Urgensi Limitasi Destinasi Wisata Tempat Ibadah Di Bali, Perlukah?

Nantinya, hal tersebut akan dilegitimasi lebih rigit oleh revisi dan penambahan norma baru dalam PERDA Provinsi Bali No 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Provinsi Bali. Selain itu, hemat penulis, ketika hal tersebut diakomodir dengan baik dan dibarengi dengan pengawasan oleh masyarakat adat maka kasus tentang perusakan fungsi tempat ibadah umat hindu di Bali akan berkurang ataupun tidak ada sama sekali guna pengembalian marwah dan harga diri masyakat Bali seluruhnya.