Kabinet Baru Jokowi, Apa Kita Masih Wajib Hafal Nama Menteri?

 Maksudnya membesar-besarkan dalam tanda kutip di atas , bagi saya yang tak terlalu tertarik dunia politik, adalah tidak menggunjingkan dan mempersoalkan mengapa Si A , Si B, Si C atau Si D yang terpilih. Pertama, sebanyak apapun kita ngomong, ibaratnya sampai berbusa -busa pun, mungkin bisa mempengaruhi persepsi warga, tapi tak akan membatalkan pengangkatan dan pelantikan. 

Karena tak pernah ada dalam sejarah reshuffle (setau yang saya baca). Bila mundur ke beberapa kabinet sebelum nya, dimana setelah di umumkan dan penggantinya siapa, seperti era Kabinet kerja atau Kabinet Indonesia bersatu 2 di jaman Pak SBY, lalu setelah itu karena desas desus tertentu, lalu yang sudah dilantik itu ditukar lagi bulan depannya. 

Kayaknya ngga pernah terjadi deh. Lagi pula penunjukkan seseorang sudah berdasarkan beraneka pertimbangan termasuk kapabilitas sang menteri. 

2. Bagi sang menteri terpilih, penujukkan itu mungkin sebuah pencapaian luar biasa dalam karir politik atau karir pemerintahan, tapi bagi rakyat kebanyakan, apa dampaknya bagi mereka belumlah pasti. 

Ini realitas normal di kalangan bawah. Mempertanyakan apa dampaknya dan hasil yang kelak akan dirasakan. Meski hanya secuil ibaratnya, dari kedudukan seorang pejabat eselon negara yang dipercayakan memimpin sebuah kementerian. 

Sederhananya adalah warga tak terlalu intens soal reshuffle bahkan mungkin ngga nonton pelantikannya hari ini. Mereka lebih membutuhkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap hidup dan kesejahteraan.  

Bahkan ketika sang menteri terpilih membeberkan rencana, program dan apa saja yang akan dilakukan di kementerian terkait tanggung jawabnya, yang dtunggu oleh warga adalah implementasinya. 

Karena bila mau jujur dan menanyakan secara langsung, warga kadang tak tau siapa nama menterinya di  kebinet aktual, tapi akan ingat program apa dan kebergunaanya. 

3. Terlalu sering dibilang jabatan itu amanah, tapi keseringan juga terdengar pejabat menteri tumbang oleh amanah. 

Ujian terbesar dari kepemimpinan, apapun itu level kepemimpinan nya, adalah kuasa. Diberi amanah berarti diberi kuasa.  Sudah jelas di dalam amanah itu ada hak dan tanggung jawab. 

Otoritas yang diemban bisa membawa kebaikan bagi orang yang dipimpin, tapi juga bisa menghancurkan siapa pemimpinnya.Pesan baiknya, yang hampir selalu menyelamatkan mereka yang dihibahkan amanah, adalah tak ada otoritas tanpa integritas. 

Sudah berapa banyak menteri yang jatuh karena otoritas yang tak terkontrol? Mungkin jumlahnya lebih banyak dari kancing baju kemeja saya. Apalagi mundur ke kabinet sebelumnya, mulai kabinet kerja, kabinet indonesia bersatu, kabinet gotong royong dan seterusnya.