Baik kita termasuk individu yang sangat paham hukum maupun tidak, dalam benak kita pasti sudah tertanam bahwa kita harus menggunakan barang sesuai fungsi dan kewajiban yang ada. Hal ini juga termasuk pada barang yang bukan menjadi haknya tapi dipakai seenaknya. Logika ini sudah mendasar sejak kita lahir. Kita sama-sama sadar bahwa yang bukan seharusnya, jangan dilakukan. Termasuk urusan penggunaan barang milik negara (BMN), yang fungsinya bukan untuk urusan pribadi, melainkan untuk urusan dinas. Sebab mungkin sudah tidak asing di pandangan kita saat ada barang milik negara yang dipakai untuk kepentingan pribadi, yang paling sering dijumpai adalah kendaraan dinas. Penulis pun pernah menjumpai kendaraan dinas berjenis sedan yang sedang parkir di halaman sebuah toko ice cream.
Meskipun secara logika dasar kita sudah paham bahwa penggunaan barang milik negara atau yang dalam kasus ini adalah kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi adalah keliru, penulis merasa perlu untuk menjabarkan lebih detail mengenai aturan yang membahas hal seperti ini supaya kedepannya kita memiliki pemahaman dan argumen yang lebih akurat juga kuat untuk menyatakan bahwa penggunaan barang milik negara untuk kepentingan pribadi adalah keliru, baik secara moril maupun formilnya. Kira-kira, penjelasan hukumnya bagaimana ya? Berikut penulis jabarkan.
Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dari sini kita mengetahui bahwa apa pun yang dibeli dengan anggaran negara atau yang sejenisnya adalah barang milik negara, bukan perorangan sehingga fungsinya pun untuk kepentingan bersama. Lain hal kalau memang barang yang dimaksud adalah hadiah pensiun suatu pejabat negara atau kendaraan perorangan dinas yang dijual dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Namun yang dijadikan hak milik dari contoh-contoh tadi bukanlah barang yang masih  menunjukan adanya keterikatan simbol, logo, dll pada lembaga tertentu. Kalau untuk BMN yang dipakai oleh pihak yang diperboleh oleh perundang-undangan, saat masa pakainya habis baik berdasarkan waktu maupun keadaan tertentu maka BMN harus dikembalikan. Peristiwa ini namanya "pinjam pakai", sesuai yang tercantum dalam pasal 1 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pasal ini berbunyi "Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang."
Kemudian, yang dimaksud dengan kendaraan dinas dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya." Kendaraan dinas memiliki tiga kategori berdasarkan kegunaannya, yaitu: kendaraan jabatan, kendaraan operasional, dan kendaraan fungsional. Masing-masing kategori diberikan hak gunanya kepada pihak dengan ketentuan jabatan dan tugas kerja tertentu.
Sampai sini penulis merasa sudah cukup untuk menjelaskan apa itu BMN/BMD dan kendaraan dinas. Kemudian, terkait penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kebutuhan pribadi, setiap kementerian dan lembaga negara memiliki aturannya masing-masing. Seperti halnya dalam kementerian ketenagakerjaan yang memiliki aturan khusus, kepolisian dan TNI yang memiliki aturan khususnya, hingga ASN yang juga memiliki aturan khususnya sendiri berdasarkan UU dan/atau peraturan yang berada di bawahnya. Dalam hal ini, penulis akan menjabarkan beberapa pasal umum yang lebih mudah dijadikan patokan hukum.
Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berbunyi "Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum." Artinya pemanfaatan barang milik negara/daerah yang dalam kasus ini dapat berupa kendaraan dinas haruslah dimanfaatkan untuk kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi seperti untuk makan-makan, jalan-jalan keluarga, dan lain sebagainya.
Pasal berikutnya yang dapat dijadikan landasan adalah pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan." Â Jika melanggar ketentuan yang ada, maka pelaku dapat dikenakan hukum disiplin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7, yaitu PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin. Dengan ketentuan tingkat dan jenis hukuman yang ada tiga, yaitu: Â a. Hukuman Disiplin ringan; b. Hukuman Disiplin sedang; atau c. Hukuman Disiplin berat (Pasal 8). Adapun penjelasan lebih lanjutnya dicantumkan pada pasal 9:
(1) Â Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
teguran lisan;
teguran tertulis; atau
pernyataan tidak puas secara tertulis.
(2) Â Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
(3) Â Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
Sebagai tambahan terakhir, dalam Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja yang dimuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor  Tahun 2005 bagian ke-6 BAB Pendahuluan, memuat penjelasan tentang sarana prasarana Kerja Aparatur Negara.  Pada bagian tersebut dijelaskan bahwa Sarana Kerja Aparatur Negara adalah fasilitas kerja yang mencakup, ruang kerja, kendaraan dinas, peralatan kerja Iainnya sebagai penunjang terselenggaranya proses penyelenggaraan pemerintahan negara. Prasarana 5 Kerja Aparatur Negara mencakup gedung milik negara, rumah negara, dan instalasinya. Sudah sangat jelas bahwa untuk efisiensi, penghematan, dan disiplin kerja, sarana dan prasarana kerja seperti kendaraan dinas haruslah dipakai untuk menunjang kebutuhan pekerjaan saja, bukan kepentingan atau urusan pribadi.
Dari beberapa peraturan tadi, kita sudah mendapat landasan hukum yang kuat untuk menyatakan penggunaan Barang Milik Negara/Daerah yang dalam kasus ini berupa kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi adalah sebuah kesalahan. Maka saat melihat kejadian yang serupa, kita berhak menegur pelaku atau kita bisa melaporkan kejadian itu kepada pihak berwenang seperti kementerian pendayagunaan aparatur negara, kepala daerah terkait, dan lain-lain supaya dapat ditindaklanjuti dan kejadian tersebut tidak terulangi. Semoga dapat dipahami serta dapat dipelajari.
