A. Pendahuluan
Pemilihan umum di Indonesia selalu mendapat perhatian dan menjadi diskursus-diskursus penting politik. Di Indonesia banyak jenis pemilu diselenggarakan seperti Pemilu Legislatif (Pileg) bertujuan memilih anggota DPR dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Daerah atau pemilukada menentukan siapa yang berhak memegang kekuasaan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Bahkan dalam perebutan kekuasaan puncak yaitu Presiden dilakukan pula Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Jika mencermati aspek partisipasi pemilih, jumlah pemilih yang hadir dalam menggunakan hak konstitusionalnya di TPS lebih tinggi pada perhelatan Pilpres dibandingkan Pileg. Kondisi Ini mengonfirmasi bahwa pemilihan presiden menjadi puncak pertarungan perebutan kekuasaan yang menyita banyak perhatian.
UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 mengatur penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dilakukan secara bersamaan waktunya antara pilpres, pileg, pemilihan DPD dan pemilukada. Undang-undang tegas mengatur bahwa yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR dan DPRD, perseorangan untuk DPD dan pasangan calon presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik bertumbuh dengan cepat pasca kebebasan hadir mengisi kehidupan demokrasi di Indonesia.
Pertumbuhan partai politik tersebut juga sering disebabkan karena dualisme kepengurusan akibat konflik internal partai yang tidak kunjung menemukan titik damai. Sehingga mereka yang dinyatakan secara hukum tidak berhak atas kepengurusan partai, memilih untuk mandiri dan mendirikan partai politik baru yang memiliki karakter yang sama secara ideologi.
Dalam Pilpres, partai politik menjadi sentral dalam pencalonan. Tidak ada organisasi lain yang dianggap sah dalam mengusulkan pasangan calon presiden selain partai politik atau gabungan parpol. Untuk itu partai politik harus jeli dan hati-hati mengusulkan siapa calon yang memiliki keterpilihan elektoral yang tinggi4 . Saat ini partai politik menunggu momen terbaik dalam mendeklarasikan calon presiden yang diusung.
Partai politik menyadari sepenuhnya bahwa tantangan Pilpres kedepan semakin besar. Partai politik harus memiliki kemampuan untuk mencitrakan dirinya sebagai representasi rakyat yang dapat dipercaya dan oleh karenanya calon presiden yang diusung juga kredibel dan dapat diandalkan. Kampanye merupakan salah satu tahapan pemilu yang digunakan partai politik dalam mencitrakan diri dan calon presiden yang diusungnya.
Dalam kampanye, partai politik atau pihak lain yang ditunjuk oleh partai politik berusaha menarik preferensi pemilih. Di satu sisi, pemilih juga sudah semakin cerdas untuk melacak rekam jejak calon presiden yang disajikan oleh partai politik.
Tak jarang calon yang diajukan dianggap pemilih sebagai calon yang gagal, bermain politik identitas, tak akan membawa banyak perubahan yang signifikan. Apapun penilaian pemilih terhadap figur-figur yang dicalonkan sebagai calon presiden, pemilih hanya memilih dua pilihan yaitu memilih dari calon-calon yang diajukan partai politik atau tidak menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih.
B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Pada metode ini kami menggunakan teknik wawancara suatu partai.
Dengan wawancara ini kami bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan berkualitas. Pada studi ini, kami mengambil atau mewawancarai satu responden dari salah satu partai. Wawancara ini berlangsung melalui proses tanya jawab lisan dengan narasumber dengan pertanyaan yang sudah kami siapkan untuk menggali informasi atau data yang dibutuhkan.
Penelitian ini merujuk pada strategi partai politik dalam pemenangan calon presiden dengan bijaksana. Kami melakukan pengamatan dan narasumber memberikan pemikiran dan persepsi dari partai tersebut.
Informasi yang telah kami peroleh melalui proses wawancara tersebut, kami analisis kembali terkait sudut pandang yang diberikan oleh responden kami. Informasi yang kami peroleh melalui wawancara tersebut memungkinkan adanya penarikan kesimpulan tentang bagaimana kinerja atau strategi dari partai tersebut. Kemudian kami menarik kesimpulan dengan membandingkan visi misi partai dengan bagaimana kinerja yang dilakukan.
