Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat. Demokrasi secara etimologis dimaknai sebagai kedaulatan rakyat. Dalam suatu negara demokrasi, rakyatlah yang paling berdaulat atau memiliki kekuasaan tertinggi. Kedaulatan rakyat yang tinggi tersebut, kemudian diwujudkan dalam tataran lembaga penyelenggara negara yang kemudian dikenal sebagai lembaga perwakilan rakyat. Lembaga tersebut berfungsi sebagai lembaga representatif atau lembaga yang mewakili kepentingan rakyat ditataran penyelenggara negara. Dalam tataran penyelenggara negara, terdapat lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif (lembaga kepresidenan seperti Presidenan, Wakil Presidenan dan dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet), lembaga yang menjalankan fungsi legislatif (lembaga representatif rakyat seperti DPR, DPD, MPR), dan lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif (lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial). Lembaga eksekutif yang dalam hal ini Pemerintah merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola negara dengan fungsi eksekusinya. Pemerintah yang mempunyai wewenang begitu tinggi memiliki potensi dapat menyalahgunakan kewenangannya atau tidak sesperti yang rakyat harapankan. Berdasarkan konsep demokrasi dimana rakyat yang berdaulat, maka rakyat dapat mengkoreksi atau dapat mengontrol tindakan dari pemerintah melalui lembaga perwakilannya seperti DPR, MPR atau DPD. Lembaga perwakilan rakyat tersebut tidak hanya mewakili kepentingan rakyat untuk mengontrol Pemerintah saja, melainkan dapat mewakili seluruh kepentingan rakyat seperti mewakili aspirasi terkait pembangunan, pembuatan produk hukum, anggaran, dan aspirasi lainnya. Berdasarkan hal tersebut, kehadiran lembaga perwakilan rakyat ini menjadi ciri-ciri dari konsep demokrasi. Karena dengan adanya lembaga tersebut, kepentingan rakyat dapat diwakili dalam tataran penyelenggara negara.
d. Hubungan negara dan masyarakat
Suatu bentuk hubungan Negara dan warga negara yang dikembangkan atas dasar toleransi dan menghargai satu sama lain. Dalam konsep demokrasi, rakyat memang memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. Kemudian untuk menyalurkan kepentingan rakyat tersebut dibentuklah negara dengan para penyelenggara negaranya dalam hal ini pemerintah dan negara disini yang dimaksud yakni pemerintah. Pemerintah melaksakan tugasnya sebagaimana apa yang diharapkan oleh rakyat yang kemudian harapan tersebut diwujudkan dalam bentuk undang-undang atau hukum. Kemudian dalam hukum tidak hanya diatur kewajiban atau apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah, melainkan mengatur juga mengenai kewajiban atau apa yang harus dikerjakan oleh rakyat. Hal tersebut karena, apa yang dikerjakan oleh pemerintah (negara) akan selalu bersinggungan dengan rakyat (warga negara) sehingga saling berkaitan atau berhubungan.
METODE PENULISAN
Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Bila peneliti telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasikan teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Demokrasi Masa Orde Baru
Seiring dengan kegagalan pembumian demokrasi pada masa Orde Lama tersebut, unsur- unsur "di luar" masyarakat secara perlahan-lahan tumbuh dan berkembang menjadi wahana tumbuhnya logika dan penjabaran baru budaya bangsa Indonesia. Pada masa Orde Baru, diinterpretasikan bahwa budaya politik dijabarkan sedemikian rupa sehingga negara bertindak sebagai aktor tunggal dan sentral. Logika penempatan negara sebagai aktor tunggal ini terartikulasi melalui pengesahan secara tegas dan mutlak bagi sentralitas negara dengan seluruh perangkat birokrasi dan militernya demi kepentingan pembangunan ekonomi dan politik.
Di sinilah kemudian terjadi proses penyingkiran corak egaliter dan demokratik dari budaya bangsa Indonesia dan kemudian digantikan oleh corak fedalistik, yang dimungkinkan karena dua hal pokok (Suharso, 2002). Pertama, melalui integrasi, pembersihan dan penyatuan birokrasi negara dan militer di bawah satu komando. Upaya ini membuka jalan bagi penjabaran dan pemberian logika baru dalam fedalisme budaya bangsa Indonesia secara nyata dan operasional. Jabaran dan logika baru ini semakin menemukan momentumnya berkaitan dengan kenyataan di masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi yang sangat parah di satu pihak, dan obsesi negara untuk membangun pertumbuhan ekonomi sebagai peletak dasar penghapusan kemiskinan di lain pihak.
Kedua, pengukuhan negara qua negara juga dilakukan melalui upaya penyingkiran politik massa. Partisipasi politik yang terlalu luas dan tidak terkontrol, dianggap dapat membahayakan stabilitas politik yang merupakan conditio sine qua non bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, keterlibatan negara melalui aparat birokrasi dan militer diabsahkan hingga menjangkau ke seluruh aspek kehidupan masyarakat.
