Hal ini juga diperparah karena rendahnya dukungan masyarakat dan politisi lainnya yang melihat kepemimpinan Muhyiddin tidak efektif dalam menahkodai Malaysia di masa pandemi dengan dampak di multi dimensi baik dari kesehatan, ekonomi, politik dan sosial.
Kenaikan kasus positif Covid-19 di Malaysia diketahui meningkat tajam beberapa waktu belakangan ini, dikarenakan serbuan varian delta serta masalah vaksinasi dan penanganan pandemi yang tidak optimal oleh Muhyiddin dan kabinetnya.
Muhyiddin juga dikecam publik Malaysia karena kerap mengeluarkan kebijakan pembatasan serta aturan terkait lainnya secara sepihak tanpa merundingkannya dengan berbagai stakeholders terutama Raja Malaysia yang memiliki kuasa kuat dalm konstitusi Malaysia.
Bahkan Muhyiddin pernah secara terang-terangan berbeda jalan dengan instruksi dan titah Raja Malaysia, sehingga membuat Raja mengecam dan beberapa kali memberikan teguran Muhyiddin dalam pidato resminya.
Penunjukan Perdana Menteri Selanjutnya
Episode kemelut politik Malaysia tampaknya tidak akan langsung selesai. Karena setelah pengunduran diri Mahyuddin, maka diperlukan sosok Perdana Menteri baru untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut.
Pemilu tampaknya tidak menjadi opsi yang memungkinkan apalagi di tengah menanjaknya jumlah kasus positif Covid-19 di Malaysia.
Di samping itu, parlemen sendiri terpecah belah dan tidak ada pihak yang mengklaim menjadi mayoritas mutlak memegang kendali kekuasaan di pemerintahan.
Keputusan akhir akan menunggu keputusan Raja Malaysia saat ini, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah yang diberikan kuasa oleh konstitusi Malaysia untuk menunjuk salah satu anggota parlemen saat ini untuk menduduki kursi Perdana Menteri.
