Politik Militer Pasca Perang Kemerdekaan 1950-1952

POLITIK MILITER PASCA PERANG KEMERDEKAAN 1950-1952

                           PEMBUKA

Memasuki tahun 1950, dua peristiwa penting dicatat. pertama, Konstitusi diubah dari Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia, Amerika Serikat. 2. 

Meninggalnya Kepala Staf APRIS, Letnan Jenderal (sebelumnya Panglima APRI) Panglima kharismatik Sudirman, 29 Januari 1950 Digantikan oleh Kolonel T.B. Simatupang menjabat sebagai pemegang jabatan KSAPRIS. sejak Simatupang menjabat sebagai KSAPRIS, ia terseret ke dalam berbagai kesulitan pelik karena ide dan kebijakan.

Reaksi pertama adalah dia dianggap mengabaikan Pesan Panglima saat memimpin Komite Militer di KMB. Sudirmantelah memerintahkan resolusi angkatan bersenjata di Yogyakarta,Bukan di Den Haag. 

Untuk Simatupang Sudirman, pesannya sangat beratImplementasinya, karena desakan politisi yang cenderung mengubah wajah TNIMenghadapi Tentara Revolusi, menjadi TNI profesional dalam organisasi baruKemudian diberi nama APRIS. Politisi, khususnya perwakilan KMB, cenderungmenerima usul pemerintah Belanda untuk membentuk angkatan bersenjata baru,Melalui pengalaman:

1. Amalgamasi TNI dengan mantan KNIL 1
2. Melakukan reedukasi prajurit TNI
3. Pengiriman calon perwira untuk dididik di pendidikan militer di negeri Belanda

Disepakati bahwa pendidikan ulang dan pendidikan calon perwira akan dilakukan oleh misi Militer Belanda (MMB) selama tiga tahun. dukung keinginan ini oleh para pemeran utamanya, terutama dr. Memimpin delegasi Indonesia ke Mohada di KMB, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Koordinator DHS, Kolonel T.B. Simatupang, Kolonel Subiyakto, Komodor Suryadarma dan Kolonel Nasution.

Pala Kolonel tingkat akademi militer menginginkan standar APRIS baru, yaitu Modern dan profesional. Keinginan mereka didukung oleh beberapa partai politik Dipimpin oleh Partai Sosialis Indonesia (PSI). 3. Target penawaran menjadi Program Kabinet RIS dipimpin oleh Moh. Meski begitu, antara lain:

"Mengusahakan reorganisasi KNIL dan pembentukan APRIS dan pengembalian tentara Belanda ke negerinya dengan waktu yang selekas-lekasnya (Deppen, 1970, hal.11)"

Reaksi terhadap rencana pemerintah ini datang dari komandan unit Dari kepala divisi ke kepala unit bawahan, umumnya dari Mantan prajurit Peta. Mereka didukung oleh tokoh nasional presiden RIS, Sukarno, pemimpin partai Morba.

Kelompok 1 Politisi dan Pejabat Kepemimpinan APRIS, dipandang mengabaikan faktor psikososial dengan mengutamakan Rasional dan lemah terhadap tekanan lawan. Idenya dianggap mungkin Kurangi patriotisme. Akibatnya, muncul dua faksi di dalam APRIS, yaitu Profesionalisme dan Patriotisme.

      ANTARA GAGASAN DAN KENYATAAN

Kepala Staf Angkatan Darat RIS Kolonel A.H., Desember 1949 Nasution menerima serah terima markas Panglima KNIL Letnan Jenderal Buurman van Vreeden, disaksikan oleh pejabat dari KNIL dan APRIS. Dari dulu ADRIS, menempati markas baru. Hal yang sama terjadi pada ALRIS dan AURIS. Hampir bersamaan di Komando Daerah APRIS No. Pangdam mengumumkan penggabungan eks KNIL menjadi APRIS. 

Pos Bagi Nasution, perpaduan ini adalah puncak dari krisis, pembukaan jarak Pemisah antara ide dan kenyataan (A.H. Nasution, III, 1983, hal.29). sebagai Mantan Panglima Komando Jawa Yang Memimpin Perang Jawa Tahu Masalah Psikologis di Lingkungan Prajurit Regional, Terutama Pasca Perang demobilisasi.

Pekerjaan integrasi kepemimpinan di tingkat kantor pusat berhasil diselesaikan. Nasution "menarik" beberapa perwira kharismatik dari daerah itu ke markas dan tempat lain Komandan Divisi Brawijaya, Kolonel Sungkono. Memindahkan staf bukanlah hal yang buruk Mudah.

Pertimbangannya meliputi politik dan ideologi. beberapa pejabat Tokoh karismatik yang dinilai 'merah' termasuk Letnan Kolonel Slime Riyadi, Suadi, Sudiarto, di posisi non kerja ya? Awalnya mereka adalah komandan brigade Karismatik, termasuk mantan Kepala Staf Letnan Kolonel Kahar Mudzakkar Brigade 16 (Crossing), (Radik Djarwadi, Sejarah Korps Hasanuddin, 1972, hlm. 39). 

Acara fusi eks KNIL dan APRIS di Indonesia Timur (NIT) Ternyata menjadi masalah serius. Para pemimpin NIT berpikir APRIS adalah unit militer yang independen dari suatu negara.

        REAKSI PARTAI-PARTAI POLITIK

  Nasution, salah satu pencetus ide sejak awal Tentara Nasional profesional baru mengacu pada politik nasional dan percaya bahwa percaya bahwa untuk membangun kekuatan pertahanan, kekuatan tentara terbatas 100 batalyon infanteri. Khusus di pulau Jawa, 90 batalyon dan 10 batalyon diperkuat Batalyon di luar Jawa. Ide Nasution didasarkan pada perannya sebagai Panglima Komando Jawa (1948-1949).

Tentara Terkonsentrasi di Jawa untuk Nasution merupakan prasyarat, bahkan jika argumen dan penelitian belum dilakukan.

 Kebijakan politik Nasution tahun 1951 dibatalkan Parlemen pada tahun 1952, karena ditentang oleh beberapa partai politik. mereka merespons buruk untuk kebijakan. Mengapa ?

 1. Keputusan Nasution untuk menarik pasukan Memiliki ikatan ideologi dengan partai politik di luar Jawa, baik dalam misi Operasi keamanan, serta transfer antar-regional, dianggap sebagai hukuman untuk unit Ini.
 2. Tentara mulai menindak perampasan pesta Otoritas partai atas tentara. RIS memiliki otoritas partai sejak awal Dibandingkan dengan masa perang, angkatan bersenjata mulai pulih. Rasakan kebijakan Nasution sebagai kunci untuk mengancam dan membuka pertempuran untuk otoritas militer Oposisi terhadap partai politik dalam sistem demokrasi (liberal).

DAFTAR SUMBER
1.Atmakusumah, Tahta Untuk Rakyat, Jakarta, 1982.
2.Departemen Penerangan RI, Susunan dan Progaram Kabinet Republik Indonesia     1945-1970,      Jakarta, 1970.
3.DisjarahTNI-AD, Sejarah TNI AD, VI, 1945-1973, Bandung, 1982.
4.Muchlas Rowi, M. Catatan Perjalanan Hidup, Pemikiran dan Pemahaman, Jakarta, 2000.
5.Nasution, Dr. A.H. Memenuhi Panggilan Tugas Jilid II, Jakarta, 1983.