Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah intansi vertical di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dengan Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah Menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Dan Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.
Dalam beberapa tahun terakhir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan serius telah mencanangkan modernisasi system perpajakan. Tujuannya adalah agar penerimaan pajak meningkat, menumbuhkan kesadaran membayar pajak, dan tentunya menguras air kotor dalam bak kantor pajak. Pajak adalah penerimaan utama (mencapai 75%) dalam APBN. Dan sudah sepantasnya bagi kita warga negara yang bijak musti taat pajak. Bagaimana pemerintah bisa jalan, bagaimana bantuan terhadap warga miskin dapat terealisasi, bagaimana pembayaran gaji guru, dokter dan PNS, TNI/POLRI dapat terbayarkan, dan bagaimana pembiayaan bangsa ini bisa terlaksanakan jika APBN tanpa pendapatan (pajak).
So, mari bayar pajak kita dan laporkan SPTnya. Membela dan mencintai tanah air ini tak harus perang melawan penjajah, dengan membayar pajak sudah barang tentu adalah wujud dari cinta tanah air.
Sebuah topik yang akhir-akhir ini hangat menyangkut instansi yang berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto Kav 40-42, Jakarta adalah munculnya pegawai fenomenal karena disebut-sebut dalam nyanyian Mantan Kabareskrim Susnoduaji.
Inilah pegawai negeri yang fenomenal: Gayus Holomoan P. Tambunan. Usianya baru 30 tahun. Tapi, dia bisa disebut salah satu pegawai negeri terkaya di Indonesia. Tabunganya Rp 25 miliar. Padahal dia cuma pegawai negeri golongan III-A. Gayus, sehari-hari menjadi penelaah keberatan pajak (banding) perorangan dan badan hukum di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
Pekerjaan itulah yang membuat dia "sakti". Sepak terjangnya diduga terkait makelar kasus. Susno menyebutkan Gayus memiliki Rp 25 miliar di rekeningnya, namun hanya Rp 395 juta yang dijadikan pidana dan disita negara. Sisanya Rp 24,6 miliar menguap entah ke mana.
Hari ini malah terbuka bahwa Gayus Tambunan juga punya rumah mewah di Perumahan Park View Taman Puspa III Blok ZE 6 No. 1 Kelapa Gading [sumber MI].
Saya kira, kalau informasi rumah ini benar, maka ada rekening lain yang tidak terlaporkan oleh bank. Beli rumah milyaran rupiah seperti itu dulu emang pakai tunai? Apakah semua pegawai pajak seperti Gayus Tambunan? Tentu tidak! Bahkan sebagian petugas pajak kaget dengan pemberitaan itu. Mungkin komentar temen-temen di pajak, "Kok bisa?" (catatan kang raden suparman).
Kini, biarlah hukum yang menjalankan tugasnya, dan biarkan Ditjen Pajak melanjutkan pengurasan bak dari air kotor yang belum selesai. Butuh waktu tidak sedikit untuk modernisasi lebih lagi dalam bak tersebut sudah penuh lumut-lumut yang susah dihilangkan. Segala upaya untuk pelayanan terhadap wajib pajak yang lebih baik dapat dijumpai dalam layanan DropBox SPT sebagai sarana pelaporan SPT Tahunan yang dapat kita temui dibeberapa tempat, Pelayanan E-regristation dalam membantu calon Wajib Pajak mendaftarkan diri, E-filling dalam pelaporan pajak PBB, dan masih banyak lagi tentunya fasilitas-fasilitas yang dapat kita temukan dalam proses modernisasi pajak.
Sudah seyogyanya kita tidak berpikir subjektif, dan tentu tidak memukul rata berita-berita di media. DJP sesungguhnya telah memberikan yang terbaik dalam rangka pelayanan terhadap wajib pajak. Silakan pembaca hadir ke Kantor Pelayanan Pajak di daerah masing-masing dan lihat bagiamana professionalnya pegawai pajak sekarang sekaligus perbedaan antara lima tahun lalu dan sekarang.
Benar Gayus adalah orang pajak. Benar Gayus adalah pegawai dalam instansi Kementrian Keuangan. Tapi adalah naïf jika 30.000 lebih pegawai pajak di sa entero negeri adalah Gayus. Adalah sungguh pun bukan pemikiran yang baik jika misalnya kita menemukan aparat polisi menerima suap di jalan, kita mengecap seluruh POLRI penerima suap.
Saran sekaligus masukan bagi temen-temen yang menjadi antipati terhadap Depkeu, Ditjen Pajak dan bahkan Sri Mulyani. Seperti tulisan di sini yang jelas-jelas sangat subjektif.
Mari kita mencintai pajak, sebagaimana kita mencintai tanah air. Dan selalu mendukung Ditjen Pajak dalam usaha dan upayanya menguras bak yang penuh lumut.
affa_
