Pada tahun 2018, usulan amandemen tersebut diserahkan kepada Kongres Rakyat Nasional (KRN), badan legislatif tertinggi di Tiongkok, untuk dipertimbangkan. Untuk memahami sudut pandang masyarakat, Komite Tetap KRN mengadakan serangkaian dengar pendapat publik tentang usulan ini, yang memicu diskusi luas di seluruh negeri.
Akhirnya, pada tahun 2018, KRN memberikan suara untuk menyetujui usulan amandemen konstitusi, termasuk penghapusan batasan dua masa jabatan presiden. Hal ini membuka jalan bagi Xi Jinping untuk mempertahankan jabatan presiden setelah masa jabatannya berakhir.
Pada tahun 2019, Xi Jinping terpilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan kedua, memanfaatkan perubahan konstitusi yang baru saja disetujui. Langkah ini menandai langkah pertama dalam penggunaan perubahan tersebut untuk memperpanjang kepemimpinan Xi Jinping.
Tahun 2022, Xi Jinping terpilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan ketiga, menegaskan dampak penghapusan batasan dua masa jabatan.
Penghapusan batasan dua masa jabatan ini menuai berbagai reaksi dan kontroversi. Beberapa kritikus mengkhawatirkan bahwa langkah ini bisa membawa kembali pemerintahan satu orang di Tiongkok, sementara yang lain merasa bahwa ini adalah langkah yang penting untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan kepemimpinan. Berikut beberapa argumen yang mendukung dan menentang penghapusan batasan dua masa jabatan:
Argumen yang mendukung:
- Penghapusan batasan ini akan menjamin stabilitas dan kesinambungan kepemimpinan di Tiongkok.
- Ini akan memungkinkan Xi Jinping untuk melanjutkan agenda reformasi ambisiusnya.
- Langkah ini sesuai dengan tradisi kepemimpinan kuat dalam politik Tiongkok.
Argumen yang menentang:
- Penghapusan batasan dua masa jabatan bisa membuka jalan bagi kembalinya pemerintahan satu orang, yang bisa berdampak negatif pada demokrasi di Tiongkok.
- Ini dapat mempersulit munculnya pemimpin masa depan dengan pembatasan yang lebih longgar atas jabatan presiden.
Penghapusan batasan dua masa jabatan presiden merupakan perkembangan politik yang signifikan dalam sejarah Tiongkok, dan dampak jangka panjangnya masih akan terus menuai kontroversi.
Faktor-Faktor yang Mendukung
a. Latar Belakang Partai: Xi Jinping memiliki akar kuat dalam Partai Komunis China (PKC) berkat warisan keluarganya. Ayahnya, Xi Zhongxun, adalah seorang pemimpin senior dalam PKC, yang memperkenalkan Xi kepada dunia politik sejak dini. Xi Jinping sendiri menjalani karier yang panjang dan beragam di dalam PKC sebelum mencapai posisi tertinggi. Pengalaman dan ikatan keluarganya dalam kepemimpinan revolusi memberinya legitimasi dan dukungan kuat di dalam partai.
b. Membangun Konsensus: Xi Jinping dikenal sebagai seorang pemimpin yang mampu membangun konsensus di dalam partai. Kemampuannya untuk menjaga harmoni di antara beragam kelompok dan kepentingan di dalam PKC telah membantu menjaga stabilitas politik dan dukungan bagi kepemimpinannya. Dalam sistem politik China, mempertahankan kesatuan di dalam partai merupakan faktor kunci dalam memastikan stabilitas negara.
c. Kampanye Anti-Korupsi: Kampanye anti-korupsi yang digalang oleh Xi Jinping adalah salah satu inisiatif penting dalam konsolidasi kekuasaannya. Kampanye ini, yang menargetkan pejabat tinggi dan anggota partai di tingkat bawah, tidak hanya membantu membersihkan partai dari perilaku koruptif, tetapi juga memberinya alat untuk menyingkirkan saingan politik. Dengan menunjukkan komitmennya pada reformasi dalam partai, Xi berhasil memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang bersih dan tegas.
