Penegakan Hukum Indonesia yang Lemah: Faktor dan Upaya Mengatasinya

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. 

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. 

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukum di negara tersebut. Hukum memegang peranan penting dalam menentukan kualitas penegakan hukum di suatu negara hukum. Dengan penegakan hukum yang kuat akan menjamin ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Masyarakat Indonesia semakin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketentraman kehidupan warga negaranya. Namun, sepertinya itu hanya menjadi angan belaka saja karena sampai saat ini penegakkan hukum di Indonesia masih lemah karena mengalami degradasi dalam penanganan penegakan hukumnya.

Terdapat kasus hukum yang berjalan tidak sesuai dengan harapan masyarakat sehingga terjadinya kekacauan dan kerusuhan dimana-mana karena masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan dari hukum. Institusi para penegak hukum masih banyak memberikan citra buruk di mata masyarakat mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Hampir dapat dipastikan bahwa di negeri ini sangat sulit memperoleh keadilan bagi masyarakat kecil. Kenyataannya, penegakan hukum saat ini runcing ke bawah tumpul ke atas. 

Kelemahan dalam penegakan hukum di Indonesia melibatkan sejumlah faktor dari berbagai kalangan masyarakat dan struktur pemerintahan yang kompleks. Beberapa faktor utama yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah korupsi, intervensi politik, kelemahan struktural lembaga penegak hukum, ketidaksetaraan dalam sistem peradilan, dan faktor budaya yang mempengaruhi independensi penegak hukum.

Selain itu, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum Itu Sendiri 

Semakin baik suatu peraturan hukum yang ada akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya. Peraturan yang baik itu adalah peraturan yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

2. Faktor Penegak Hukum  

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Misalnya, Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka pasti akan timbul masalah.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung