Melihat Isu Pilkada oleh DPRD dari Kacamata Ekonomi : Efisiensi atau Eliminasi Suara Rakyat?

Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Swedia dan Denmark telah berhasil mengintegrasikan efisiensi anggaran dengan partisipasi rakyat melalui mekanisme demokrasi digital (Greve & Christensen, 2021). Sistem ini memungkinkan penghematan biaya tanpa mengorbankan hak suara rakyat, sehingga menciptakan keseimbangan antara efisiensi dan inklusivitas.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk konteks Indonesia, reformasi pilkada seharusnya tidak hanya berfokus pada penghematan anggaran, tetapi juga pada penguatan mekanisme demokrasi. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi:

1. Digitalisasi Proses Pilkada: Mengadopsi teknologi digital untuk mengurangi biaya operasional tanpa mengurangi partisipasi rakyat.

2. Transparansi Anggaran: Memastikan penggunaan anggaran pilkada dikelola dengan prinsip akuntabilitas, sehingga mengurangi beban biaya yang tidak perlu.

3. Penguatan Regulasi: Menetapkan regulasi yang mengurangi potensi konflik kepentingan dalam pilkada oleh DPRD.

Kesimpulan

Pilkada oleh DPRD, jika dilihat dari kacamata ekonomi, memang menawarkan efisiensi anggaran. Namun, efisiensi ini tidak boleh mengorbankan hak suara rakyat sebagai inti dari demokrasi. Untuk menciptakan tata kelola yang baik, diperlukan inovasi dalam sistem pemilu yang mampu mengintegrasikan penghematan biaya dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Hanya dengan demikian, demokrasi yang inklusif dan efisien dapat terwujud di Indonesia.

Referensi

1. Bouckaert, G., & Halligan, J. (2020). Governance and Moral Leadership: A Critical Analysis. Public Administration Review.

2. Giddens, A. (1998). The Third Way: The Renewal of Social Democracy. Polity Press.

3.