Mohon tunggu...
Adrian Chandra Faradhipta
Adrian Chandra Faradhipta Mohon Tunggu... Lainnya - Praktisi pengadaan di industri migas global yang tinggal di Kuala Lumpur dan bekerja di salah satu perusahaan energi terintegrasi terbesar dunia.

Menggelitik cakrawala berpikir, menyentuh nurani yang berdesir__________________________ Semua tulisan dalam platform ini adalah pendapat pribadi terlepas dari pendapat perusahaan atau organisasi. Dilarang memuat ulang artikel untuk tujuan komersial tanpa persetujuan penulis.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Tok! Kemenkumham Tolak Kepengurusan Partai Demokrat Versi KLB Kubu Moeldoko

31 Maret 2021   15:05 Diperbarui: 31 Maret 2021   15:47 228
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi. Sumber: beritasatu.com

Pengajuan Pengesahan KLB ke Kemenkumham

Yasonna H Laoly, Menkumham RI. Sumber: Kemenkumham via detik.com
Yasonna H Laoly, Menkumham RI. Sumber: Kemenkumham via detik.com

Selepas KLB Deli Serdang Tim Moeldoko mengajukan AD/ART terbaru beserta susunan kepengurusan yang baru ke Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan dan diberikan hak politik yang ikut serta didalamnya. Namun, ternyata banyak prosedur dan prasayarat yang harus silengkapi oleh Kubu Moeldoko agar diakui oleh Kemenkumham.

Namun, naas sampai hari ketujuh sebagai tenggat waktu untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan mereka tidak mampu memenuhinya dan secara otomatis pengajuan mereka ditolak oleh Kemenkumham.

Dengan demikian AHY dan jajarannya masih diakui sebagai pengurus yang sah oleh Kemenkumham.

Apakah Kubu Moledoko akan terus berjuang dan memperpanjang konflik di dalam Kubu Partai Demokrat? Apakah AHY akan merangkul mantan kader yang sempat membelot ke Kubu Moeldoko atau bahkan membawa kasus ini ke ranah hukum? Akankah juga Jokowi memecat Moeldoko setelah drama politik ini dari jajaran teras utamanya?

Kita nantikan episode selanjutnya. Yang pasti kita berharap agar tokoh politik negeri ini dapat memberi contoh yang baik bagi masyarakat Indonesia, bahwa berpolitik harus tetap mengutamakan norma kesantunan, jangan mudah diperbudak oleh kekuasaan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun