Eksaminasi Putusan Uji Materil Nomor 43 P/HUM/2019

Kerugian dimaksud merupakan akibat langsung dari berlakunya nama objek hak uji materil. Kerugian tersebut adalah dampak atau akibat dari dampak lingkungan hidup pengaruh  perubahan lingkungan hidup yang diakibatkan terbentuknya kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon.

Pokok Permohonan

Bahwa dalil permohonan para pemohon uji materil dalam perkara a quo sebagai berikut :

• Penetapan Peraturan Pemerintah Perubahan RTRWN yang mengakomodir kepentingan pembangunan PLTU Cirebon tidak mengikuti prosedur Undang-Undang Penataan Ruang serta Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti
• Tidak dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional  yang dilakukan per 5 tahun sekali;
• Tidak dibentuk tim Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
• Tidak diterbitkan berdasarkan KLHS (kajian lingkungan hidup strategis);

Dengan demikian melanggar ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan;

• Objek permohonan ditetapkan mengacu pada Instruksi Presiden tentang Percepatan Program Strategis Nasional dan Perpres Percepatan Program Strategis Nasional, sehingga melanggar atau bertentangan dengan Pasal 7 Ayat 1 dan Pasal 12 Undang-Undang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan;
• Objek permohonan melanggar kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan KLHS (kajian lingkungan hidup strategis) bertentangan dengan Pasal 15 Ayat 2 Huruf a dan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
• Objek melanggar falsafah dasar penataan ruang sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Penataan Ruang;
• Objek permohonan merusak tatanan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
• Objek permohonan menyebabkan dapat diterbitkannya izin pemanfaatan ruang yang tidak dilandaskan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sehingga bertentangan dengan Pasal 37 Ayat 7 Undang-Undang Penataan Ruang;
• Objek permohonan merupakan bentuk pengakuan terhadap tidak adanya jenjang dalam penataan ruang sehingga bertentangan dengan Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Penataan Ruang
• 
  

Adapun pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara a quo yakni objek permohonan pemohon berdasarkan Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan saling melengkapi (komplementer). Adapun objek permohonan pemohon tetap memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan izin pemanfaatan ruang yang belum dimuat dalam rencana tata ruang daerah selama penerbitan dilakukan atas dasar adanya rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar. Adapun kewenangan Pemerintah Pusat hanya memberikan rekomendasi. 

Demikian juga berdasarkan ketentuan 22 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yakni penyusunan tata ruang wilayah provinsi mengacu pada tata ruang nasional. Begitupun Pasal 25 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan penyusunan tata ruang wilayah Kabupaten berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, maka dapat disimpulkan perubahan tata ruang wilayah nasional dan provinsi mewajibkan rencana tata ruang wilayah daerah berubah atau menyesuaikan karena rencana tata ruang bersifat berjenjang. 

Dengan demikian dapat saling mendukung tujuan pembangunan nasional berwawasan lingkungan. Maka menurut Mahkamah Agung objek permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.