Diskursus Jeremy Betham's Hedonistic Calculus dan Fenomena Kejahatan Korupsi di Indonesia

Nama : Adis Octavianti

Nim : 43222010048

Jurusan : Akuntansi S1

Kampus : Universitas Mercu Buana Jakarta 

Dosen Pengampu : Apollo, Prof. Dr, M.Si.Ak

Mata Kuliah : Pendidikan Anti Korupsi & Etik UMB 

Jeremy Bentham's Hedonistic Calculus Lahir di London pada tahun 1748, Jeremy Bentham adalah seorang filsuf Inggris yang dianggap sebagai pendiri sekolah utilitarian modern. Dianggap sebagai seorang radikal politik, ia menjadi ahli teori Anglo-Amerika terkemuka dan menganjurkan sejumlah reformasi sosial yang progresif, termasuk namun tidak terbatas pada penghapusan perbudakan, kebebasan individu, kesetaraan bagi perempuan, dan penghapusan hukuman fisik. 

Secara luas dianggap sebagai pendorong perkembangan negara kesejahteraan di Inggris . Bentham juga membimbing beberapa filsuf lain, termasuk pendukung utilitarianisme dan sosialisme utopis, John Stuart Mill dari Inggris dan Robert Owen dari Wales.

  Dalam Membaca Risalah Hume tentang Sifat Manusia (1739-1740), yang berpendapat bahwa semua penyelidikan sosial harus didasarkan pada metode penalaran eksperimental Bentham menemukan kebajikan disamakan dengan utilitas, setelah itu ia "merasa timbangannya semakin berkurang. Meminjam nomenklatur utilitas dari Hume. 

Bentham kemudian beralih ke De land esprit, di mana Helvtius menggambarkan potensi utilitas untuk bertindak sebagai panduan bagi perilaku manusia, dengan membangun hubungan antara gagasan yang melekat pada kebahagiaan dan gagasan yang terkait dengan kata kesenangan dan rasa sakit. 

Hal ini berarti, seperti yang diingatnya dalam " Artikel tentang Utilitarianisme "  bahwa yang melekat pada kata kegunaan dan prinsip kegunaan kini merupakan gagasan yang kelimpahan , darimana permulaan adalah terbuat dari penerapan prinsip utilitas untuk penggunaan praktis.

    Menurut Bentham, tindakan tersebut mewakili "kepentingan kejahatan". yang biasanya menentang agenda reformasi yang bermanfaat. Wawasan ini membuat Bentham  secara terbuka terlibat dalam reformasi parlemen. Katalis lain datang dari hubungannya dengan James Mill, yang ia temui pada akhir tahun 1808 dan menjabat sebagai asisten filosofis dan politiknya selama bertahun-tahun setelahnya.

 Didorong oleh Mill, Bentham kembali ke tulisan-tulisannya sebelumnya tentang reformasi politik dan meningkatkan serta memperluas kritiknya hingga mencakup bentuk-bentuk "pengaruh". yang bekerja di institusi politik Inggris. 

 Rancangan tersebut, yang ditulisnya pada tahun 1809-1810, merupakan pernyataan publik pertamanya yang mendukung demokrasi perwakilan sebagai katekismus dan dasar pemikiran untuk setiap pasal dalam skema reformasi parlementernya (1817). Lalu Bentham merekomendasikan serangkaian reformasi besar-besaran berdasarkan aritmatika kepentingan, yang dirancang untuk membatasi kepentingan buruk pihak yang berkuasa dengan mendukung kepentingan pihak yang tidak berdaya.

Pada tahun 1824, Benthamand Book of Fallacies diterbitkan, di mana ia menggunakan nada humor untuk mengungkap alasan keliru yang sering digunakan untuk mendukung kepentingan jahat dan menggagalkan usulan reformasi .

Meskipun Bentham dianggap sebagai pendiri aliran pemikiran ini, filosofinya dikembangkan secara menyeluruh oleh muridnya John Stuart Mill. Misalnya, dalam bukunya "Utilitarianism" (1863) Mill menolak gagasan Bentham tentang nilai kesenangan dan kesakitan sebagai pengukuran kuantitatif, dengan menyatakan "akan tidak masuk akal bahwa sementara kualitas dianggap sama baiknya dengan kuantitas, estimasi kesenangan seharusnya bergantung pada kuantitas saja".

