Tidak enak memang meraba-raba dalam kegelapan. Itu pengalaman pribadi minggu lalu saat terjadi pemadaman listrik beberapa malam di Kota Sumbawa. Apa daya cuaca tidak menentu. Hujan lebat dan petir menggelegar. Pihak PLN pun lakukan pemadaman sementara untuk  menghindari terjadinya risiko korslet aliran listrik.
Maksud hati mencari HP kesayangan di saat gelap gulita di rumah untuk bisa menyalakan perangkat senter yang ada di HP tersebut. Cari punya cari, raba punya raba, dipegang -pegang kayanya ini dah HP saya. Mirip sekali. Ukuran panjang dan lebarnya sepertinya sama. Eits...sebentar dulu. Kok ada tombolnya. Ya Tuhan, ternyata ini remote AC, bukan HP saya. Hehe...
Gambaran kejadian nyata nan lucu yang saya alami di atas, bisa jadi menggambarkan pilihan untuk memilih caleg pada Pemilu tahun ini. Saking banyaknya calon legislatif, sampai kadang kita (jujur) sebagai warga negara, tidak mengenal siapa dan bagaimana kiprah mereka di masyarakat.
Banyak dari kita yang seolah meraba-raba dalam kegelapan menuju hari pencoblosan. Apalagi gaung Pemilu yang cenderung menokohkan capres dan cawapres, lebih menarik minat warga dibanding memutuskan memilih caleg.
Coba keluar sebentar dari rumah. Mari pergi belanja ke pasar. Mari antar anak ke sekolah.
Spanduk siapakah yang terpampang nyata di rumah makan? Baliho siapakah yang dipasang di pinggir jalan? Dari perempatan traffic light di tengah kota hingga warung kopi kecil di tepi pantai kampung nelayan. Media atribut caleg memenuhi ruang publik. Berdiri kokoh, bersaing tanpa suara merebut simpatisan warga.Â
Mengapa Harus Memilih Caleg?
Sejatinya memilih calon legislatif sama pentingnya dengan memilih calon presiden. Roda pemerintahan oleh badan eksekutif tidak bisa berjalan maksimal tanpa dukungan dari parlemen berisikan orang-orang yang kita pilih sebagai calon legislatif.
Anggota DPR sebagai parlemen, tidak hanya bertugas membuat undang-undang, mereka juga bersama pemerintah merencanakan anggaran negara. Termasuk memilih dan memutuskan pimpinan di jabatan strategis, seperti misalnya memilih Panglima TNI atau memilih Pimpinan Polri. Â
Bila presiden mengajukan satu nama untuk calon Panglima TNI, itu harus mendapatkan persetujuan dari anggota DPR. Undang -Undang Nomor 34 pasal 13 tahun 2004 menyatakan bahwa DPR harus memberikan jawaban terhadap usulan nama yang diberikan oleh Presiden paling lambat dua puluh hari diluar masa reses.
Prosedur yang sama terhadap pemilihan Kapolri. UU Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian bahwa Kapolri diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Betapa pentingnya fungsi DPR, sepenting itulah kita memilih orang-orang yang akan menentukan hidup kita secara tidak langsung untuk lima tahun mendatang. Jangan golput ya, Kakak.
Satu lagi yang penting, aturan Presidential threshold. Apa lagi itu Bang? Bila ditanyakan sama tukang sayur keliling atau dagang rempeyek samping kantor, ora mikir pasti jawabannya.