C. Pembahasan
Partai poliltik adalah salah satu komponen yang penting dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diartikan kepada organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik ."Partai politik adalah sebuah organisasi yang dibentuk secara nasional oleh sekelompok warga Indonesia secara sukarela tanpa paksaan" (Drs.H.Ikhsan Baijuri, M.Si 2023)
Secara defacto dan dejure pengambilan keputusan dalam partai politik akan disesuaikan dengan kebijakan yang ada dalam suatu partai. Di dalam pembentukan partai politik haruslah diciptakan aturan-aturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
Menurut Undang-undang partai politik, Anggaran Dasar (AD) adalah peraturan penting yang menjadi dasar peraturan dari sebuah partai politik. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah peraturan pelaksanaan dari anggaran dasar. Dimana segala aturan baik kebijakan ataupun larangan dalam partai sudah ditentukan sedari awal. Setiap parpol akan memiliki aturan dan kebijakan yang berbeda-beda.
Semua kegiatan yang ada dalam parpol akan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku pada setiap partai. Permasalahan internal yang terjadi di dalam suatu partai akan diselesaikan sendiri sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada dalam partai tersebut. Tetapi bisa saja masalah internal tersebut juga merambah dengan masalah eksternal yang nantinya akan diselesaikan sesuai dengan hukum pidana.
Setiap partai akan memiliki strategi yang berbeda untuk memenangkan pemilu. Setiap strategi yang dilakukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Pada salah satu partai strategi yang dilakukan berupa restorasi Indonesia. Restorasi memiliki makna upaya untuk mengembalikan, memulihkan, memperbaiki dan membangun segala hal yang ada di Indonesia baik kebudayaan, perekonomian, Sumber daya alam dan lain sebagainya
Dalam pemilihan presiden partai politik akan mengkampanyekan capres dan cawapres mereka kepada masyarakat dan memberitahukan kepada masyarakat mengenai kinerja bakal capres dan cawapres mereka. Setiap partai akan memiliki program tersendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kampanye harus dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Seperti yang dituangkan dalam Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika kampanye yaitu:
1. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa
3. Meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik
4. Mewujudkan komunikasi politik yang sehat antara peserta pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis
5. Menghormati perbedaan suku, agama, rasa, dan golongan dalam masyarakat
Seperti yang sudah dijelaskan diatas dapat di simpulkan bahwa partai politik memiliki fungsi untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas maupun kader politiknya. Pendidikan politik merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Indonesia. Dengan rendahnya pengetahuan tentang politik pada masyarakat, akan berakibat dengan minimnya partispasi masyarakat dalam pemilu. Bertambahnya partisipasi politik masyarakat serta penanaman nilai-nilai politik pada masyarakat merupakan harapan untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan membentuk kesadaran warga negara tentang hak dan kewajibannya sesuai dengan konstitusi.
D. Kesimpulan
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa peran penting dari partai politik sebagai bentuk utama merubah masyarakat terhadap nilai-nilai norma berpolitik. Di dukung dengan pemberian pencerahan terhadap masyarakat mengenai program dan kinerja dari sebuah partai politik itu sendiri, sehingga kedepannya masyarakat dapat menerima keadaan dari partai politik itu.
Kemudian partai Nasional Demokrasi (NasDem) sendiri dikenal sebagai partai pembaharuan, yang merujuk pada arti bahwa partai tersebut akan membawa perubahan dari hal-hal yang kurang baik menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Dengan visi mengembalikan restorasi sebagai negara Indonesia yang merdeka yang berdaulat secara ekonomi dan juga bermartabat serta berbudaya. Serta misi membangun politik demokratis berkeadilan, dengan demikian menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik kepada masyarakat secara keseluruhan. Tetapi tidak terlepas dari pancasila, undang-undang dan bhineka tunggal ika walaupun setiap parta memiliki visi dan misi yang berbeda-beda.
Tugas ini dibuat dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah PPKn Terimakasih 🙏
Kelompok B5A PPKN
1. 2211604141_M. FARHAN KHOIRULLAH
2. 2211604142_MONIKA INDAH PUTRI PATRICIA
3. 2211604143_DINNA AZZAHRA
4. 2211604144_MASAYU KAYLA RAMADINA
5. 2211604145_PUTRI EVSA RAMADHANI
6. 2211604146_ALYA ANANTA SALZABILA AFRIZAL. S
7. 2211604147_AFDHAL DZIKRY
8. 2211604148_WAFIROTUL KHASANAH