   Dalam Utilitarianisme, Mill berpendapat bahwa kesenangan yang lebih tinggi adalah unik bagi manusia. Kenikmatan ini adalah kesenangan yang memerlukan kapasitas kognitif minimal untuk dapat menikmatinya  khususnya kesenangan intelektual sedangkan kesenangan yang lebih rendah adalah kesenangan sensual.

 Contoh pembedaan Mill dapat berupa perbandingan 2 kesenangan yaitu : makanan dan pendidikan, sedangkan makanan dan pendidikan bertindak sebagai kesenangan yang 'lebih tinggi', dengan dasar bahwa makanan tidak penting bagi kelangsungan hidup seseorang, terutama jika dibandingkan dengan makanan dan pendidikan.

 Antara tahun 1814 dan 1822 kesaksian, kutipan pidato, permintaan informasi dan surat dukungan datang dari mana-mana seperti dari  Francis Burdett dan Henry Brougham dari Inggris, menteri dan perwakilan Cortes. Di Spanyol dan Portugal, kaum liberal Italia dan Prancis, gubernur negara bagian dan perwakilan politik lainnya di "negara-negara Anglo-Amerika", Kaisar Alexander dari Rusia  dan negarawan Polandia yang berpengaruh, Pangeran Czartoriski. Pada tahun-tahun berikutnya, Bentham hanya menghasilkan rancangan demi rancangan bagian Konstitusi, yang nilai-nilainya dipublikasikan.

Pada Proposal for Codification, Addressed to Nations of Liberal Opinion (1822) semuanya bertujuan untuk mempromosikan otoritas mereka sebagai pembuat kode yang sah kepada  politisi dan negarawan di seluruh dunia, pertama dengan menetapkan prinsip-prinsip utilitarian untuk sebuah kode yang "siap;" dan kedua, dengan memberikan kesaksian tentang bakatnya dalam tugas coding.

Korupsi 

Pengertian korupsi menurut Juniadi Suwartojo (1997) Korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehing langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat.

https://www.canva.com/design/DAF2rlR3-jo/FLs93d4ZZn8VteEksjoCkg/edit

Teori utilitarianisme Jeremy Bentham merupakan teori yang menekankan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang, yang dikenal sebagai "kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar". 

Hedonistic Calculus atau perhitungan hedonistik merupakan metode yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam teori utilitarianisme. Metode ini digunakan untuk menghitung jumlah total kebahagiaan dan kesakitan yang disebabkan oleh suatu tindakan, yang menentukan nilai  total dampaknya.

Hedonistic Calculus terdiri dari 7 bagian:
- Intensitas: Tingkat keintensitas dari kebahagiaan suatu tindakan.
- Durasi: Lama waktu kebahagiaan akan berlangsung.
- Keselarasan: Kemampuan untuk menjaminati bahwa kebahagiaan akan muncul dari tindakan.
- Kesetimbangan: Kelebihan seberapa jauh kesetimbangan terletak di waktu atau ruang.
- Fekunditas: Peluangi bahwa kebahagiaan diikuti oleh kebahagiaan lain atau kesakitan lain.
- Kemandungan: Peluangi bahwa kebahagiaan diikuti oleh kesakitan.
- Luas: Jumlah orang yang akan membagi kebahagiaan tersebut

Secara umum, hukuman dapat diartikan sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Hukuman dapat berupa hukuman fisik, hukuman psikis, atau hukuman materi. Hukuman fisik, seperti hukuman mati, hukuman penjara, atau hukuman cambuk.

 Hukuman psikis, seperti hukuman denda atau hukuman perampasan kemerdekaan. Hukuman materi, seperti hukuman ganti rugi atau hukuman pengembalian barang. 

Hukuman atau sanksi hukum adalah suatu akibat yang tidak menyenangkan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok yang melanggar norma hukum. Hukuman bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar hukum, serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa mendatang.

   Lebih spesifiknya, teori utilitarianisme dapat digunakan untuk menilai apakah hukuman hukum terhadap korupsi dapat dianggap sebagai perbuatan baik atau tidak. Menurut teori utilitarianisme, sanksi hukum yang baik adalah sanksi yang memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. 

Dalam kasus korupsi, sanksi hukum yang baik adalah sanksi yang dapat mencegah atau mengurangi korupsi serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. 

 Selain itu hukum korupsi juga berkaitan dengan teori utilitarianisme, karena korupsi merupakan kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Teori utilitarianisme menyatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang memberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang.

