Mohon tunggu...
Adiwira SuryaSusanto
Adiwira SuryaSusanto Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Mahasiswa yang aktif dan peduli pada permasalah masyarakat di wilayah pesisir Indonesia

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Peningkatan Kondisi Pesisir Wilayah Natuna Solusi Illegal Fishing Natuna Utara

25 Maret 2022   00:37 Diperbarui: 25 Maret 2022   00:50 318
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Keamanan. Sumber ilustrasi: PIXABAY/Pixelcreatures

Fasilitas-fasilitas seperti alat tangkap ikan yang lebih memadai, pengaturan dan regulasi untuk harga ikan dan distributor, teknologi kapal dan infrastruktur pelabuhan, harus dikejar dan segera dilakukan perencanaan hingga pembangunan agar optimalisasi penangkapan ikan hingga 400.000 ton per tahun dapat segera dilakukan. 

Alat tangkap ikan yang saat ini dipakai oleh masyarakat masih menggunakan alat tangkap ikan tradisional yang terbuat dari rotan dan bambu sehingga memang kurang optimal dibandingkan dengan alat tangkap kapal asing yang sudah menggunakan jaring-jaring otomatis dan teknologi pendeteksi ikan menggunakan satelit dan sonar.

Apabila permasalah di hulu telah direncanakan dan dilaksanakan, yaitu pengembangan masyarakat dan fasilitas untuk menangkap ikan, permasalahan di hilir yaitu banyakan oknum asing yang melakukan illegal fishing juga harus diselesaikan oleh pemerintah. 

Pemerintah harus mengerahkan kapal-kapal patroli sepanjang waktu untuk menghalau kapal asing agar tidak menganggu dan mengambil sumber daya perikanan masyarakat Kabupaten Natuna. 

Hal pertama yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan perjanjian dengan negara tetangga yang sering kedapatan mencuri ikan, seperti negara China dan Vietnam yang paling sering kedapatan mencuri ikan. 

Perjanjian antar menteri luar negeri harus menetapkan aturan dan sanksi yang tegas apabila masih ditemukan kapal-kapal yang melanggar batas wilayah ZEE Indonesia dan melakukan pengambilan sumber daya alam. 

Kedua, masyarakat nelayan di Kabupaten Natuna harus membentuk komunitas untuk dapat saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk melaporkan oknum kapal asing kepada pemerintah setempat. Komunitas ini berguna juga agar nelayan dapat saling melindungi satu sama lain dari ancaman kapal asing. Terakhir, pemerintah harus mengatur  distribusi dan pengaturan mengenai harga jual ikan yang didapat oleh nelayan ke distributor. 

Hal ini diperlukan agar nelayan mendapatkan harga yang layak dan tidak terlalu murah ke oknum distributor sehingga berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mendorong masyarakat pesisir untuk semakin memanfaatkan potensi perikanan di Natuna dan dapat meningkatkan nilai devisa dan eksport import perikanan Indonesia ke luar negeri

Apabila seluruh komponen di atas sudah dijalankan, diperlukan analisa dan perencanaan selanjutnya agar dapat terlaksana kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan masyarakat yang sustainable dan ramah lingkungan untuk menjaga wilayah pesisir Kabupaten Natuna. 

Kegiatan perekonomian yang maju dengan fasilitas yang dibangun harus diatur dan diregulasi agar limbah atau output dari proses pengelolaan perikanan di wilayah pesisir tidak mencemari laut dan ikan di wilayah perairan tersebut. 

Tidak hanya itu, pembangunan fasilitas yang ada juga diatur dan direncanakan agar tidak menyebabkan masalah pada wilayah pesisir, seperti abrasi dan mundurnya garis pantai akibat pembangunan yang tidak memperhatikan wilayah pesisir. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun