level di bawahnya lebih parah lagi. Koordinasi antar menteri dan pejabat publik tidak berjalan dengan baik. Kabinet tidak kompak. Tiap menteri cenderung berjalan sendiri-sendiri. Kebijakan antara satu menteri dan menteri lain tidak sinkron bahkan cenderung berseberangan.

Contoh nyata ketidakharmonisan kerja antar menteri terlihat ketika pemerintah menerapkan kebijakan tentang ojek online (ojol). Dalam kebijakan PSBB, Menteri Kesehatan melalui Permenkes Nomor 9 tahun 2020 menegaskan bahwa ojol tidak boleh membawa selain barang. Namun sebaliknya, Menteri ad interim Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dalam Permenhub Nomor 18 tahun 2020 mengatur bahwa ojol boleh mengangkut orang dan barang.

Contoh lainnya adalah tatkala LBP menolak usulan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyetop operasional kereta rel listrik (KRL) mulai tanggal 18 April 2020. Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Marves Jodi Mahardi bilang, LBP akan akan tetap mengoperasikan KRL dengan pembatasan waktu dan pengendalian penumpang, yakni mulai pukul 05.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Yang tidak kalah lucunya adalah, ketika Sekretaris Kabinet Pratikno terpaksa mengklarifikasi pernyataan juru bicara presiden Fajroel Rachman soal mudik. Suatu tindakan yang konyol tentunya.

Pembagian bansos juga bermasalah. Banyak masyarakat yang berhak malah tidak menerima bantuan tersebut. Tidak jarang Jokowi harus turun tangan sendiri membagikan sembako kepada warga. Ada 2 penilaian terhadap tindakan ini: Jokowi memanfaatkan momentum ini untuk melakukan pencitraan, atau Jokowi memang sudah tidak percaya dengan bawahannya.

Pudarnya wibawa Jokowi semakin lengkap ketika anak kemarin sore yaitu Staf Khusus Milenial melakukan manuver dengan memperkaya diri sendiri melalui pemanfaatan proyek Covid-19 bernilai triliunan rupiah. Ini tamparan yang sangat keras dari anak ingusan terhadap presidennya.

Hanya Petugas Partai

Penyebab utama lemahnya wibawa dan wewenang Jokowi sebagai presiden adalah karena sejak awal dia hanya dianggap sebagai "petugas partai" oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Karena Jokowi diusung oleh partai (PDI-P), maka itu berarti Jokowi harus patuh dan tunduk kepada Megawati sebagai Ketua Umum partai. Akibatnya, Jokowi tidak bisa bebas dalam menentukan kebijakan. Dia selalu berada di bawah bayang-bayang Megawati. 

Sebelum memutuskan sesuatu kebijakan, dia harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Megawati, termasuk dalam penentuan orang-orang yang akan duduk sebagai menteri di kabinet Jokowi. Karena begitu kuatnya pengaruh Megawati, maka sebagian masyarakat menjuluki Jokowi sebagai "Presiden Boneka".

Sepak terjang China---yang membuat Jokowi tidak berkutik--juga tidak terlepas dari peran serta Megawati beserta para konlomerat asal China, serta LBP tentunya. LBP sepertinya dapat dengan leluasa mengambil kebijakan sendiri demi mewujudkan kepentingan China di Indonesia, tanpa perlu lagi meminta izin kepada Presiden.

Manuver China ke dalam tubuh Jokowi sebenarnya sudah terjadi sejak Jokowi mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang notabene adalah keturunan Tionghoa. Sejak saat itulah Jokowi sepertinya sudah tersandera oleh kepentingan China melalui kaki tangannya di Indonesia yang notabene adalah orang-orang yang justru berada dalam satu tim dengan dia.

Sadar segala sepak terjangnya akan mendapat protes dari masyarakat, para pembantu Jokowi sengaja memelihara buzzer dan mempertahankan eksistensi cebong sebagai relawan serta pendukung setia Jokowi.

Para buzzer dan cebong inilah yang ditugaskan untuk meredam protes dari masyarakat atau pihak anti pemerintah/opisisi, sekaligus melakukan serangan balik terhadap mereka. Tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan. Ketika pidato kemenangan Pilpres 2019, Jokowi sudah tidak ingin lagi ada pengkotak-kotakan. Dia tidak mau lagi ada cebong dan kampret. Dia ingin semua bersatu membangun negeri. 

Namun fakta di lapangan berbicara lain. Perseteruan cebong dan kampret masih terus terjadi. Pemerintah pun pada akhirnya cenderung jadi bertangan besi. Siapapun yang mengkritik kebijakan pemerintah, langsung ditangkap. Pemerintah terkesan anti kritik.