Seiring berjalannya waktu, teori utilitas seringkali dianggap lebih disukai daripada teori balas dendam dalam mendefinisikan tujuan  sanksi hukum, khususnya di bidang peradilan pidana. Seperti halnya Korupsi di Indonesia telah menyebabkan perselisihan politik, ekonomi dan sosial. 

Bahkan mungkin saja ada budaya baru di negeri indah ini, grafik  jumlah penduduk miskin terus meningkat akibat korupsi. Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, semakin mudah ditemukan praktik korupsi di berbagai bidang kehidupan.  . 

- Pertama, akibat merosotnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi  lebih diutamakan daripada kepentingan umum, dan kepemilikan individu atas suatu benda  menjadi etika pribadi yang mendasari perilaku sosial sebagian besar masyarakat. 

- Kedua, kurangnya transparansi dan akuntabilitas sistem imunitas masyarakat.

   Pejabat sebenarnya menggunakan jabatan publik untuk mencapai tujuan politik pribadi, hanya untuk promosi  dan publisitas. Pada saat yang sama, kualitas dan kuantitas pelayanan publik semakin dilupakan, alih-alih menjadi prioritas dan arah utama. Dan dua alasan tersebut muncul di Indonesia, pelayanan publik tidak pernah optimal karena praktik korupsi dan demokrasi justru mendorong terjadinya korupsi. Oleh karena itu teori utilitarian lebih mengutamakan aspek utilitarian dari sanksi hukum dibandingkan balas dendam yang manusiawi terhadap  terpidana. 

 Utilitarianisme awalnya dimulai dengan anggapan bahwa manusia pada dasarnya  dapat merasakan dua emosi utama, yaitu kebahagiaan  dan kesakitan (Mill, 2016).  Menurut Bentham (1996), ada beberapa unsur dasar kebahagiaan  yang diketahui sifat manusia, antara lain:

(1) Pleasures of sense, yaitu kebahagiaan yang diha-silkan oleh panca indera, misalnya bahagia karena bisa melihat sesuatu yang indah atau bahagia karena bisa mengecap makanan yang lezat

 (2) Pleasures of wealth, yaitu kebahagiaan karena memiliki sesuatu, misalnya bahagia karena memiliki harta kekayaan

(3) Pleasure of skill, yaitu kebahagiaan karena memiliki suatu kemampuan dalam hal tertentu, misalnya bahagia karena memiliki keahlian hukum

(4) Pleasure of power, yaitu kebahagiaan karena memiliki kekuatan dalam diri manusia untuk mempengaruhi orang lain, menekan orang lain, memberikan harapan atau ancaman kepada orang lain

(5) Pleasure of benevolence, yaitu kebahagiaan karena melihat subjek lain berbahagia, misalnya bahagia karena melihat orang lain atau seekor hewan berbahagia.

(6) Pleasure of malevolence, yaitu kebahagiaan karena melihat subjek lain menderita, misalnya bahagia karena melihat orang lain atau seekor hewan menderita.

Bentham menyajikan contoh-contoh ini untuk menjelaskan fakta bahwa manusia hidup dalam kebahagiaan dan penderitaan. Ketika bertindak, seseorang tentu mengevaluasi nilai-nilai dan memikirkan apakah yang dilakukannya akan membawa kebahagiaan atau  penderitaan. Gagasan utama utilitarianisme adalah asas kebahagiaan terbesar, yaitu asas bahwa apa yang benar adalah baik bagi manusia, sehingga mendatangkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi manusia. 

  Sisi manfaatnya menjadi dasar perancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan hukum. Negara-negara demokratis, misalnya, terikat oleh kepentingan terkait perlindungan  hak asasi manusia dan ketaatan pada supremasi hukum. Dengan banyaknya kelebihan tersebut, masyarakat yang hidup di negara demokrasi merasa beruntung. Oleh karena itu, sistem demokrasi yang berdasarkan utilitarianisme merupakan sistem yang ideal bagi sebuah negara.

https://www.canva.com/design/DAF23wcla2g/mVWhopdnGgVnuQvmGoDCcw/edit

Korupsi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, baik  internal maupun eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu atau kelompok, sedangkan faktor eksternal  berasal dari luar individu atau kelompok.  Korupsi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor:  

- Faktor ekonomi 

Faktor ekonomi menjadi salah satu  penyebab utama terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia sering dikaitkan dengan rendahnya pendapatan negara, terutama bagi pegawai negeri sipil. Pegawai negeri berpendapatan rendah  lebih mudah  melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

- Faktor budaya 

Faktor budaya juga menjadi faktor penting terjadinya korupsi. Budaya suap yang mengakar di masyarakat Indonesia juga dapat menjadi faktor penyebab korupsi. Masyarakat yang terbiasa menyuap pihak berwajib lebih mudah  menerima suap dari pihak berwajib.

- Faktor politik 

Korupsi juga bisa disebabkan oleh faktor politik. Sistem politik yang korup dapat menciptakan peluang korupsi bagi pejabat. Misalnya, sistem politik yang terpusat dapat memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada pemerintah pusat, dan dalam hal ini pemerintah pusat dapat dengan mudah melakukan korupsi. 

- Faktor sistemik 

Faktor sistemik juga menjadi faktor penting yang memicu terjadinya korupsi. Sistem yang tidak transparan dan akuntabel dapat menciptakan peluang bagi pihak berwenang untuk melakukan korupsi tanpa disadari. Misalnya, sistem birokrasi yang rumit dan tidak jelas dapat memberikan peluang terjadinya korupsi di kalangan pejabat.

    Sedangkan Menurut teori utilitarianisme, penyebab terjadinya korupsi adalah tindakan yang lebih banyak mendatangkan manfaat  bagi individu atau kelompok tertentu, namun membawa kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan yang melanggar hukum, misalnya korupsi, atau tindakan yang tidak melanggar hukum namun tidak sesuai dengan prinsip moral, seperti nepotisme atau kolusi.

Lebih spesifiknya, teori utilitarianisme dapat menjelaskan penyebab terjadinya korupsi dari dua sudut pandang, yaitu:  

- Perspektif individu 

Dari sudut pandang individu, sebab-sebab terjadinya korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi individu tersebut, baik secara materil maupun materiil. Misalnya seorang PNS korup karena ingin memperkaya diri  atau keluarganya. Atau seorang pengusaha yang mengkorupsi dirinya sendiri untuk mendapatkan proyek dari pemerintah.

- Perspektif kelompok 

Dari sudut pandang kelompok, penyebab korupsi adalah kegiatan yang menguntungkan kelompok tertentu, misalnya partai politik atau kelompok dunia usaha. Misalnya korupsi  anggota partai politik untuk membiayai kampanye pemilu. Atau korupsi yang dilakukan  perusahaan untuk mendapatkan  lebih banyak keuntungan.

https://www.canva.com/design/DAF233i1CF8/_ErYgM9HChwBXDCVm26nGg/edit

Korupsi adalah kejahatan yang merugikan negara. Korupsi dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari level pemerintahan hingga level individu. Korupsi dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik.

    Sedangkan Fenomena korupsi di Indonesia adalah fenomena yang kompleks dan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Fenomena ini telah menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Fenomena korupsi di Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang teori utilitarianisme. Korupsi dapat dikategorikan sebagai tindakan yang buruk karena menghasilkan ketidakbahagiaan atau ketidaksejahteraan bagi jumlah orang yang banyak. Korupsi dapat menyebabkan kerugian ekonomi, ketimpangan sosial, dan melemahkan demokrasi.

Berikut adalah beberapa dampak-dampak korupsi di berbagai bidang yaitu :

1. Dampak Korupsi di Bidang Ekonomi

=> Dampak korupsi di bidang ekonomi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung.

a. Dampak langsung korupsi di bidang ekonomi adalah dampak yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat seperti Berkurangnya pendapatan negara , Meningkatnya inflasi , Menurunnya daya saing ekonomi.

b. Dampak tidak langsung korupsi di bidang ekonomi adalah dampak yang tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat, tetapi dapat berdampak pada perekonomian secara keseluruhan, yaitu : Menurunnya kepercayaan investor , Meningkatkan ketimpangan sosial, Melemahkan demokrasi.

2. Dampak Korupsi di Bidang Kesehatan

=> Dampak langsung korupsi di bidang kesehatan adalah dampak yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, seperti ; Meningkatnya biaya kesehatan , Menurunnya mutu pelayanan kesehatan ,dan Meningkatnya angka kematian.

Dampak tidak langsung korupsi di bidang kesehatan adalah dampak yang tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat, tetapi dapat berdampak pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan, yaitu; Meningkatkan angka penyakit, dan Memperburuk kondisi kesehatan masyarakat.

3. Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan

=> Seperti Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan adanya korupsi di sektor tersebut mulai dari tahap perencanaan, proses pengadaan, hingga pelaksanaan. Para koruptor  mencari celah yang sudah ada dalam tahap perencanaan mengenai keamanan anggaran, pembayaran proyek atau organisasi pemenang tender. Dalam pelaksanaannya, pengumuman ketenagakerjaan atau pekerjaan fiktif dimanipulasi sehingga menghabiskan dana masyarakat.

4. Korupsi Meningkatkan Kemiskinan

=> Kemiskinan berdasarkan klasifikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

a. Penduduk miskin ( absolut ) adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

b. Penduduk rentan miskin ( relatif ) adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di atas Garis Kemiskinan, tetapi di bawah 1,5 kali Garis Kemiskinan.

c. Penduduk prasejahtera ( kultural ) adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di atas 1,5 kali Garis Kemiskinan, tetapi di bawah 2 kali Garis Kemiskinan.

d. Penduduk sejahtera ( struktural ) adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di atas 2 kali Garis Kemiskinan

5. Dampak Korupsi Terhadap Budaya

=> a. Korupsi mengajarkan masyarakat bahwa tindakan curang dan tidak jujur adalah hal yang wajar.

b. Korupsi menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik lainnya.

c. korupsi dapat mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan budaya ke hal-hal yang tidak produktif.

Undang-undang yang memberikan kebahagiaan atau kekayaan sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya masyarakat diperlukan untuk mengatasi fenomena korupsi di Indonesia. Undang-undang yang dapat mengatasi fenomena korupsi di Indonesia adalah undang-undang yang tegas dan konsisten dalam memberikan sanksi terhadap pelaku korupsi. 

Undang-undang ini juga harus didukung oleh penegakan hukum yang efektif serta tingkat transparansi dan  akuntabilitas yang tinggi.  Berikut upaya -- upaya mengatasi nya antara lain ;

• Meningkatkan Pendidikan dan kesadaran masyarakat
• Untuk memahami bahwa korupsi adalah tindakan yang merugikan masyarakat.
• Memperkuat penegakan hukum
• Tegas dan adil terhadap pelaku korupsi sehingga dapat memberikan efek jera.
• Meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggarakan pemerintahan.
• Dapat membantu mencegah terjadinya korupsi, sehingga masyarakat menganggap bahwa korupsi sebagai tindakan yang tidak pantas dilakukan.

beberapa contoh penerapan teori utilitarianisme dalam  pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu ;

1. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dibentuk untuk menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. KPK telah berhasil mengungkap dan menindak sejumlah kasus korupsi besar, termasuk kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara. 

2. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Sanksi yang tegas, seperti penjara seumur hidup atau hukuman mati, dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan mencegah orang lain untuk melakukan korupsi. 

3. Transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Transparansi dan akuntabilitas dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi.

Kesimpulan 

Dengan demikian, terdapat keterkaitan yang erat antara hukum korupsi dengan teori utilitarianisme. Dalam konteks korupsi, hukum korupsi dapat dilihat sebagai tindakan yang memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi pelaku korupsi, namun seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan negara di mana korupsi tersebut terjadi. 

Secara umum hukum korupsi, Hedonistic Calculus dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak tindakan korupsi berdasarkan prinsip "the greatest happiness of the greatest number" dan mengambil keputusan yang sesuai

Oleh karena itu untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia, harus dilakukan upaya komprehensif yang mencakup berbagai faktor penyebab korupsi. Upaya tersebut dapat berupa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanaman nilai-nilai antikorupsi, perbaikan sistem politik dan birokrasi, serta meningkatkan upaya penegakan hukum.

Daftar Pusaka 

(Fariduddin & Tetono, 2022)Fariduddin, A. M., & Tetono, N. Y. D. (2022). Penjatuhan Pidana Mati bagi Koruptor di Indonesia dalam Perspektif Utilitarianisme. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 8(1), 1--12. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.903

Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme. Jurnal Konstitusi, 19(2), 268.

Kolosov, Igor V., dan Konstantin E. Sigalov. "Was ]. Bentham the First Legal Utilitarian?" RUDN Journal of Law 24, no. 2 (2020): 438-71. https://doi.org/10.22363/2313-2337-2020-24-2-438-471.

Ali, Mahrus. "Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 24, no. 2 (15 April 2017): 213-31. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art3.

Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Hukum Sejarah: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia. Adalah, 5(6), 1--18. https://doi.org/10.15408/adalah.v5i6.22203

Schofield, Philip. "Jeremy Bentham, the Principle of Utility, and Legal Positivism." Current Legal Problems 56, no. 1 (2003): 1-39. https://doi.org/10.1093/clp/56.1.1.