Filter Bubble Mengancam Demokrasi Kita

Polarisasi yang tajam di masyarakat kita telah menjadi isu yang kompleks dan berdampak signifikan. Fenomena ini tercermin dalam banyak isu besar yang sedang hangat dibicarakan di Indonesia, seperti isu lingkungan, politik, dan agama.

Sebagai contoh, dalam isu lingkungan, terdapat kelompok yang sangat mendukung perlindungan lingkungan demi masa depan bumi, sementara ada kelompok lain yang memandang perlindungan lingkungan sebagai hambatan bagi perekonomian. Kedua kelompok ini sering kali berkomunikasi secara terpisah dan saling menyerang di media sosial. Mereka cenderung mengabaikan pandangan dan argumen dari pihak yang berseberangan, sehingga diskusi yang sehat dan konstruktif jarang terjadi.

Polarisasi juga tampak dalam ranah politik, terutama saat pemilihan umum. Terdapat partai A dan B dengan pendukung yang fanatik, yang cenderung berseberangan dan saling menyalahkan. Kondisi ini menyebabkan polarisasi politik semakin memanas dan kesepahaman untuk mencapai kebaikan bersama terhambat oleh retorika yang keras.

Sektor agama juga terpengaruh oleh fenomena ini. Ada kelompok yang cenderung menganggap pandangan agama mereka paling benar dan menolak pandangan dari kelompok lain sebagai "salah" atau "menyimpang". Konflik dan perpecahan muncul karena kurangnya toleransi dan kesediaan untuk berdialog dengan pihak lain yang berbeda keyakinan.

Gejala-gejala tersebut dipicu oleh "filter bubble" di media sosial. Dalam lingkungan digital ini, kita sering kali terjebak dalam "gelembung informasi" yang membatasi pandangan kita hanya pada sudut pandang tertentu.

Filter Bubble

Filter bubble adalah fenomena di media sosial saat individu secara otomatis terpapar pada konten dan pandangan yang sejalan dengan kepercayaan, nilai, dan preferensi mereka, sementara pandangan yang berbeda diabaikan atau bahkan disembunyikan dari jangkauan mereka.

Hal ini terjadi karena algoritma di platform media sosial dan juga mesin pencari secara otomatis menyesuaikan konten yang ditampilkan kepada pengguna berdasarkan perilaku dan preferensi mereka sebelumnya.

Selain itu, akibat filter bubble juga dapat dilihat dari cara kita mendapatkan informasi. Banyak anggota masyarakat yang hanya mengakses berita dari sumber yang sejalan dengan pandangan mereka, sementara sumber yang berbeda dianggap tidak relevan atau tidak dapat dipercaya. Hal ini makin memperkuat polarisasi dan mengurangi kemungkinan untuk membangun pemahaman bersama.

Filter bubble inilah yang menjadi biang kerok polarisasi yang makin ekstrem di masyarakat kita.

Dampak dari filter bubble ini sangat penting untuk diwaspadai, karena dapat melemahkan diskusi publik, kerjasama, dan kemampuan masyarakat untuk mencari solusi bersama dalam suatu sistem demokrasi.

Ancaman bagi Demokrasi

Sebagai pengingat bagi kita semua, demokrasi adalah sistem politik di mana kekuasaan berada di tangan rakyat atau warga negara secara keseluruhan. Dalam demokrasi, setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum, kebebasan berekspresi, atau melalui lembaga-lembaga demokratis lainnya.

Prinsip dasar demokrasi adalah persamaan, kebebasan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang adil dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Demokrasi memberikan wadah bagi partisipasi publik, memungkinkan pengambilan keputusan yang adil dan transparan, serta memberikan kendali rakyat terhadap pemerintahan mereka. Melalui demokrasi, masyarakat dapat mengekspresikan pandangan mereka, berkontribusi dalam pembuatan kebijakan, dan menentukan arah masa depan negara mereka.

Dampak negatif dari polarisasi dan filter bubble ini sangat mengancam demokrasi di Indonesia. Diskusi terbuka, dialog yang kritis, dan kerjasama antarwarga menjadi terhambat karena masing-masing kelompok cenderung menutup diri dalam sudut pandangnya sendiri. 

Demokrasi seharusnya menjadi wadah untuk mendengarkan berbagai suara dan mencari solusi bersama, namun polarisasi yang ekstrem dapat menghambat proses tersebut.

Lalu, Apa Solusinya?

Untuk mengatasi fenomena gelembung informasi ini, diperlukan upaya yang serius dari berbagai pihak.

Kesadaran individu tentang adanya filter bubble dan polarisasi yang tajam harus ditingkatkan. Masyarakat perlu didorong dan dibiasakan untuk mendengarkan pandangan yang berbeda secara terbuka dengan tetap menghargai perbedaan.

Kita harus berani dan kembali membiasakan diri mengkonsumsi informasi dan berita dari sumber yang beragam, baik dari media pers formal, para citizen journalist maupun influencer. Itu semua harus dilakukan agar kita bisa mendapat informasi secara komprehensif, berimbang, dan objektif dari berbagai sudut pandang.

Selain itu, peran penyedia platform media sosial juga penting. Mereka harus mengambil tanggung jawab untuk memitigasi dampak negatif filter bubble dengan menyajikan konten yang lebih beragam dan inklusif kepada seluruh penggunanya. Keberagaman pandangan dan informasi harus dihargai agar masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan seimbang tentang berbagai isu.

Beberapa pihak sudah mengusulkan untuk membuka sumber kode algoritma platform media sosial ke publik. Transparansi ini penting agar masyarakat tahu mengapa mereka bisa terjebak masuk bubble tertentu, dan bisa mengambil langkah untuk menghindarinya.

Bagi regulator dan masyarakat terpelajar, akses ke kode algoritma tersebut juga penting untuk dapat memberikan masukan perbaikan agar platform media sosial dapat ikut mendukung pemecahan filter bubble ini.

Untuk kita ketahui, filter bubble ini awalnya diciptakan agar para pengguna media sosial makin "lengket" berinteraksi. Itu adalah faktor penting dan sumber utama pemasukan finansial para penyedia platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, dan lain-lain.

Harus ada regulasi untuk memaksa pemilik platform untuk sedikit mengalahkan kepentingan komersial demi kepentingan yang lebih besar. Ini ranah para regulator untuk membangun sistem hukum yang mendukung.

Sebagai negara berdaulat, Indonesia berhak untuk mengatur platform media sosial untuk tunduk pada aturan di wilayah hukum kita. Jika kita yakin bahwa filter bubble mengancam kepentingan bangsa, tindakan harus dilakukan. 

Musyawarah dan mufakat adalah DNA bangsa Indonesia, jika filter bubble mengancamnya. Apakah kita bisa berdiam diri?

Namun, perlu diingat, jangan sampai regulator malah terjebak menjadi pihak yang justru memberangus kebebasan berpendapat. Tetap harus dijaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap keberagaman.

Meskipun tantangan polarisasi dan filter bubble ini kompleks, bukan berarti kita tidak dapat mengatasinya. Dengan kesadaran, edukasi, dan tindakan yang tepat, kita bisa turut serta memperkuat demokrasi dan menciptakan lingkungan dialog yang lebih inklusif dan harmonis bagi masyarakat Indonesia. 

Paling tidak, kita bisa mulai dengan diri sendiri, pecahkan filter bubble kita masing-masing. Biasakan untuk kembali bisa menerima dan menghargai pandangan yang berbeda.