Mohon tunggu...
Ady Putra Hutabarat
Ady Putra Hutabarat Mohon Tunggu... Atlet - Generasi Muda Indonesia

bagian dari bangsa dan negara Indonesia

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Terjadi Pelanggaran HAM serta Mengakibatkan Kerugian Negara hingga Puluhan Miliar

19 April 2021   18:10 Diperbarui: 19 April 2021   18:57 992
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Padahal ini tidak sesuai dengan program pembentukan aparatur negara/perjanjian beasiswa. Ini sudah sangat jelas menandakan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di bawah jajaran Kementerian Perhubungan.

Kami hanya mendapat upah 1,9 juta rupiah per bulan, namun masuk full seperti pegawai lain dan pernah diwajibkan masuk saat akhir pekan tanpa upah lembur (pada saat masa taruna masuk ke asrama). Kejadian sistem kerja paksa ini masih berlangsung hingga saat laporan ini dibuat pada bulan April 2021.

Banyak juga yang tidak terima dengan paksaan seperti ini, dan mengakibatkan sebagian lulusan kabur dari sistem kerja paksa (romusha). Tetapi ada juga yang masih bertahan, karena takut melawan ketidakadilan yang dilakukan oknum tsb.

Jujur saja, saya juga sudah melepaskan diri dari sistem kerja paksa tsb mulai dari bulan november 2020. Saat sudah mendapatkan segala bukti-bukti pendukung untuk mengungkap kasus besar ini, saya memutuskan untuk rehat dan mulai mencoba menyusun laporan serta bukti-bukti di bulan februari tahun ini.

Saat ini saya masih bisa sedikit bertahan dengan upah yang saya terima (sekitar 1,5 juta rupiah) setelah selesai masa bakti sebagai relawan non medis satuan gugus tugas penanganan covid 19. Serta  sudah angkat kaki dari rumah orang tua sejak lulus pada awal maret 2020, dikarenakan malu belum bisa jadi pengganti tulang punggung keluarga saat ini.

Perlu diketahui saya disini melaporkan kasus besar ini tanpa ada yang tahu, baik itu rekan-rekan saya, maupun pihak BPSDM serta jajarannya seperti STIP Jakarta. Karena ada oknum/pihak yang akan melarang keras jika hal ini diungkap atau dibongkar, karena ini merupakan aib besar BPSDM Kementerian Perhubungan. Saya harap pihak Ombudsman RI dapat memaklumi hal ini, demi kelancaran proses hukum terkait kasus besar yang dilakukan oleh pihak tsb.

LAMPIRAN

dokpri
dokpri

Link youtube video rapat internal di STIP Jakarta pada 7 Agustus 2020. (akun pribadi saya)

https://www.youtube.com/watch?v=FeJ1EKDbHgE

support dan share petisi online di situs change.org
http://chng.it/6dspfTPMjQ

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun