Dunia Pendidikan Indonesia Sedang Tidak Baik Baik Saja - Kembalikan UN Sebagai Daya Ungkit Kemajuan Pendidikan Nasional

5.  Dihapuskannya Ujian Nasional sebagai Bukti Tingkat Kemampuan Siswa

 Ini adalah kebijakan populis bagi sebagian warga negara ini, namun mereka tidak bisa memprediksi dampak dari hilangnya Ujian Nasional di masa depan yang menurut saya memiliki daya "damage" luar biasa di segala bidang. Tanpa Ujian Nasional, penilaian akan kelulusan dan kemampuan siswa hanya ditentukan oleh sekolah tempat dia belajar. Hal ini pastilah akan memperlebar bias penilaian antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Belum lagi munculnya praktik mark up nilai seperti kasus di Depok terjadi praktik mark up nilai rapor 51 lulusan SMP 19 (TribunBekasi.Com tanggal 16 Juli 2024). Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan orang tua murid dan berkaca dari kasus diatas perlunya Pemda memerintahkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah digerakkan melakukan audit di semua jenjang sekolah untuk memitigasi resiko sebagaimana yang terjadi di SMP 19 Pemkot Depok.

Berkaca dari beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka belajar, maka Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah berupaya mengurai benang kusut secara bertahap. Salah satunya adalah dengan memunculkan ide untuk menghidupkan kembali Ujian Nasional. Secara konsep, saya sangat setuju dengan ide Mendikdasmen, guna memacu baik tenaga pendidik dan siswa didik untuk lebih extra effort meningkatkan kualitas kinerja kependidikan.

Selain itu juga pada kesempatan lain, Wakil Presiden juga menyampaikan agar dihapuskan kebijakan tentang zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB), yang pada akhirnya juga menghapuskan kebijakan turunannya yaitu penerimaan siswa zona prioritas 3 berdasarkan umur anak didik. Menurut kami, ketika Ujian Nasional sudah dijalankan lagi, maka kebijakan zonasi PPDB pun akan hilang dengan sendirinya, kalaupun ada zonasinya diperluas dan variabel umur siswa dengan serta merta hilang berganti dengan nilai kelulusan siswa berbasis Ujian Nasional.

Hal lain yang menurut saya urgent untuk dihapuskan adalah inti dari kebijakan merdeka belajar untuk diperbaiki menjadi kebijakan belajar yang terbimbing bukan dibebaskan tanpa arah. Pengetahuan dan ketrampulan dasar wajib dipelajari setiap siswa, setelah itu ketika masuk penjurusanpun juga didasarkan kepada kemampuan dan dikombinasikan dengan minat dan bakat.

Kurikulum berbasis prestasi dan kompetisi adalah solusi bagi pendidikan bangsa ini ke depan. Hal ini didasarkan dengan adanya persaingan global yang menuntut setiap warga negara untuk lebih kompetitif di segala bidang baik itu pendidikan, ketrampilan maupun penguasaan dalam menjawab tantangan dunia. Untuk itu perlu dihidupkan kembali semangat juang anak-anak bangsa yang sempat terlena selama 10 tahun ini, dengan kebijakan tidak ada siswa yang tinggal kelas. Proses pendidikan yang kompetitif ini diharapkan mampu merangsang peserta didik untuk terus berusaha menjadi yang terbaik, sehingga akan mendapatkan kesempatan bersekolah di tempat yang terbaik hingga jenjang perkuliahan nanti.

Presiden Prabowo pun dalam aksa cita nya di bidang pendidikan juga sangat jelas dan komitmen meningkatkan kualitas anak didik dimana salah satu upayanya adalah akan membuat sekolah-sekolah unggulan di setiap daerah guna menampung bibit bibit unggul anak bangsa yang nantinya mampu menjadi penggerak kemajuan Indonesia di masa mendatang