Kota Besar dan Segala Permasalahannya

Indonesia merupakan negara berkembang, dimana banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia selaku negara berkembang adalah kemiskinan. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Sedangkan, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. 

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun ini menjadi faktor utama penambahan masyarakat miskin di Indonesia. Pasalnya, banyak masyarakat yang terpaksa di PHK dari pekerjaannya karena perusahaan tidak ada pemasukan untuk menggaji karyawannya.

Indonesia merupakan negara berkembang, dimana banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia selaku negara berkembang adalah kemiskinan. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. 

Sedangkan, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun ini menjadi faktor utama penambahan masyarakat miskin di Indonesia. Pasalnya, banyak masyarakat yang terpaksa di PHK dari pekerjaannya karena perusahaan tidak ada pemasukan untuk menggaji karyawannya.

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004 : 122). 

Menurut Suwadi (2014:25) kemiskinan disebabkan oleh dua hal yaitu, yang pertama disebabkan karena sifat alami yang meliputi keterbatasan sumber daya modal dan tempat atau letak geografis suatu wilayah yang terpencil dan sulit untuk dijangkau, yang mengakibatkan sulit berinteraksi dengan penduduk yang maju. 

Kemudian yang kedua yaitu kemiskinan yang disebabkan karena kebijakan pembangunan atau kebijakan pemerintah yang meliputi pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan atau wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau, adanya ketimpangan antara pembangunan di wilayah desa maupun kota dan kurang memperhatikan usaha maupun produk masyarakat yang berskala kecil atau usaha mikro ekonomi.

Hal tersebut dapat kita lihat pada permukiman kumuh yang sangat menjamur di berbagai daerah. Permukiman kumuh adalah suatu kawasan dengan bentuk hunian yang tidak berstruktur, tidak berpola–misalnya letak rumah dan jalannya tidak beraturan, tidak tersedianya fasilitas umum, prasarana dan sarana air bersih–bentuk fisiknya yang tidak layak misalnya secara reguler tiap tahun kebanjiran (Yudohusodo, 1991). 

Sedangkan menurut UU No.1 Tahun 2011, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Menurut Sinulingga (2005) ciri dari permukiman kumuh yaitu, penduduknya sangat padat antara 250-400 jiwa/ha, jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, fasilitas drainase sangat tidak memadai, fasilitas pembuangan air yang sangat minim sekali dan fasilitas penyediaan air bersih yang sangat minim.

Keberadaan permukiman kumuh bukanlah tanpa sebab, salah satu faktor penyebab hadirnya pemukiman kumuh adalah kurangnya ketersediaan lahan untuk pembangunan tempat tinggal. Banyak sekali pemukiman kumuh yang tersebar di wilayah Indonesia, khususnya kota besar yang menjadi Ibu Kota Indonesia, yaitu Jakarta. 

Terlalu banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk mengadu nasib di Jakarta menyebabkan lahan tempat tinggal menjadi langka. Kalaupun tersedia, pastinya tidak bersahabat dengan kantong kelas menengah apalagi memengah ke bawah. Hal ini menjadi pendorong masyarakat untuk hidup di daerah padat dan kumuh, sebab tempat tinggal merupakan kebutuhan primer yang menunjang kehidupan manusia.

Salah satu pemukiman kumuh dan padat di Jakarta adalah permukiman di sekitar Sungai Duri,   depan Roxy Mas, kawasan ini merupakan tepian sungai yang dapat menjadi icon kota Jakarta Barat karena faktanya wilayah tersebut  merupakan wilayah pemukiman kumuh tidak beraturan. Banyak rumah yang menjamur di tepian sungai. 

Tetapi kembali lagi, hunian merupakan kebutuhan primer manusia, maka tidak bisa disalahkan jika mereka  terpaksa meninggali wilayah di tepian sungai itu karena seperti yang kita ketahui, lahan di Jakarta sangatlah terbatas dan tidak bersahabat dengan kantong kebanyakan masyarakat. 

Pada dasarnya, mereka pun menyadari dampak yang akan mereka dapatkan ketika membangun rumah di atas sungai, seperti kesulitan dalam mengakses air bersih, tidak teraturnya jalur pembuangan limbah, banjir, dan tentunya mencemari sungai. 

Namun sejak dulu, pemukiman tersebut memang sudah terbentang di sana. Tak ada perubahan dalam artian berkurang, malah  menjadi bertambah kumuh dan padat. Mereka tak punya pilihan lain, mereka hanya memikirkan bagaimana bisa bertahan hidup untuk hari ini dan bagaimana bisa menyambung hidup untuk esok.

Dalam mengatasi permasalahan pemukiman kumuh yang berada di wilayah Indonesia khususnya di wilayah perkotaan seperti ini, hal utama yang harus diperhatikan adalah pendidikan. 

Karena, pendidikan merupakan kunci utama dalam menghadapi permasalahan. Masyarakat tentunya akan  selalu mempertimbangkan hal-hal primer yang menunjang keberlangsungan hidupnya. Umumnya mereka akan mengatur dan merencanakan kehidupannya sejak bertahun-tahun sebelumnya. 

Hal tersebut cukup terbukti dapat menciptakan kehidupan yang layak. Namun ironisnya, perencanaan tersebut hanya bisa dijalani oleh masyarakat berpendidikan dan bereknomi stabil sedangkan kebanyakan masyarakat menengah maupun menengah kebawah seperti yang tinggal di lingkungan kumuh itu tidak terlalu memperdulikan tentang pendidikan. Padahal kenyataannya, pendidikan itu merupakan investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan. 

Selain itu, peran pemerintah juga masih bisa dibilang sangat kurang dalam mengatasi pemerataan pendidikan guna menekan angka kemiskinan. Padahal, peran pemerintah sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Sekiranya pemerintah bisa membantu menyediakan tempat tinggal  yang baru dengan kualitas yang baik, di lingkungan yang sehat dan tentunya dengan harga yang bersahabat dengan kantong masyarakat menengah dan menengah ke bawah. 

Bagi sebagian masyarakat memanglah tidak mudah untuk meninggalkan lingkungan yang sudah ia tinggali sejak lama itu, namun untuk membujuknya, pemerintah juga bisa memberikan penyuluhan tentang dampak negatif lingkungan kumuh yang mereka tinggali itu. Karena jika masyarakat terus menerus bertempat tinggal di tepian sungai maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan besar lainnya.

Untuk itu, peran pemerintah sebagai pemegang wewenang sangatlah dibutuhkan dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan kehidupan manusia. Namun lebih dari itu, niat dari masyarakat sendiri juga sangat diperlukan, jangan melulu menuntut pemerintah untuk menyediakam segala kebutuhan kehidupan masyarakat yang jumlahnya tidaklah sedikit.

SOURCES

1. Newswure. (2019). Permukiman Kumuh di Indonesia Naik Dua Kali Lipat. Palembang: Bisnis.com.
2. Priyomarsono, N. W. (2020). Konsep Penataan Permukiman Tepian Sungai Duri Roxy Jakarta Barat. 155-157.
3. Yonaldi, S. (2015). Permukiman Kumuh dan Upaya Penanganannya. Padang: KOTAKU.