Mohon tunggu...
Adrian Chandra Faradhipta
Adrian Chandra Faradhipta Mohon Tunggu... Lainnya - Praktisi pengadaan di industri migas global yang tinggal di Kuala Lumpur dan bekerja di salah satu perusahaan energi terintegrasi terbesar dunia.

Menggelitik cakrawala berpikir, menyentuh nurani yang berdesir__________________________ Semua tulisan dalam platform ini adalah pendapat pribadi terlepas dari pendapat perusahaan atau organisasi. Dilarang memuat ulang artikel untuk tujuan komersial tanpa persetujuan penulis.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Presiden, Menteri, Gubernur, dan Masyarakat Tidak Kompak, Pantesan Pandemi Belum Mereda

13 September 2020   11:04 Diperbarui: 13 September 2020   11:11 349
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Jokowi dan para jajaran kabinet. Sumber: tempo.co.id

Belum lagi narasi yang membingungkan istilah new normal dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang justru seakan menjadi akselerator bertumbuhnya kasus positif di negeri ini.

Benar kita semua paham tentang risiko perekonomian yang semakin mencekik masyarakat di tengah dilemma risiko kesehatan yang mungkin terjadi. Namun, jika saja pemerintah tegas dan sigap membuat informasi dan narasi secara kompak maka pemerintah daerah dan masyarakat tentu tidak bingung dan mengawang-awang. 

Jika saja semua dalam satu koridor yang tegas dan satu suara tentu kesimpangsiuran dapat dihindarkan dan berantakannya penanganan covid-19 serta korban dapat ditekan.

Entah pemerintah DKI Jakarta melalui, Anies Baswedan jengah dengan ketidaktegasan pemerintah pusat atau memang mereka terlalu tergesa-gesa sehingga berjalan sendiri tanpa kulo nuwun dengan pemerintah pusat tentu pernyataan PSBB ulang di DKI Jakarta membuat terkejut banyak pihak.

Saya memahami perspektif urgensi rem darurat ini oleh Anies Baswedan, karena terbukti adaptasi kebiasaan baru justru tidak dijalankan secara optimal oleh masyarakat dan justru menjadi akselerator bertumbuhnya kasus penularan Covid-19 di wilayah DKI Jakarta.

Di lain sisi saya juga memahami bagaimana kabinet Jokowi merasa kecele dengan pernyataan Anies, meski di aturan yang ada Anies tidak perlu meminta izin kepada pemerintah pusat, namun DKI Jakarta sebagai sentral bisnis dan ekonomi Indonesia pasti akan terdampak langsung dengan kebijakan ini. 

Bursa saham Indonesia saja langsung tergerus karena pernyataan Anies, belum lagi para pelaku usaha yang rencana dan perencanaan keuangannya berantakan karena kebijakan mendadak ini. Para investor bisa berpikir ulang untuk menginvestasikan uangnya ke Indonesia.

Akan menjadi simalakama dan debat tidak berkesudahan ketika kita melihat nyawa dan kesehatan kita terancam , di lain sisi ekonomi menjadi di ujung tanduk untuk dipertaruhkan. 

Jikapun jalan tengahnya adalah adaptasi kebiasaan baru harusnya ketegasan pemerintah harus ditunjukkan secara tegas koordinasi secara langsung dan tidak berlapis serta simpang siur.

Anies dan Jokowi. Sumber: kumparan.com
Anies dan Jokowi. Sumber: kumparan.com
Tegas, Terukur, dan Terkoordinasi Agar Semua Kompak Mengikuti

Saya masih mengingat bagaimana Jokowi dalam wawancara dengan Najwa Shihab mengatakan bahwa beliau optimis Juli atau Agustus 2020 ini terjadi penurunan kasus baru covid-19 bahkan dalam sesi wawancara tersebut Najwa menanyakan semisal kebijakan 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun