Sebagian besar masyarakat, terutama di level menengah ke bawah, tidak terlalu mengerti istilah yang namanya presidential threshold. Masyarakat kecil lebih tertarik ditanyakan siapa calon presiden pilihannya dibanding meminta mereka untuk menentukan siapa calon legislatif yang akan dicoblosnya.
Aturan di negara kita memang mensyaratkan sebuah partai untuk bisa mengajukan calon presiden minimal meraup 25 persen dari total suara dalam Pemilu. Atau setidaknya mencapai 20 persen kursi di parlemen dari total kursi yang diperebutkan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, kepada Kompas.com edisi 29 September 2017 menyatakan bahwa threshold, sesuai pasal 222 Undang --Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum merupakan cerminan adanya dukungan kuat dari parlemen terhadap pasangan calon. Â
Bagaimana Mengenal Kandidat Calon Legislatif?Â
Hari Sabtu lalu saat pulang kantor, saya mampir ke sebuah warung makan. Rumah makan itu bangunannya sederhana. Posisinya tepat berada seberang jalan, di depan Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa. Niat saya hanya ingin mampir sebentar minum kopi sambil membaca koran.
Tidak ada ide untuk menulis artikel ini. Tapi saya terinspirasi dengan Kolom Klinik Pemilu yang ada di Laman Politika Koran Jawa Pos Edisi Jumat, 29 Maret 2019. Kolom ini menghadirkan Bapak Viryan Asis selaku komisioner KPU RI sebagai narasumber.
Saya lalu menghampiri ibu pelayan rumah makan itu saat sedang mengaduk kopi hitam pesanan saya.
"Bu, maaf, apa Ibu kenal sama calon legislatif yang spanduknya Ibu pasang di depan warung Ibu ini?" tanya saya.
"Kenal dekat sih tidak, Mas, cuma tau orangnya karena beliau sering makan di sini," jawab ibu tersebut.
"Selain presiden, saya sudah punya calon untuk DPRD Propinsi. Kalau untuk kertas suara yang lain, saya bingung, Bos. Belum tahu coblos yang mana," tutur pria asli Lombok yang sudah mengabdi beberapa  tahun sebagai tenaga satpam.
