Sampai saat ini memang masih banyak jadi diskusi hangat publik tentang siapa yang membiayai para pendengung ini, apakah dari unsur pemerintahan ataukah ada tokoh-tokoh politik yang berperan. Namun, yang jelas pola mereka sudah sangat terbaca oleh publik, tindak tanduk mereka pun semakin meresahkan, tapi lagi-lagi aparat dan pemerintah seperti membiarkan. Padahal jika terus dibiarkan tumbuh mereka dapat merusaka tatanan demokrasi Indonesia yang selama ini susah payah dibangun.
Tidak ada lagi checks and balances yang membangun. Tidak ada lagi masukan dan kritik yang menjadi alternatif. Yang ada hanyalah diskusi berat sebelah dengan narasi yang mengglorifikasi.
Ya, Pak Jokowi harus sadar bahwa menghimbau masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan untuk pemerintahan hendaknya juga diiringi dengan perlindungan dan jaminan atas kebebasan bersuara, bukan hanya mengajak tetapi juga memastikan para pengkritisi yang konstruktif dilindungi untuk menjadi penjaga iklim demokrasi yang lebih baik ke depan.
Jangan ada lagi tindakan represif kepada para pemberi masukan, jangan ada lagi pengkritik dirisak pendengung habis-habisan, karena sejatinya Pak Jokowi adalah Presiden untuk seluruh masyarakat Indonesia bukan hanya sejumlah golongan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
